JAKARTA,PGI.OR.ID-Gereja harus terus memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sebab hal itu bagian dari membela kehidupan, memperjuangkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (Imagodei).

Hal tersebut disampaikan Wasekum PGI Pdt. Krise Anki Gosal, dalam webinar bertajuk Tarik Ulur RUU PKS, pada Senin (7/6). Webinar yang dilaksanakan oleh BPA-PGI ini, diikuti para pendeta, pegiatperempuan dan anak, serta pimpinan sinode gereja.

Lebih jauh dijelaskan, keterpanggilan gereja terhadap persoalan ini, juga dikarenakan tindak kekerasan seksual yang terjadi kini tidak hanya di ranah publik, tetapi juga di lembaga-lembaga yang justru sebagai pensemaian bagi bibit-bibit budi pekerti, perdamaian, tempat-tempat dimana hak asasi dikembangkan, seperti di rumah tangga, lembaga pendidikan, bahkan diranah agama.

Perlunya terus perjuangan terhadap pengesahan RUU PKS, juga dikarenakan melihat kondisi korban kekerasan seksual di Indonesia bagaikan potret buram, yang sampai sekarang ini terus meningkat dan sangat memprihatinkan. “Beberapa bulan terakhir ini, data yang diinformasikan sangat miris. Contoh dari sharing bersama teman-teman di Sulawesi Utara, salah satu tempat di pinggiran Kota Manado dimana seorang anak mengalami kekerasan seksual dan berakhir dengan pembunuhan. Ini terjadi di komunitas Kristen,” katanya.

Sebab itu, menurut Wasekum PGI, gereja harus bergerak bersama untuk penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan diharapkan, ruang-ruang dialog, kampanye, advokasi, dan afirmatif, dapat menjadi sarana untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama warga gereja, dalam memperluas pemberitaan tentang tekad untuk segera sahkan RUU PKS.

“Kita percaya bahwa RUU PKS ini menjadi jawaban untuk kebutuhan, untuk kesenjangan pengaturan-pengaturan seputar kekerasan seksual, karena mengatur mulai dari pencegahan hingga pemenuhan hak-hak korban. Dan ini menjadi payung hukum untuk mencegah semakin banyaknya korban kekerasan seksual di Indonesia. Dengan disahkannya RUU ini juga semakin menambah keberanian warga gereja untuk membebaskan komunitas gereja dari kekerasan seksual,” jelasnya.

Sementara itu, menyoroti RUU PKS dari perspektif Islam, Dr. Nur Rofiah dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menegaskan, spirit memanusiakan manusia, secara khusus terhadap perempuan, dalam Islam sangat kuat, karena merupakan bagian dari misi, yaitu mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk perempuan.

Menurutnya, kerentanan perempuan untuk mendapatkan ketidakadilan dalam bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, semakin tinggi.  Sebab itu, cara menghapus ketidakadilan, kekerasan seksual harus dimulai dari bagaimana membangun kesadaran atau cara pandang terhadap kemanusiaan.

“Penting bagi kita dalam menghapus kekerasan seksual, yaitu membangun kesadaran bahwa proses panjang dari beragama atau yang identik dengan kemanusiaan manusia, agar bisa bergerak untuk mendukung upaya memanusiakan manusia, termasuk perempuan,” katanya.

Webinar juga menghadirkan Ketua Panja RUU PKS Willy Aditya. Menurutnya, perjalanan pengesahan RUU PKS memang masih melalui jalan panjang, dan Panja masih membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) seluas-luasnya.

Anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Baleg ini menambahkan, proses yang kini berjalan adalah masih dalam penyusunan rancangan undang-undang. Jika selesai, naskah tersebut menjadi naskah usulan dari DPR RI, yang selanjutnya akan dikirim ke Presiden untuk menerbitkan surat bersama DIM. Kemudian barulah ditetapkan ditetapkan dimana ruu ini akan dibahas, apakah di Komisi 8 atau Baleg.

