JAKARTA,PGI.OR.ID-Stimulus ekonomi dan radikalisme, serta politik identitas menjadi fokus bahasan di hari kedua Lokakarya Potensi Radikalisme Agama dan Solusi Pencegahannya bagi Tanah Papua, yang diinisiasi oleh Biro Papua PGI dan Bidang KKC PGI, pada Selasa (12/10/2021).

Mengutip laporan UNDP (2017) Peneliti Konflik dan Perdamaian LIPI Dra. Sri Yanuari menjelaskan, faktor ekonomi menjadi pendorong yang signifikan yang dapat mengakibatkan radikalisme yang mengarah pada ekstrimisme kekerasan.  Sedangkan laporan Dixon (2009) statistik menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara kekerasan dan ketimpangan pendapatan.

Menurutnya, untuk menekan pergerakan radikalisme akibat stimulus ekonomi, perlu dilakukan pemerataan infrastruktur pembangunan ekonomi dan sosial pada kawasan atau daerah yang selama ini menjadi basis tumbuh orang-orang yang terlibat jaringan terorisme.  Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru (growth poll) pada daerah-daerah miskin melalui perbaikan akses, penyediaan infrastruktur, dasar, infrastruktur ekonomi dan pendidikan yang memadai.

Secara khusus mensoroti Papua, Sri Yanuari melihat, dengan kondisi ekonomi di daerah tersebut, ditambah adanya ketimpangan dan ketidakadilan, banyak kelompok pemuda diibaratkan sebagai kayu bakar yang mudah disulut atas nama apapun baik agama, maupun politik, kemudian bisa dibarengi tindakan radikal karena bergabung dengan kelompok radikal. Hal ini harus diwaspadai.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mensoroti politik identitas yang dapat menjadi ancaman bagi kemajemukan jika tidak dikelola dengan baik. “Kekhawatiran saya, akhirnya kita tidak lagi memilih orang yang berkualitas tapi pada identitas tertentu. Politik identitas memang diibaratkan pedang bermata dua. Di satu sisi kehadirannya menghadirkan kebaikan, tapi di sisi lain cenderung melanggar kelompok lain yang berada di luar. Sebab itu, bagaimana kita mengelola politik identitas yang bisa mewakili kelompok lain,” jelasnya.

Politik identitas, lanjut Pdt. Gomar,  jika digabungkan dengan politisasi agama menjadi sangat rentan terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Politik identitas merupakan konsekuensi logis dari kemajemukan kita. “Namun persoalannya haruskah keberadaan identitas sebuah kelompok atau komunitas lain harus dinafikan keberadaannya atau harus diistemewakan. Ini harus dijawab dengan kritis dan kepala dingin,” ujarnya.

Sebab itu, menurutnya baiklah kita mengelola politik identitas dengan menghadirkan diri sebagai narasi perlawanan dari mereka yang terpinggirkan, dan menghadirkan wahana mediasi penyuaraan aspirasi bagi yang tertindas, tidak terjebak pada primordialisme, dan sektarianisme, serta kukuh pada perjuangan kesetaraan dan nilai-nilai universal.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Gereja GMIM Jemaat Antiokhia Cibubur, Program Study Magister Pendidikan Agama Kristen UKI, dan Lapas Kelas llA Salemba melakukan melakukan penandatangan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU), pada Selasa (5/10/2021).

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pembinaan kepada warga binaan (narapidana) didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini dilihat sebagai tugas yang harus dilakukan oleh jajaran atau petugas lapas dengan serius. Karena para narapidana tentunya diberikan pembinaan agar dapat menyadari dan memperbaiki kesalahannya.

Kepala Lapas (Kalapas) Salemba Yosafat Rizanto mengatakan, selain pembinaan, juga pengajaran katekisasi sidi jemaat, dan pemberian pelatihan terkait pengajaraan katekisasi bagi warga Binaan yang beragama Kristen  di lingkungan Lapas Klas llA Salemba.

“Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 6 bulan lamanya, dengan harapan agar dapat memberi tambahan pengetahuan tentang pengajaran katekisasi bagi warga binaan Kristen yang dilaksanakan di Gereja Immanuel Lapas Kelas llA Salemba ini,” tutur Kalapas.

