JOMBANG,PGI.OR.ID-Sebanyak 50 kaum muda menjadi peserta Peace Train Indonesia (PTI) ke-14 Jombang. Mereka  dengan sengaja melakukan perjalanan ke Jombang dengan harapan bisa menjumpai semangat dari keteladanan Gus Dur.

PTI ke-14 dihelat mulai hari Kamis-Minggu (28-31/7/2022). Dari Jakarta menuju Jombang, Jawa Timur. Ahmad Nurcholish, Direktur Program ICRP sekaligus penggagas kegiatan PCI mengungkapkan, Jombang menjadi kota tujuan karena di Jombang kita bisa mengenang dan meneladai Gus Dur sebagai negarawan sejati Indonesia.

“Kita ingin belajar di sana bagaimana merawat keragaman dan perdamaian sekaligus mengetahui segala tantangan dan hambatan terkait dengan upaya mewujudkan toleransi dan perdamaian di kota tersebut,” tandas lelaki yang biasa disapa Cak Nur ini.

50 peserta tersebut berasal dari berbagai kota di Indonesia yaitu Padang, Semarang, Yogyakarta, Madura, Cilacap, Jakarta, Tangerang, Solo, Surabaya, Papua, Pontianak, dengan ragam latar agama Islam, Katolik, Kristen, Orthodox, Bahai, Sikh dan Buddha.

Pelepasan rombongan PTI ke-14 dilaksanakan pada Kamis (28/7/2022), pukul 15.30 WIB sore di ruang VIP Stasiun Senen, Jakarta Pusat, dengan mematuhi protokal kesehatan yang ketat, dan dihadiri antara lain Sekretaris Umum ICRP Romo Johanes Hariyanto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Anton, Program Manager YBAW (Yayasan Bani Abdurrahman Wahid) Suraji, Direktur ICRP Pdt. Frangky Tampubolon, dan alumni kegiatan PTI.

Helatan PTI ke-14 ini ICRP bekerjasama dengan Gereja Kristen Indonesia (GKI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gusdurian, Analisis Papua Strategis, JIAD (Jaringan Isam Anti-Diskriminasi) Jawa timur, Wisata Kreatif Jakarta, Belanusa, Demokasi.id, dan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK).

Tampak terlibat dalam PTI di Jombang ini aktivis-aktivis Pelita Padang yang sedang bergumul dengan aturan-aturan diskriminatif bernuansa agama, termasuk Undang-Undang Sumatera Barat yang baru diterbitkan. Mereka mengaku ingin lebih menghkhidmati prinsip-prinsip non-diskriminasi yang ditinggikan Gus Dur.

“Kami bertiga berangkat dari Padang untuk mengikuti kegiatan yang melibatkan orang-orang muda lintas iman agar kami semakin terlecut oleh perjuangan Gus Dur melawan diskriminasi,” jelas pendiri Pemuda Lintas Agama (Pelita) Padang, Angelique Maria Cuaca. Ketiganya dengan latar agama dan keyakinan yang berbeda-beda: muslim Ahmadiyah, Kristen, dan Katolik.

“Semua peserta dipastikan akan mematuhi protokol Kesehatan dan telah mendapatkan vaksin 1-3, mengingat pandemi Covid-19 masih hadir di sekitar kita. Kami juga yakin PTI bisa menjadi ruang belajar bersama dan jalinan persahabatan di antara orang muda lintas iman dan budaya.” imbuh Isa Oktaviani, koordinator PTI-14 kali ini.

PTI adalah program traveling lintas iman/agama dengan menggunakan moda kereta api, menuju ke satu kota yang telah ditentukan. Di kota tujuan peserta akan mengunjungi komunitas agama-agama, komunitas penggerak perdamaian, rumah-rumah ibadah, dan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai aktor penting toleransi dan perdamaian antaragama. Mereka juga akan berproses untuk saling belajar, berbagi cerita, berdialog, bekerjasama, mengelola perbedaan, berkampanye, dan menuliskan pengalaman perjumpaan dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan.

Program ini digagas oleh 4 orang anak bangsa, yakni Pdt. Frangky Tampubolon, Anick HT yang selama ini dikenal sebagai aktivis Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), Ahmad Nurcholish, dan Destya Nawris penganut agama Bahai yang aktif dalam gerekan lintas iman, pendidikan anak, dan kesetaraan gender.