“Jadi kita perlu diperhatikan proses pembuatan undang-undang supaya jangan bongkar pasang, baru 5 tahun sudah direvisi, jadi perlu dipersiapkan untuk jangka panjang, termasuk dalam RUU PKS ini. Prolegnas 2021 baru disahkan Maret, bukan Januari dan pembahasannya baru 2 kali masa sidang. Sebab itu, RDPU kita buka seluas-luasnya supaya prosesnya selanjutnya bisa berjalan lancar,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Setiap tahunnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) diperingati pada tanggal 5 Juni. HLHS dicanangkan PBB demi menggugah kesadaran banyak orang untuk menjaga lingkungan dan menciptakan ekosistem hijau yang lestari.

Sejarah HLHS berawal ketika PBB menggelar konferensi pertama tentang lingkungan hidup yang kemudian menghasilkan Deklarasi Stockholm pada tanggal 5 Juni 1972. Semenjak saat itu, setiap tanggal 5 Juni seluruh komponen masyarakat dunia bergandengan tangan dengan instansi pemerintah dan komponen bisnis kecil maupun raksasa, akan bersama-sama menunjukkan partisipasinya dalam mengurai isu-isu lingkungan hidup.

Untuk tahun 2021 HLHS mengusung tema Restorasi Ekosistem. Restorasi ekosistem adalah upaya mengembalikan ekosistem ke kondisi awal mula, yang mencakup usaha pencegahan dan mengatasi berbagai kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia.

Di HLHS 2021 ini, PGI menerima beberapa hadiah kecil, pertama, telah terbitnya SK Kapus Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kurikulum Pelatihan Gereja Peduli Gambut dan Mangrove. Ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan beragam pelatihan ke depan, untuk gereja-gereja dalam merestorasi gambut dan mangrove.

Kedua, PGI dan Pemprov. Papua Barat dipercaya sebagai host deklarasi serta peluncuran Prakarsa Lintas Iman untuk Hutan Tropis (Interfaith Rainforest Initiative) chapter Papua Barat. Kegiatan ini akan berlangsung pada 22-23 Juni 2021 di Manokwari, Papua Barat. Perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai stakeholders di Papua Barat yang mewakili unsur pemerintah, lembaga agama, masyarakat adat, perguruan tinggi, LSM, dan organisasi perempuan.

Ketiga, masih dalam rangkaian kegiatan Prakarsa Lintas Iman untuk Hutan Tropis Indonesia, akan diluncurkan 2 buku (khotbah dan panduan) dari perspektif Kristen untuk isu hutan tropis. Kedua buku ini akan diluncurkan bersama buku-buku sejenis yang disusun oleh lembaga keagamaan lainnya.

Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI Pdt. Jimmy Sormin berharap, ketiga hadiah kecil ini akan memberi kemanfaatan, atau berkontribusi positif terhadap upaya restorasi ekosistem dan membangun keadilan ekologis demi keutuhan ciptaan-Nya.

Lebih jauh dijelaskan, pelatihan gereja peduli gambut dan mangrove bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap pemimpin dan pelayan gereja sehingga dapat menjalankan perannya untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan/atau mangrove dengan menggunakan perspektif ajaran Kristen.

Sedangkan materi pelatihan yang diberikan terdiri dari, Kelompok Materi Umum (Pengenalan Ekosistem Gambut dan/atau Mangrove, Pengelolaan Ekosistem Gambut dan/atau Mangrove Berkelanjutan), dan Kelompok Materi Agama (Internalisasi Nilai-Nilai Ajaran Kristen dalam Pengelolaan Ekosistem Gambut dan/atau Mangrove).

Selain itu, Kelompok Materi Keterampilan (Perencanaan dan Penyusunan Materi Khotbah/Pembinaan Warga Gereja, Teknik Khotbah/Pembinaan Warga Gereja, Pengembangan Jejaring Khotbah/Pembinaan Warga Gereja serta Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Khotbah/Pembinaan Warga Gereja Mandiri).