Senada dengan Kalapas, Pdt. Dr. Djoys Anneke Rantung, M.Th juga menegaskan pentingnya penandatanganan MoU ini dalam rangka pembinaan, juga pengajaran katekisasi sidi jemaat, dan pemberian pelatihan terkait pengajaraan katekisasi bagi warga Binaan yang beragama Kristen di lingkungan Lapas Klas llA Salemba.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang akan berlangsung sejak 2-15 Oktober 2021, merupakan kesempatan bagi masyarakat Papua untuk menunjukkan keramahan, kasih dan kebersamaan yang terpancar kepada sesama yang tengah bertanding dalam berbagai cabang olahraga.

Dilangsungkannya PON XX di Papua tidak bisa dilepaskan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah provinsi maupun masyarakat Papua. Diatas segala itu, PON di Papua merupakan bagian dari rencana Tuhan bagi rakyat Papua. Karena itu masyarakat Papua hendaknya memanfaatkan kesempatan menjadi tuan rumah dengan memancarkan karakter Kristus karena kehidupan masyarakat Papua tidak lepas dari kekristenan.

Demikian benang benang merah dari Webinar Memaknai PON XX Papua Sportif! Papua Juara!, yang diadakan Sekolah Tinggi Teologi Indonesia di Jakarta dan Perkumpulan Teolog Agama Kristen Indonesia, pada Jumat (1/10).

Pada kesempatan itu, Pdt. Dr. Agus Santoso mengungkapkan, bukan suatu kebetulan jika setelah sekian lama, Papua mendapat giliran menjadi penyelenggara PON. “Kesempatan ini bukan merupakan kebetulan,” ujar mantan Ketua STT Cipanas ini.

Alumnus Universitas Heidelberg ini menambahkan, olahraga merupakan ajang sportifitas yang menarik dimana para duta olahraga dari berbagai provinsi akan unjuk kebolehan. Karena itu, jangan dicederai oleh sikap yang tidak sportif. Para olahragawan dari Papua dan masyarakat Papua sebagai tuan rumah wajib menjaga dan memeliharanya sehingga akan memberi kesan baik terhadap peserta.

Lebih jauh pendeta Gereja Isa Almasih dan penasihat PTAKI ini menjelaskan, dirinya melihat pelaksanaan PON XX di Papua merupakan bagian dari rencana Tuhan bagi rakyat Papua. “Melalui PON ini, Papua tidak hanya lebih dikenal secara nasional, tapi juga dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Pdt. Dr. Lenis Kogoya mengungkapkan, masyarakat Papua telah siap menyelenggarakan PON XX. “Kami siap dan menyambut para peserta.” dosen STT dan pendeta Sinode GIDI ini melihat, penyelenggaraan PON XX yang diadakan di 4 tempat, dampaknya tidak terlalu dirasakan oleh rakyat Papua secara keseluruhan. Namun dirinya berharap dengan penyelenggaraan PON setidaknya rakyat Indonesia tahu bahwa Papua merupakan tanah yang damai.

“Kami pendeta-pendeta di Papua sangat mendukung PON XX ini. Tidak hanya agar acara bisa sukses, tapi juga para atlet dari seluruh Indonesia bisa melihat betapa kedamaian begitu nyata di Tanah Injil tersebut,” ujarnya.

Melalui PON XX, lanjut Lenis, karakter kekristenan di Papua yang ramah, menghargai dan sarat nilai inklusif diperkenalkan. “PON XX merupakan pesta rakyat dimana masyarakat mendapat kesempatan bersukacita dalam ajang olahraga untuk mencapai juara dengan sportifitas yang menghargai kelebihan dan kemampuan sesama,” katanya.

Sedangkan Dosen STT Baptis Papua dan Ketua Persekutuan Gereja-gereja se-Kota Jayapura Pdt Dr. James Wambrauw mengatakan, PON XX di Papua sejatinya tidak berhenti saat acara berlangsung, melainkan harus memberi makna berkelanjutan bagi masyarakat Papua. “Pelaksanaan PON XX merupakan kehormatan bagi rakyat Papua. Namun, dampak yang dirasakan harus berkesinambungan, tidak hanya saat acara berlangsung,” ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan Papua mengadakan PON patut diapresiasi dengan membangun venue-venue berkelas dunia. Hanya saja, setelah acara tersebut, harus dipikirkan bagaimana pemanfaatan dan perawatan kedepannya.

Dalam pengantar diskusi, Dr. Robby Repi Plh Ketua STT Indonesia Jakarta menyampaikan bahwa webinar ini merupakan bentuk kepedulian gereja terhadap event akbar yang tengah berjalan di Papua saat ini, dan sekaligus berharap PON XX ini bisa memberi dampak positif bagi masyarakat Papua.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pimpinan lembaga keagamaan secara bersama-sama menandatangani ‘Deklarasi Agama-agama untuk Indonesia yang Adil dan Damai’, secara luring, di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Senin (27/9/2021), disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi yang juga turut menandatangani deklarasi tersebut.