 

Sumber: Sejuk.org

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sepuluh orang warga sipil, termasuk seorang pendeta, menjadi korban penyerangan kelompok bersenjata di Kampung Nogolait, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7/2022). Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan yang menewaskan warga di Papua.

Usman Hamid dari Koalisi Kemanusiaan untuk Papua, menegaskan apa yang terjadi di Bumi Cendrawasih saat ini menunjukkan eskalasi konflik semakin tinggi. Sebab itu, untuk meredamnya pemerintah pusat harus mengkoreksi kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOM), Putusan Mahkamah Konstitusi,dan mengkoreksi amandemen kedua Undang-undang Otsus. Pemerintah juga disarankan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua.

Dia menambahkan, pada dasarnya peluang untuk menjadikan Papua tanah damai sudah ada terutama ketika Presiden, Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kasad memberikan pernyataan bahwa pendekatan penyelesaian konflik di Papua harus dengan cara damai.

“Tapi pernyataan-pernyataan itu belum dituangkan dalam kebijakan. Maka perlu diformulasikan kepada kebijakan sehingga bisa menghasilkan perubahan yang signifikan dalam konteks perdamaian di Papua,” ujar Usman dalam diskusi media bertajuk Eskalasi Konflik Papua, Daerah Otonomi Baru dan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang dilaksanakan secara daring oleh PGI bersama Koalisi Kemanusiaan untuk Papua, Selasa (19/7/2022).  

Pria yang juga Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini meyakini jika inisiatif damai ditempuh, maka konflik bersenjata yang selama ini terus terjadi dapat diselesaikan. Apalagi Komnas HAM juga terus mendorong perundingan damai diantara pihak yang bertikai.

Pentingnya pendekatan damai di Papua juga ditekankan oleh Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Pdt. Daniel Ronda. Namun, menurutnya ungkapan “pendekatan damai” yang selalu didengungkan pemerintah pusat itu, jangan hanya sekadar slogan.

Konflik Papua, ujar Pdt. Daniel Ronda, terus menelan korban, termasuk dari kalangan rakyat sipil dan pemuka agama, yaitu Pdt. Eliaser Baner. “Pdt Elia dibunuh karena mencoba melindungi warga pendatang. Dia menunjukan kepada kita semua di Indonesia, bangsa di Papua tidak pernah membedakan satu sama lain,” katanya.

Pdt Daniel Ronda menyatakan Sinode GKII mengecam kekerasan terhadap warga sipil dan tokoh agama. Dia berharap peristiwa seperti itu tidak terulang lagi, dan menyatakan semua pihak yang berkonflik harus menjamin keselamatan warga sipil yang mendiami daerah rawan konflik.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Perguruan Tinggi diharapkan memiliki pemimpin dengan kepemimpinan struktural dan kepemimpinan keilmuan memiliki komitmen mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan siklus proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar (PPEPP).

Demikian ditegaskan Guru Besar UKI bidang Ilmu Manajemen Pendidikan, Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, S.Si., M.Pd, dalam orasi ilmiah berjudul Peran Kepemimpinan Mewujudkan Perguruan Tinggi Unggul Berbasiskan Sistem Penjaminan Mutu Internal, saat upacara pengukuhan sebagai Guru Besar, di Auditorium Grha William Soeryadjaya, UKI Cawang, Jakarta, pada Rabu (6/7/2022).

Sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UKI, Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, S.Si., M.Pd selama dua tahun terakhir ini bersama tim mengurus proses Reakreditasi Perguruan Tinggi UKI. “Saya mensiasati waktu untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional dari Lektor kepala (400) menjadi GB (918,5). Saya berharap akreditasi UKI Unggul dan pencapaian sebagai Guru Besar Program Administrasi Pendidikan ini, menjadi hal terbaik yang saya berikan kepada dunia pendidikan, khususnya Universitas Kristen Indonesia,” tuturnya.

Lebih jauh dijelaskan, kepemimpinan struktural dan keilmuan berbasiskan SPMI akan menghasilkan Perguruan Tinggi Unggul yang mampu berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa. Perguruan Tinggi Unggul menerapkan tatakelola sesuai prinsip good university governance, yaitu aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, manajemen risiko dan mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.