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mantan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Benny Mamoto, bersama perwakilan dari Kompolnas, Amnesty International, LPSK, dan MPH-PGI melakukan pertemuan di ruang rapat Lt. 2 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (31/5).

Ketua Komisi Hukum PGI yang juga mantan anggota TGPF Intan Jaya Johny Nelson Simanjuntak, SH, MH menjelaskan, pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, membicarakan perihal teknis pelaksanaan otopsi terhadap Pdt. Yeremia Zanambani yang tewas tertembak di Kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada 19 September 2020 lalu.

“Kami mendiskusikan bagaimana supaya otopsi ini dilaksanakan dengan benar, dan kemudian sebagai bahan dasar mengajukan perkara ini ke pengadilan. Bagaimana menghadirkan keluarga supaya hadir di sana, melihat dan bisa memastikan mereka tidak ragu atas kesimpulan dari yang melaksanakan otopsi nanti. Kami juga membicarakan bagaimana mengatur keamanan supaya tidak mengganggu semua personil yang akan berangkat,” jelasnya.

Johny menambahkan, otopsi akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Juni 2021. Baik PGI, Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK akan ikut bersama-sama menyaksikan proses otopsi tersebut.

Sebagaimana diketahui, kasus penembakan Pdt. Yeremia Zanambani menjadi perbincangan serius di kalangan masyarakat. Sebab itu, PGI mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Investigas atas kasus ini.

Pemerintah pun merespons desakan tersebut dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya yang dipimpin oleh Benny Mamoto, dengan melibatkan dua orang dari PGI sebagai anggota yaitu Johny Nelson Simanjuntak, SH, MH dan Pdt. Henokh Bagau, MTh (GKII)

Atas mandat yang diberikan, Tim TGPF langsung menuju ke Papua, tepatnya ke Intan Jaya, Kampung Hitadipa, untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Dari laporan TGPF disimpulkan bahwa  kasus pembunuhan Pendeta Yeremia diduga melibatkan oknum aparat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapillatu, Sekretaris Eksekutif Bidang KP-PGI Pdt. Henrek Lokra, Sekretatis Eksekutif Bidang KKC-PGI Pdt. Jimmy Sormin, dan Humas PGI Philips Atrha.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kita tidak bisa mengambil sikap yang memuaskan semua orang. Sebaliknya kita tak akan pernah mengambil sikap kalau harus memuaskan semua orang. Sikap PGI untuk menanggapi polemic penonaktifkan 75 pegawai KPK dalam press conference Jumaat, 28 Mei 2021, diambil dengan kesadaran penuh bahwa sikap ini bisa memunculkan polemic, terutama di kalangan komunitas Kristen. Apa yang diduga ternyata benar terjadi. Setelah ‘press conference’ terpublikasi, PGI menerima kecaman dari banyak warga Kristen. Mayoritas kecaman ini mengerucut pada narasi dominan, ‘kadrun’, ‘Taliban’, dan sejenisnya. PGI dianggap mendukung kelompok kadrun, serta mencampuri urusan yang bukan menjadi ‘core issue’ gereja. Melalui tulisan pendek ini saya ingin menjelaskan beberapa pertimbangan di balik sikap PGI terhadap kasus ini.