Adapun para pimpinan lembaga keagamaan yang hadir antara lain, Abdul Muqsith Ghozali (MUI), Gomar Gultom (PGI), Antonius Suyadi (KWI), I Nyoman Widia (PHDI), Gouw Ceng Sun (Walubi), Ws. Mulyadi (Matakin).

Dalam siaran persnya, Wamenag menegaskan, deklarasi ini sejalan dengan ikhtiar pemerintah dalam penguatan moderasi beragama yang berprinsip pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Hal ini perlu diperkuat dengan memperluas akses setiap individu untuk dapat mempelajari agamanya secara komprehensif, sehingga tidak terjebak pada klaim kebenaran atas perbedaan pada aspek yang furu‘iyah, bukan bagian dari pokok agama.

Ditambahkan, penguatan moderasi beragama mengacu pada sikap dan praktik keagamaan yang memiliki komitmen kebangsaan, penghormatan terhadap kearifan lokal, toleran, dan mengutamakan praktik beragama tanpa kekerasan.

“Kehidupan beragama yang sehat, harmonis dan rukun adalah modal sosial yang dibutuhkan dalam proses pembangunan bangsa. Moderasi beragama harus dapat mewarnai proses penataan dan pengembangan seluruh kehidupan masyarakat,” imbuhnya.

Deklarasi Agama-agama untuk Indonesia yang Adil dan Damai terdiri dari beberapa point, yaitu:

Pertama, kami berkeyakinan bahwa agama-agama di Indonesia hadir membawa misi kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan perdamaian untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Segala bentuk diskriminasi, kekerasan, kebencian, dan perusakan tempat ibadah bertentangan dengan misi luhur dan tujuan fundamental kehadiran agama.

Kedua, kami berketetapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Tahun 1945 adalah bentuk final sebagai kesepakatan bangsa yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Segala bentuk gerakan yang hendak mengubah ideologi negara dan kesepakatan bangsa ini bertentangan dengan kehendak agama-agama.

Ketiga, kami berjanji dengan sepenuh hati untuk mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD Negara 1945, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bersama di Indonesia sebagai panggilan ajaran keagamaan kami.

Keempat, kami bersepakat untuk senantiasa meningkatkan kualitas kerukunan, toleransi, dan kebersamaan antar umat agama dalam menyelesaikan segala problematika sosial kemanusiaan, kebangsaan, dan kemasyarakatan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

Kelima, kami bertekad untuk hidup bersama secara rukun, damai, dan adil dalam keragaman agama berdasarkan prinsip dasar kemanusiaan, kebangsaan, dan kesederajatan sebagai warga negara dan warga masyarakat.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Mencermati kerentanan perempuan dan perempuan pembela HAM di berbagai negara yang mengalami konflik maupun di Tanah Air, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pentingnya memperkuat cita-cita dunia mewujudkan perdamaian di dalam negeri maupun di antara bangsa-bangsa.

Demikian siaran pers Komnas Perempuan yang dikeluarkan  dalam rangka peringatan Hari Perdamaian Internasional tanggal 21 September 2021.

Selain itu, menurut Komnas Perempuan melihat, perdamaian mensyaratkan keadilan yang artinya bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, bebas dari ancaman, teror, intimidasi, persekusi serta pembungkaman. Tak ada perdamaian tanpa keadilan dan tak ada keadilan tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi perempuan.

Oleh karena itu, dalam rangka Hari Perdamaian Internasional 2021, Komnas Perempuan menyatakan, pertama, mengecam tindakan pengengkangan, intimidasi, penghukuman dan pembunuhan yang ditujukan kepada perempuan pembela HAM dan Petugas Kesehatan sebagai akibat dalam menjalankan aktivitasnya di negara-negara yang mengalami konflik.

Kedua, mendorong negara-negara khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan solidaritas dan dukungan serta memberikan perlindungan khususnya evakuasi terhadap PPHAM yang mengalami berbagai ancaman dan pembunuhan di negara konflik seperti Afganistan dan Myanmar.