Menurutnya, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah suatu proses sistemik yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjamin Tri Dharma Perguruan Tinggi baik akademik dan non akademik. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pemenuhan syarat perlu terakreditasi unggul dipenuhi memerlukan kepemimpinan struktural dan kepemimpinan ilmuan yang memiliki komitmen menumbuhkembangkan budaya mutu dengan mengimplementasikan SPMI.

“Perguruan Tinggi Unggul membutuhkan pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai leader dan managerial. Saya menyarankan pemimpin perguruan tinggi sebaiknya memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan skill) yang relevan, mampu mengikuti berbagai perubahan regulasi, perubahan manajemen, perubahan teknologi, mau terus belajar dan memiliki passion sebagai pemimpin. Bagi para pemimpin di perguruan tinggi, saya menyarankan kepemimpinan struktural perguruan tinggi seyogianya memiliki komitmen terus menerus dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan menjadi role model dalam mengelola perguruan tinggi,” saran Prof. Hotmaulina Sihotang.

Ditambahkan, kepemimpinan struktural seyogianya memiliki komitmen terus menerus dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan menjadi role model dalam mengelola perguruan tinggi serta mendukung kepemimpinan keilmuan dengan memberikan ruang meningkatkan jabatan fungsional mencapai guru besar bagi semua dosen. Kepemimpinan ilmuan memiliki passion pada pengembangan ilmunya, aktif melakukan kegiatan Tridharma.

Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, menjelaskan bahwa fungsi Perguruan Tinggi untuk menghasilkan Guru Besar yang berkiprah untuk kesejahteraan masyarakat di bidang Tri Dharma PerguruanTinggi. Guru Besar bukan hanya untuk UKI tapi juga untuk Indonesia.

“Pada tanggal 28 Juni 2022, kami mendapat berita sukacita dengan berhasilnya UKI meraih akreditasi Unggul. Dengan predikat ini, kami ingin berbuat yang lebih baik lagi sehingga memberikan manfaat masyarakat, bangsa dan negara. Kami berharap Guru Besar dapat menjadi teladan bagi seluruh civitas academica UKI dan menorehkan prestasi bagi kita semua. Saya ucapkan sukses dan selamat kepada Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, S.Si., M.Pd” ujar Rektor UKI, Dr. Dhaniswara.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) luar Jawa-Bali mulai 5 Juli hingga 1 Agustus 2022. Hal ini diputuskan dalam rapat evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin (4/7/2022).

Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam konfrensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, mengatakan, khusus pemberlakuan pembatasan kegiatan di luar Jawa-Bali ini akan diperpanjang dari tanggal 5 Juli sampai 1 Agustus 2022.

Dijelaskan, total ada 385 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang berstatus PPKM level 1. Sementara itu, ada satu kabupaten/kota yang berstatus PPKM level 2. “Hanya 1 di level 2 yaitu, Kabupaten Sorong di Papua Barat,” ucanya.

Sebelumnya, masih terus dilaporkan di Indonesia adanya penambahan kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia akibat virus Corona yang menyebabkan Covid-19. Terdapat penambahan 1.614 orang pada hari ini, Minggu (3/7/2022) positif Corona dilaporkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penananganan Covid-19.

Dengan begitu total akumulatif ada 6.093.917 orang di Indonesia terkonfirmasi positif terinfeksi virus Corona yang menyebabkan Covid-19 hingga saat ini. Kasus sembuh bertambah 1.606 orang pada hari ini. Di Indonesia sampai kini total akumulatifnya terdapat 5.920.249 pasien berhasil sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19.

Sementara itu, penambahan kasus meninggal dunia pada hari ini ada 4 orang. Jadi total akumulatifnya ada 156.749 orang meninggal dunia hingga saat ini akibat virus Corona yang menyebabkan Covid-19. Data update pasien Covid-19 tersebut tercatat sejak Sabtu 2 Juli 2022 pukul 12.00 WIB, hingga hari ini, Minggu (3/7/2022) pada jam yang sama.

 

 

Pewarta: Markus Saragih

JAYAPURA,PGI.OR.ID-Pimpinan Agama Kristen Protestan, Katolik, Advent, Gereja Orthodoks, Gereja-Gereja di Papua mengikuti peresmian Papua Rumah Doa Segala Bangsa di Wisma Alom Polomo Sentani, Kabupaten, Jayapura, yang dilakukan dalam rangkaian ibadah, pada Minggu (3/7/2022).