1. Pertanyaan pokok yang sering mengemuka, apakah PGI harus terlibat dalam isu ini? Tentu pertanyaan ini tak perlu diajukan bila dipahami sejarah panggilan dan kiprah PGI di Indonesia. Cara pandang PGI terhadap relasi, hubungan atau hubungan Gereja dan masyarakat/negara sudah jelas dimuat dalam dokumen PGI (DKG). Terkait KPK perlulah diingat bahwa pembentukan lembaga anti korupsi ini sepenuhnya di dukung oleh PGI. Dalam perjalanannya selama ini PGI bekerjasama dengan KPK untuk mengarus-utamakan sikap melawan korupsi. Beberapa panduan dan buku saku melawan korupsi untuk gereja-gereja diterbitkan dalam kerjasama dimaksud. Sikap PGI jelas, KPK sebagai lembaga anti korupsi harus sepenuhnya didukung. KPK tentunya bukan lembaga ‘super body’ yang sempurna, tetapi ini lembaga terbaik dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia.
2. Sejak dulu PGI telah menyikapi secara kritis kecenderungan pelemahan KPK yang mengemuka lewat konflik berjilid-jilid di KPK. Dukungan terhadap KPK ini bahkan dilakukan dalam kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan berbagai tokoh bangsa yang menginginkan KPK tetap teguh sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.
3. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan seksama kita mencermati adanya terpaan isu ‘kadrun’, ‘Taliban’, dan sejenisnya yang disematkan kepada KPK, dengan personifikasi pada NB, salah seorang penyidik senior KPK. Kita tentunya tak dapat menakar kebenaran stigma ini namun kekuatan diksinya seketika menyalakan alarm di kepala banyak orang, mengingat dalam polarisasi konflik identitas di Indonesia selama dua decade terakhir, diksi-diksi seperti ini sangat ampuh untuk membenturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tidaklah mengherankan saat PGI bersentuhan dengan polemic KPK saat ini maka secara otomatis ia terhisap dalam jebakan stigma kadrun atau Taliban. Persentuhan ini tak bisa dihindari karena kebertindihan isu dan kepentingan yang menyertai masalah ini.
4. Dalam dukungan terhadap KPK, tentu kita tak bisa menutup mata terhadap kemerosotan KPK dalam beberapa tahun terakhir. Isu-isu bajakan kasus, penjualan barang bukti, tindakan tebang pilih dan lainnya telah berkembang luas menjadi cerita public. Narasi dan kontra narasi kebobrokan KPK seketika memenuhi semua ‘platform’ media sosial yang kita pakai. Dua kluster narasi dominan segera terbentuk dan disematkan kepada KPK, ‘taliban’ dan ‘pembajakan kasus’. Tentunya ini ancaman serius terhadap keberlangsungan KPK. Perlu pembenahan serius dan menyeluruh terhadap KPK bila kondisi ini bisa diurai secara transparan. PGI tentunya mendukung sepenuhnya upaya pembenahan ini.
5. Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan terhadap pegawai KPK patut didukung karena itu merupakan perintah undang-undang. Sekalipun begitu, menempelkan pelabelan intoleran dan radikalisme dengan TWK haruslah dikritisi. Tujuh dari Sembilan orang pegawai KPK yang berkunjung ke Grha Oikoumene PGI pada hari Jumaat kemarin jelas-jelas tak bisa dikategorikan ‘kadrun’, ‘Taliban’ dan diksi-diksi serupa yang sangat bias identitas (agama), karena mereka merupakan warga gereja (dan tentunya bukan hanya terhadap mereka PGI mengkritisi tautan TWK dengan stigma Taliban maupun kadrun). Pada pokok inilah Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, menyampaikan sikap dalam konperensi pers yang digelar selepas berlangsungnya pertemuan antara PGI dengan perwakilan pegawai KPK yang dinonaktifkan. Disadari sungguh bahwa stigmatisasi ini sangat berbahaya karena menyangkut masa depan pegawai bersangkutan, sekaligus menjadi beban bagi keluarganya. Apakah dengan demikian maka mereka tak layak dinonaktifkan? Tentu saja bisa bila memenuhi parameter lainnya dari TWK. Sayangnya informasi itu tak kita peroleh, sementara Sebagian besar masyarakat terlanjur dikendalikan oleh pembesaran narasi tunggal, tautan antara TWK dengan radikalisme di KPK. Terhadap kecenderungan berbahaya ini, PGI meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan parameter TWK yang digunakan sehingga masyarakat tidak dengan mudah menautkan TWK dengan stigma intoleran, radikalisme, kadrun, Taliban, dan sejenisnya.
6. Permintaan PGI kepada pemerintah patutlah dimaknai sebagai control public terhadap kebijakan yang diambil, hal mana harus dilakukan sebagai bentuk partisipasi gereja dalam gerak kebangsaan. Presiden Jokowi telah bicara dan meminta hasil TWK tidak dijadikan alasan pemberhentian 75 orang pegawai KPK, namun proses pemberhentian terus berlangsung terhadap 51 pegawai dari antara mereka. Dalam kondisi ini baiknya pemerintah secara transparan menyampaikan alasan pemberhentian mereka melalui instrument TWK yang dipakai. Dengan begitu, narasi dominan menyangkut stigma kadrun yang terlanjur ditelan mayoritas masyarakat tidak menjadi beban bagi langkah mereka ke depan. Kalaupun ada parameter lain semisal jual beli kasus dan sebagainya, baiknya itupun dibuka secara transparan supaya kita bisa bersepakat bahwa bahwa lembaga terdepan anti korupsi di negeri ini telah menghancurkan dirinya sendiri, dan karenanya harus diselamatkan.

Semoga catatan ini menambah penjelasan yang telah diberikan sebelumnya. Di atas semua itu, terima kasih untuk semua masukan bernas yang diberikan untuk membantu PGI merumuskan pandangannya dalam menyikapi isu-isu kebangsaan lainnya.  Terima kasih & Tuhan berkati kita semua.

 

Pdt. Jacky Manuputty

JAKARTA,PGI.OR.ID-“Kita sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi selama ini, terutama yang memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) belakangan ini,” demikian disampaikan oleh Pdt Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) saat menerima 9 perwakilan dari pegawai KPK bersama Tim Hukum mereka, di Grha Oikoumene, Jumat (28/5).

PGI akan menyurati Presiden untuk mengambil tindakan tegas dan segera untuk menyelamatkan lembaga anti ruswah ini dari upaya-upaya pelemahan ini. “Dengan disingkirkannya mereka yang selama ini memiliki kinerja baik serta memiliki integritas kuat dengan alasan tidak lukus TWK, dikuatirkan akan membuat para penyidik berpikir ulang untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional seturut dengan kode etik KPK di masa depan, karena kuatir mereka diTWKkan dengan label radikal,” lanjut Gomar. Ketum PGI, Pdt. Gomar Gultom menyatakan keheranannya terhadap pernyataan presiden Jokowi untuk tidak menggunakan TWK sebagai dasar penonaktifkan pegawai KPK, namun pernyataan itu tak ditindaklanjuti. Siapa sebenarnya yang menjadi presiden, ungkapnya. “Dan kita semakin kuatir, karena mereka yang dipinggirkan ini banyak di antara mereka yang sedang menangani kasus-kasus korupsi yang sangat signifikan,” tandasnya.

Novel Baswedan, salah seorang di antara yang hadir menyebutkan kegalauannya. “Bagaimana kita mau berbangsa bila yang selama ini bekerja profesional tiba-tiba dilabeli radikal dan menjadi musuh negara?” Novel menambahkan bahwa TWK bukanlah tools untuk melihat seseorang lulus atau tidaknya seseorang menjadi ASN dalam alih status ini. “Prosesnya adalah upaya yang sudah ditarget. Ada fakta dan bukti untuk ini. TWK hanyalah justifikasi untuk target tertentu,” lanjutnya. Staf lainnya, Hotman Tambunan mengeluhkan, ketika taat beragama diidentikan  dengan talibanisme. “Kami harus taat beragama, karena agamalah yang mengajar kami untuk berbuat seturut etika. Di KPK itu godaannya banyak sekali, dan ancaman selalu datang. Nilai-nilai agamalah yang membuat kami tetap bertahan,” kata warga GKI Kayu Putih tersebut, seraya menunjuk rekannya yang selama tiga tahun berturut-turut terakhir ini selalu mendapat nilai A untuk kinerjanya. Sementara itu rekan lainnya, Adri Deddy Nainggolan, yang adalah warga GKI Kebayoran Baru, mengungkapkan keprihatinannya dengan begitu mudahnya masyarakat termakan hoaks yang menyebutkan adanya talibanisasi di KPK. “Tidak ada itu. Dan celakanya warga gereja pun mudah termakan oleh issu ini,” katanya. Saor Siagian, anggota Tim Hukum yang mendampingi mereka mengatakan, “Tiga dari Komisioner KPK periode baru lalu Kristen, dan Sekjen KPK juga Kristen. Saut Situmorang berkali-kali berkata, tidak ada talibanisme di KPK.”