Hadir pula sekitar 10.000 Jemaat dari seluruh gereja-gereja yang ada di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, perwakilan Mabes Polri, Kementerian Agama, Anggota DPR RI, Perwakilan Gubernur Papua serta, pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, beserta para tamu undangan lainnya.

Peresmian ditandai dengan membunyikan sirene bersama-sama para tokoh lintas agama dan tokoh nasional seperti Mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw, Kabaintelkam Polri Irjen Ahmad Dofiri, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Dr. Eko Prasetyanto, dan Ketua umum PGI Pdt. Gomar Gultom.

Ketua Panitia Peresmian Papua Rumah Doa Segala Bangsa, Yuni Wonda yang juga selaku Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, menyampaikan Peresmian Rumah Doa Segala Bangsa ini merupakan gagasan dari Pdt. Lipus Biniluk sejak 03 Juli 2020 lalu. “Sejak injil masuk di daerah pedalaman Papua sekitar 1960-an oleh pendiri Rumah Doa, Alm. Pdt. Gembiri Biniluk sampai 60 Rumah Doa dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya Pdt. Lipus Biniluk,” ucapnya.

Menurutnya, pembangunan Papua Rumah Doa ini, untuk menjadikan satu umat tuhan damai berdoa bersama bagi seluruh umat di Dunia. “Bukan hanya di Papua saja, tapi sampai ke ujung dunia, itulah visi dari pak pendeta, bukan hanya untuk melihat sesuatu semata tapi untuk kepentingan seluruh umat,” imbuhnya.

Sementara dalam kesempatan itu juga dilakukan deklarasikan hari doa dan puasa oleh para petinggi agama yang hadir, untuk 5 Juli sebagai doa nasional. “Tadi sudah dideklarasikan, untuk menjadi agenda nasional, setiap tahunnya, dan itu baru terjadi di sini, di Papua,” tuturnya.

 

Sumber: rri.co.id

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Tiga anggota Polri menerima Hoegeng Award 2022 berdasarkan masing-masing kategori, yaitu Kanit Binmas Polsek Muara Gembong Aipda Rohimah (Polisi Berdedikasi), Wakapolda Papua Brigjen Eko Rudi Sudarto (Polisi Inovatif), dan Kapolda Gorontalo Irjen Akhmad Wiyagus (Polisi Berintegritas).

Penganugerahan Hoegeng Awards 2022 digelar di The Tribrata Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2022). Tampak hadir diantaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Chairman of CT Corp Chairul Tanjung (CT).  

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada anggota kepolisian yang telah dipilih oleh Dewan Pakar Hoegeng Award 2022. Menurutnya, melalui kegatan ini Kepolisian RI akan terus berbenah diri, dan melakukan evaluasi.

“Kami akan terus berbenah diri dan menerima kritik untuk lebih baik. Kritik ibarat obat pahit tapi harus kita minun supaya lebih sehat dan baik. Berupaya terus memberi pelayanan yang baiik dan dicintai masyarakat. Saya sepakat Hoegeng adalah teladan, paling tidak semangat, rohnya yang kita bangun di institusi Polri bisa terwujud,” katanya.

Detik.com bekerjasama dengan Polri menghadirkan program Hoegeng Awards 2022. Inspirasi lahirnya program ini berlandaskan pada keyakinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan masih banyak anggota Polri yang memiliki jiwa keteladanan seperti Hoegeng. Program ini juga sejalan dengan semangat presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan) yang diusungnya.

Hoegeng Award 2022, merupakan cara Polri mengapresiasi  Anggota Bersih, Jujur dan Tulus Melayani Masyarakat. Nama Hoegeng disematkan kepada sosok Mantan Kapolri ke 5 Jenderal Hoegeng Imam Santoso, yang dikenal jujur, tegas, dan pernah memanfaatkan jabatannya. Bahkan, Almarhum Gus Dur menyebut dalam nama Hoegeng dalam jokenya, bahwa hanya ada 3 Polisi jujur. Pertama Patung Polisi, kedua Polisi Tidur, dan ketiga Polisi Hoegeng.

Proses pencarian polisi teladan dibuka mulai 14 Maret 2022 hingga ditutup pada 9 Mei 2022. Terdapat total 67.878 usulan masuk yang kemudian diseleksi secara teknis oleh panitia dan disaring berdasrkan tiga kategori, yakni Polisi Berintegritas, Polisi Inovatif, dan Polisi Berdedikasi.