Pdt Jacky Manuputty, Sekum PGI, mengungkapkan kegelisahannya melihat fenomena pabrikasi hoaks di medsos yang begitu mudah merubah persepsi kita atas keadaan dan lembaga tertentu. Dan ini yang terjadi dengan upaya pelemahan KPK ini. Dan yang tragis adalah, seperti kata Mohamad Isnur, pabrikasi itu dilakukan oleh negara melalui lembaga KPK dan BKN. “Ini ancaman buat masa depan bangda kita,” pungkas Isnur yang turut dalam pertemuan tersebut.

Sementara Rasamala Aritonang staf KPK yang turut hadir yang adakah warga jemaat HKBP Pasar Rebo menyebutkan, “Kami sebagai KPK ini tantangannya berat. Kami berhadapan dengan koruptor. Dan yang bisa korupsi hanyalah mereka yang punya akses kepada kekuasaan. KPK ini hanyalah alat, pisau untuk memotong bagian badan yang koruptif. Dan reaksi dari para koruptor ini adakah membuang pisau ini. Itu yang sedang kami alami.”

Jakarta, 28 Mei 2021

Humas PGI

Philip Situmorang

Siaran Pers PGI Meminta Presiden Segera Turun Tangan Menyelamatkan KPK

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menyikapi berbagai persoalan krisis ekologis dan keadilan yang disebabkan oleh aktivitas PT Toba Pulp Lestari (TPL),  MPH-PGI melayangkan surat kepada pimpinan gereja-gereja anggota PGI di Sumatera Utara dan PGIW Sumatera Utara.

Dalam surat yang dikeluarkan pada 24 Mei 2021 ini, MPH-PGI mengimbau pimpinan gereja di seluruh Sumatera Utara agar, pertama, turut ambil bagian dalam upaya menghentikan perusakan lingkungan hidup yang masih terus berlangsung di Sumatera Utara akibat aktivitas perusahaan PT. TPL.

Kedua, turut mendampingi warga masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi oleh karena perjuangannya yang secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh kembali hak dan tanah mereka yang selama ini telah dirampas oleh PT. TPL.

Ketiga, terus mengedukasi warga gereja untuk hidup bersahabat/selaras dengan alam agar prinsip keutuhan ciptaan tidak menjadi slogan semata.

Keempat, mencegah terjadinya konflik horizontal antar-warga sipil akibat provokasi PT. TPL terhadap kelompok masyarakat yang selama ini berpikir telah diuntungkan dengan kehadiran PT tersebut.

Kelima, mencegah terjadinya perpecahan dalam dan/atau antar-gereja akibat persoalan sosial dan ekologi ini yang dapat menjadi preseden buruk (batu sandungan) bagi umat Kristen di Tanah Air.

“Tanggung jawab ini tidaklah ringan, dan tidak jarang harus berhadapan dengan ancaman dan kekecewaan. Namun memenuhi tanggung jawab profetis ini akan menjadi warisan penting bagi generasi penerus gereja di negeri yang kita cintai ini. Kiranya Tuhan Sang Khalik terus memampukan kita untuk menampakkan tanda-tanda kerajaanNya  di mana keadilan, kedamaian dan keutuhan ciptaanNya dapat terus bersandingan,” demikian surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dan Sekum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) tepat berusia 71 tahun pada 25 Mei 2021. Sejak berdiri 71 tahun lalu, kiprah PGI yang dulunya bernama Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) terus berproses menjadi lembaga keumatan khususnya yang menaungi 91 sinode gereja-gereja yang ada di Indonesia.