Penilaian dilakukan oleh Dewan Pakar Hoegeng Awards 2022 yang terdiri dari Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto, Pimpinan Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, serta Pemred detik.com Alfito Deannova.

 

Pewarta: Markus Saragih

YOGYAKARTA,PGI.OR.ID-Kontingen Provinsi Sumatera Utara berhasil merebut juara umum Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII di Yogyakarta dengan perolehan medali emas serta berhak membawa pulang piala bergilir Presiden RI.

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X saat penutupan Pesparawi Nasional XIII di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Minggu (26/6/2022), menyampaikan selamat kepada kontingen Sumut yang menjadi juara umum. Kemenangan tersebut menurutnya, buah baik dari upaya yang dalam falsafah Jawa disebut sawiji greget sungguh ora mingkuh yang artinya konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggungjawab.   

Paku Alam X yang juga Ketua Umum Pesparawi Nasional XIII, mengapresiasi seluruh elemen yang terlibat sehingga rangkaian perhelatan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali ini, dapat terlaksana dengan lancer dan sukses. “Atas nama seluruh panitia baik pusat maupun daerah dengan tulus kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama semua pihak,” ujarnya.

Sedangkan Pelaksana Tugas Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI Pontus Sitorus menyampaikan terimakasih kepada Pemda DIY beserta seluruh jajaran dan masyarakat yang telah berupaya maksimal sehingga kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali ini, dapat berlangsung dengan sukses.

“Suksesnya pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII menunjukkan masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat yang rukun dan damai, menjunjung tinggi toleransi, tenggang rasa yang tinggi dan nilai-nilai luhur kearifan masyrakat,” katanya.

Sementara itu, Musyawarah Nasional Pesparawi XIII yang digelar pada Sabtu (25/6/2022), telah menetapkan Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan Pesparawi Nasional XIV tahun 2025.

Pesparawi Nasional XIII mempertandingkan 12 kategori lomba, yaitu Solo Anak (7-9 tahun), Solo Anak (10-13 tahun), PAduan Suara Anak (7-13 tahun), Solo Remaja Putri, Solo Remaja Putra, Vocal Group Remaja, Paduan Suara Remaja, Paduan Suara Dewasa Wanita, Paduan Suara Dewasa Pria, Paduan Suara Dewasa Campuran, Musik Pop Gerejawi (MPG), dan Musik Gerejawi Nusantara (MGN).  

Adapun secara keseluruhan peraih juara di Pesparawi Nasional XIII yaitu:

1. Solo Anak (7-9 tahun) Sulawesi Tenggara (Gold)
2. Solo Anak (10-13 tahun) Daerah Istimewa Yogyakarta (Gold)
3. Solo Remaja Putri, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat (Gold)
4. Solo Remaja Putra, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat (Gold)
5. PSW, Sumatera Utara (Gold)
6. PSP, Jawa Barat, Papua Barat (Gold)
7. Vokal Group, Maluku, Papua Barat (Silver)
8. MPG, Jawa Barat, Papua Barat (Silver)
9. MGN, Jawa Barat, Papua Barat (Silver)
10. PSA, Sumatera Utara, Papua Barat (Gold)
11. PSRP, Sulawesi Utara, Papua Barat (Gold)
12. PSDC, Sulawesi Utara, Papua Barat (Gold).

 

Pewarta: Markus Saragih-dari berbagai sumber

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyatakan bahwa olahraga tidak hanya memiliki manfaat untuk menjaga fisik tetap sehat dan kuat, tetapi juga memiliki dimensi sosial politik yang menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Melalui olahraga kita bisa menemukan nilai-nilai Pancasila, seperti kerjasama, kebersamaan, solidaritas, dan sportivitas. Untuk itulah, mengapa olahraga disebut sebagai bahasa universal persatuan,” kata Yudian, pada kegiatan bersama Kopassus Cijantung bertajuk Silaturahmi dan Olaraga Pagi Bersama, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis BPIP, pada Selasa (21/6/2022).

Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Kepala BPIP secara luas ingin menunjukkan bahwa Pancasila dapat ditemukan dalam setiap aktivitas sehari-hari, termasuk dalam kegiatan olahraga.