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun itu, PGI menyelenggarkan syukuran bersama sejumlah pimpinan gereja di lantai 3, Grha Oikoumene, Jakarta. Ibadah syukur itu dilakukan dalam balutan kesederhanaan sekaligus mengikuti peraturan pemerintah untuk tidak berkerumun di masa pandemi Covid-19.

Selain ucapan syukur atas bertambahnya usia PGI, hadirin juga diajak mensyukuri penganugerahan Doktor Honoris Causa dari Hartford Seminary, Hartford, Connecticut, USA, kepada  Sekretaris Umum PGI Pdt. Jaklevyn Fritz Manputty.

Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom usai ibadah mengatakan, PGI tetap bersyukur meski di tengah situasi sulit yang tengah terjadi akibat Pandemi Covid-19.  Berkat Tuhan tetap ada dan sangat luar biasa. “Di balik hujan ada pelangi, dan di balik berbagai kesulitah tetap ada kebaikan yang dirasakan oleh gereja-gereja di Indonesia. Sebab itu kita harus yakin suatu saat akan keluar dari kesulitan ini.”

Ia juga meminta seluruh gereja untuk bersegera melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai amanat Sidang Raya. “Berbagai hal yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, perusakan hutan, bencana alam, konflik, bahkan pandemi, tidak bisa kita abaikan, karena itu juga sebagai tugas dan tanggungjawab gereja-gereja di Indonesia untuk ikut berperan menyelesaikan berbagai persoalan itu,” ujarnya.

Sementara dalam ibadah syukur yang dipimpin oleh Pdt. Arliyanus Larosa, M.Th diingatkan untuk pentingnya mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, memunculkan kesadaran yang lebih luas akan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan, termasuk dalam tugas dan pelayanan yang telah diberikan. “Mari kita terus memelihara dan belajar untuk selalu bersyukur atas segala situasi yang boleh kita alami, termasuk dalam masa sulit yang dialami di kantor PGI sekarang ini, gereja-gereja, juga jemaat harus mampu mengucap syukur,” katanya.

Puncak syukuran 71 tahun PGI akan ditandai dengan Perayaan Bernuasa Etnik yang mengusung tema “Bersama Menghadapi Bencana”yang dilaksanakan pada Selasa (25/5) melalui zoom dan youtube pukul 18.30 WIB.

 

Jakarta, 25 Mei 2021

Humas PGI

Philip Situmorang

Rilis Pers HUT PGI ke 71

JAKARTA,PGI.OR.ID-Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengecam keras pembunuhan 4 warga Desa Kilimago, Poso, Sulawesi Tengah pada Selasa (11/5). Peristiwa tersebut tidak bisa ditolerir karena dilakukan dengan cara sadis dan biadab oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

“Tindakan ini benar-benar di luar perikemanusiaan tak bisa ditolerir. Tindakan biadab ini kembali berulang setelah pembantaian sadis yang dilakukan oleh kelompok yang sama pada akhir tahun 2020. Kami mendesak Pemerintah dan aparat TNI dan Polri menyelesaikan peristiwa terror yang selama ini mengganggu di Poso. Pembantaian berulang pada kurun waktu yang pendek sungguh-sungguh mempertontonkan pelecehan terhadap kemampuan apparat keamanan kita yang seakan tak berdaya menghadapi kelompok teroris ini,” kata Pdt. Jacky Manuputty, Sekretaris Umum PGI.

MPH-PGI juga mengungkapkan belarasa dan keprihatinan yang mendalam kepada keluarga yang berduka.

Terkait dengan peristiwa ini, kami menyerukan beberapa hal sebagai berikut;

1. Mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan upaya penanganan kelompok teroris ini, sehingga tidak lagi jatuh korban warga tak bersalah yang dibantai dengan cara-cara barbar. Masyarakat berhak atas jaminan keamanan dan ketentraman, serta bebas dari segala bentuk terror, dan pemerintah wajib memberikannya.
2. Mengimbau masyarakat setempat untuk tetap waspada, sambil memperkuat ketahanan soSial dan memberi dukungan terhadap upaya-upaya pemerintah  untuk menangani kasus ini.
3. Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersikap proaktif melawan gerakan ekstremisme yang melegalkan cara-cara kekerasan dan terror, karena sungguh melecehkan nilai-nilai luhur agama maupun kebangsaan.