Yudian juga menunjukkan bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia olahraga pernah menjadi gerakan politik perlawanan terhadap kolonialisme. Pada 10 November 1963, jelasnya, diplomasi olahraga menjadi salah satu gerakan politik penting dunia yang diinisiasi oleh Presiden pertama RI Soekarno melalui Olimpiade Games of New Emerging Force (GANEFO), yang diikuti oleh 43 negara.

Tujuan Soekarno menjadikan olahraga sebagai medium diplomasi politik, yaitu untuk menumbuhkan semangat baru dalam menetralkan konflik Blok Barat dan Timur. “Bung Karno berpandangan bahwa olahraga dapat menjadi sarana politik menjalin persahabatan dengan negara-negara lain,” jelas Yudian.

Selain menekan keberadaan dimensi sosial politik dalam dunia olahraga, Kepala BPIP juga mengatakan bahwa olahraga merupakan bahasa universal yang bisa menjadi sarana promosi dan pertemuan lintas budaya. Olahraga juga merupakan bahasa universal yang mampu menunjukkan peran unik identitas, nilai dan budaya.

“Hal itu terlihat pada gelaran Asian Games 2018, bagaimana Presiden Joko Widodo sukses mengenalkan tarian Ratoh Jaroe Aceh oleh 1.600 penari serta pemutaran lagu resmi Asian Games yang bergenre dangdut khas Indonesia yang disaksikan oleh dunia,” ujarnya.

Sebab itu, Yudian juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara BPIP dan Kopassus untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila sehingga perlu ada ruang pertemuan lebih lanjut untuk membicarakan hal ini.

Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan dalam sambutannya di acara tersebut mengafirmasi dan menyambut baik ajakan Kepala BPIP. Dia pun menyatakan siap mendukung BPIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan ideologi Pancasila.

“Semoga ini menjadi awal kerjasama yang baik antara Kopassus dan BPIP dalam menjalin kerjasama yang lebih strategis dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat secara luas,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis 16 Juni 2022 menyampaikan bahwa Kemendagri akan memutuskan untuk penunjukan Penjabat Kepala Daerah selanjutnya hanya akan mengajukan dari Pejabat Sipil. Tito juga menyampaikan rencana Kemendagri menyiapkan peraturan teknis penunjukan Pj Kepala Daerah. Dalam aturan tersebut Kemendagri akan melibatkan DPRD untuk mengusulkan calon Pj Kepala Daerah.

Peneliti Formappi Lucius Karus, menyampaikan apresiasi atas rencana Kemendagri tersebut. Melibatkan DPRD dalam proses rekrutmen Pj tentu akan mencegah munculnya penolakan yang cenderung politis dari DPRD pada saat bertugas. “Dengan memberikan ruang bagi DPRD untuk mengusulkan calon Pj Kepala Daerah, Kemendagri menunjukan keinginannya untuk menjalankan praktek berdemokrasi,” jelas Lucius dalam Forum Diskusi FORMAPPI bertajuk Urgensi Regulasi Teknis dan Publik Assesment Penjabat Kepala Daerah, di Jakarta, Senin (20/6/2022).

Sebagaimana diketahui, pengangkatan penjabat kepala daerah pada Mei 2022 lalu menyisakan sorotan tentang perlu atau tidaknya suatu regulasi teknis yang mengatur agar penunjukan tersebut menjadi lebih demokratis dan transparan. Selain itu, terdapat pula isu tentang kebutuhan evaluasi berkala terhadap kinerja penjabat kepala daerah demi menjaga kualitas layanan publik dan pembangunan daerah.

Lucius Karus menilai baik rencana Kemendagri yang ingin membuat Peraturan teknis terkait rekrutmen Penjabat kepala daerah. Apalagi rencana itu muncul sebagai respons atas aspirasi publik. Terobosan positif Kemendagri itu, merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penunjukan Penjabat Kepala Daerah. Walau idealnya terobosan Kemendagri ini sudah harus dilakukan sejak gelombang awal penunjukan Pj Kepala Daerah.

Sementara itu, analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menyampaikan, aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah menjadi suatu kebutuhan, setidaknya karena tiga hal. Pertama, aturan terkait terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlainan. Kedua, sebagian aturan cenderung menimbulkan multitafsir. Ketiga, Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 15/PUU-XX/2022 menyebut pentingnya pemenuhan syarat tertentu sebagai penjabat kepala daerah dan kebutuhan evaluasi berkala.