Kami terus mendoakan dan mendukung semua langkah dan upaya pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bebas dari aksi teror dan estremisme.

Demikian pernyataan pers kami sampaikan untuk menjadi perhatian pihak terkait dalam penyelesaian masalah pembantaian warga di Poso.

 

Jakarta, 12 Mei 2021

 

Humas PGI,
Philip  Situmorang

Siaran Pers Pembunuhan 4 warga Poso_

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Tidak hanya keluarga dan Sinode HKBP, PGI bersama seluruh kembaga oikoumenis di Indonesia juga merasa kehilangan atas kepergian Pdt. Dr. SAE Nababan, karena telah menorehkan sejarah panjang dalam gerakan oikoumene.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom saat acara penghargaan dan terimakasih kepada keluarga besar almarhum Pdt. Dr. SAE Nababan serta Sinode HKBP di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (10/5).

“Kita semua kehilangan Pdt. SAE Nababan. Bukan hanya keluarga Nababan, keluarga Tobing, bukan hanya HKBP. Saya mengalami kesulitan besar untuk merangkai kata-kata untuk mengungkapkan isi hati kami sebagai persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bersama-sama dengan kawan-kawan dari GMKI, GAMKI, PIKI, PARKINDO, UKI, BPK GM, LAI, RS PGI Cikini, dan berbagai lembaga oikoumenis di Indonesia ini, karena jejak-jejak beliau sangat terasa,” ujarnya.

Lanjut Ketum PGI, meski tidak lagi mengemban tugas di lembaga oikoumenis seperti PGI, CCA, WCC, HKBP, UEM, LWF dan lainnya, namun Pdt. SAE Nababan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan gerakan oikoumene. “Grha Oikoumene ini menjadi salah satu saksi bahwa Pdt. SAE Nababan tidak pernah meninggalkan gerakan oikoumene. Gerakan oikoumene sepertinya adalah DNA beliau yang tetap diusungnya, bahkan hingga akhir hayat,” tandasnya.

Menurut Pdt. Gomar, selain menyemangati, dalam berbagai kesempatan Pdt. SAE Nababan  acap menunjukkan arah yang sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali oleh MPH-PGI. Sehingga tanpa disadari Pdt. SAE Nababan menjadi semacam alarm yang selalu mengingatkan untuk tidak pernah lalai dan berlambat-lambat, tetapi senantiasai sigap mengabdi dan berkarya selagi hari masih siang.

“Maka izinkanlah kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih setinggi-tingginya kepada keluarga yang telah merelakan pengabdian Pak Nababan dengan penuh, tercurah bagi gereja dan gerakan oikoumene, bahkan dalam masa perkabungan ini pun keluarga menyetujui jasad beliau disemayamkan di Grha Oikoumene yang beliau ikut membangunnya. Juga kepada pimpinan HKBP yang telah mempersembahkan Pdt. SAE Nababan bagi gerakan oikoumene juga bagi gereja-gereja,” pungkasnya.

Dalam acara yang juga dilaksanakan secara virtual ini, MPH-PGI menyerahkan rangkaian bunga kepada Alida Lientje Tobing, istri dari Pdt. SAE Nababan, dan perwakilan HKBP. Diserahkan pula figura berukuran besar berisi foto dan kutipan kalimat dari almarhum.

Pada kesempatan itu, mewakili lembaga oikoumenis Sekum CCA Mathew George, dan Ioan Sauca dari WCC turut menyampaikan ungkapan duka mendalam atas kepergian Pdt. Dr. SAE Nababan yang menurut mereka adalah sosok guru, dan mentor dalam gerakan oikoumene tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia.

 

Pewarta: Markus Saragih