Lebih lanjut, Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) merinci hal-hal yang perlu dimasukkan dalam aturan teknis semacam itu. Aturan perlu memasukkan bahwa seorang calon penjabat kepala daerah tidak memiliki pemahaman ideologi berlawanan dengan Pancasila.

Selain itu, penjabat juga tidak berasal dari TNI/Polri dan menjabat selama satu tahun untuk kemudian dapat diperpanjang untuk jabatan yang sama satu tahun berikutnya. Selama menjabat, dia harus mendapatkan evaluasi berkala, misal setiap empat bulan, dan tidak boleh mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2024 sekaligus menjaga netralitasnya dalam Pemilu.

Terkait evaluasi berkala bagi penjabat kepala daerah, Arif Susanto menyatakan bahwa hal ini akan menjadi mekanisme untuk menjaga kinerja penjabat dan memastikan bahwa dirinya tidak melanggar larangan untuk tidak membuat kebijakan berlawanan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya. Evaluasi berkala juga penting untuk memperkuat legitimasi politik penjabat kepala daerah, dan untuk itu diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan seperti masyarakat, DPRD, dan Kemendagri.

 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejak 2002, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta telah membuka Program Pascasarjana untuk Magister Pendidikan Agama Kristen (MPAK), dengan misi menjadi program studi yang bermutu, mandiri dan inovatif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam Bidang Manajemen, Disain Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Agama Kristen di Indonesia dan Asia sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada Tahun 2027.  

Masa studi MPAK dilaksanakan selama 2-4 tahun, dengan mata kuliah untuk Semestar 1: Sejarah Perkembangan Pendidikan Agama Kristen (2 SKS), Filsafat Pendidikan Kristen (2 SKS), Teori Perkembangan Pendidikan Agama Kristen (2 SKS), Psikologi Pendidikan Agama Kristen (2 SKS), Manajemen Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga dan Gereja (2 SKS), Pendidikan Agama Kristen Dalam Masyarakat Majemuk (2 SKS), dan Kolloqoium Didaktikum Biblikum (3 SKS).

Semester 2: Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen (2 SKS), Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen (2 SKS), Desain Kurikulum Pendidikan Agama Kristen (2 SKS), serta Pengukuran, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Agama Kristen (2 SKS). Semester 3: Manajemen Pendidikan Agama Kristen Dalam Media dan Masyarakat (2 SKS), Metode Penelitian Pendidikan Agama Kristen (3 SKS), Manajemen Pendidikan Agama Kristen Dalam Sekolah (2 SKS), Teknologi Pendidikan Agama Kristen (2 SKS), Seminar dan Publukasi dan Jurnal (2 SKS), serta Seminar Proposal Tesis (2 SKS). Semester 4: Tesis (6 SKS).

Menurut Ketua Program Studi (Kaprodi) MPAK Pascasarjana UKI Dr. Djoys Anneke Rantung, STh, MTh, kegiatan perkuliahan MPAK berlangsung di Kampus Pascasarjana UKI  Jl. Dipenogoro No 84-86 Jakarta Pusat.  Di masa pandemi Covid-19 pembelajaran dilaksanakan secara offline (51%) maupun online (49%), juga blended learning (online dan tatap muka).

Lebih jauh dijelaskan, keunggulan dari program studi MPAK yaitu membentuk dan menghasilkan lulusan yang cakap dan profesional, berkualitas, mandiri, kreatif, dan inonatif, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia PAK yang berkarakter dan bervisi pelayanan, memiliki iman yang teguh, dan wawasan luas.

“Keunggulan lain yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat okumenis,” jelasnya.

Sedangkan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi di program ini, harus memenuhi persyaratan seperti, berijazah S1 dari semua disiplin ilmu, IPK minimal 2.75, melakukan pendaftaran online melalui pmb.uki.ac.id, lulus TPA Bahasa Inggris dan wawancara, membayar biaya pendaftaran, serta untuk S1 non PAK wajib mengikuti matrikulasi.

Para lulusan MPAK, ujar Dr. Djoys, nantinya dapat bekerja sebagai manajer pendidikan agama Kristen, disainer kurukulum pendidikan agama Kristen dan peneliti di bidang pendidikan agama Kristen.

Bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait program pascassarjana MPAK UKI ini, silahkan menghubungi Roy (087711783134), Metho (085947390370), dan Laura (081267356293).

 

Pewarta: Markus Saragih