Ketiga, menyikapi penyerangan yang terjadi di Puskesmas Kiwirik yang mengakibatkan meninggalnya Suster Gabriella Meiliani dan 10 nakes lainnya terluka, meminta Pemerintah khususnya Kepolisian Republik Indonesia mengusut secara tuntas kasus penyerangan tersebut, menjamin  perlindungan terhadap nakes sebagai pekerja kemanusiaan dalam bekerja di wilayah-wilayah khusus serta memastikan korban dan atau keluarganya mendapatkan santunan, biaya pengobatan dan pemulihan;

Keempat, mendukung pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mewujudkan pemenuhan perlindungan perempuan pembela HAM dalam menjalankan kerja-kerja kemanusiaan yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan;

Kelima, mendorong negara-negara agar menyerukan penyelesaian konflik bersenjata dan konflik sosial lainnya berpedoman pada Rekomendasi Umum No. 30 CEDAW tentang perlindungan kelompok rentan dan pelibatan perempuan dalam penyelesaian konflik.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Indonesia kembali kehilangan seorang tokoh bangsa, yaitu Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, SH, MA, yang telah berpulang pada 21 September 2021, pukul 06.57 WIB, dalam usia 89 tahun. Almarhum dikenal sebagai pakar hukum.

Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH, MA lahir di Saparua, 6 Juni 1932. Setelah menempuh pendidikan dasar di kota kelahirannya, dia pindah ke Surabaya untuk meneruskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Setelah itu mengambil gelar masternya di University of Utah, AS pada 1962. Gelar Doktor diperolehnya sambil mengajar di Universitas Airlangga.

Beberapa jabatan penting yang pernah diembannya, antara lain Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (1979-1985), Pejabat Rektor sementara di Universitas Kristen Petra (1966-1967). Disamping itu juga diangkat sebagai Profesor di Universitas Airlangga semenjak tahun 1960 sampai sekarang. Kegiatan yang lain yaitu aktif di Konsorsium Hukum di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990-sampai sekarang), Visiting Law Professor di Fakultas Hukum Universitas Leiden (Belanda) dan Leuven Catholic University, Belgium.

Disamping itu, aktif di berbagai organisasi hukum, antara lain sebagai anggota Asean Law Association, Asosiasi Kriminologi Indonesia dan The Law Association for Asia and Western Pasific. Pernah aktif pula dalam gerakan oikoumene melalui Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Karya-karyanya yang pernah diterbitkan antara lain “Paradocs in Crimonology” (1982), “Violent Crime” (1983), “Victimology, A Reading” (1987), dan “Criminology an Introduction” (1992).

Ahmad Syafii Maarif dalam tulisannya berjudul JE Sahetapy tentang Kondisi Bangsa (Koran Republika, 1 dan 8 Mei 2012) mengungkapkan, Sahetapy mempunyai karier cemerlang di ranah hukum dan politik, tetapi di atas itu semua, sahabat kita ini adalah seorang pendidik bangsa yang lurus, konsisten, dan tak punya rasa takut dalam menyampaikan pandangan dan pendapatnya.

Ditambahkan, untuk mengukuhkan dasar pendapatnya, Sahetapy tidak lupa mengutip ungkapan bersayap Mahatma Gandhi yang legendaris itu, “The things that will destroy us are politics without principle, pleasure without con science, wealth without work, knowledge without character, science without humanity, and worship without sacrifice.“ Selamat jalan Prof. JE. Sahetapy.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

BOGOR,PGI.OR.ID-Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) dan Polresta Bogor Kota melaksanakan vaksinasi massal bagi jemaat gereja dan warga umum di GPIB Zebaoth Kota Bogor, pada Rabu (8/9/2021).

Dewan Pimpinan Cabang GAMKI Bogor menyebut bahwa program itu adalah bentuk kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Rencananya, vaksinasi massal ini akan dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Sekretaris DPC GAMKI Cabang Bogor, Juandi Gultom mengatakan program vaksinasi itu mendapat dukungan dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Setempat (PGIS) Kota Bogor.

“Dari sekian banyak sentra vaksinasi yang ada di Kota Bogor, ini adalah vaksinasi yang pertama yang menggunakan lokasi di gedung gereja. Selain lokasinya, vaksinasi ini juga didukung oleh gereja-gereja melalui keterlibatan PGIS Kota Bogor dan Bimas Kristen Kemenag Kota Bogor,” kata Juandi di lokasi vaksinasi.

Dia menjelaskan, target vaksinasi ini menyasar 500 orang yang berasal dari jemaat gereja dan juga masyarakat umum. “Lebih dari 500 orang yang mendaftar untuk ikut program vaksinasi ini. Dari 500 orang yang mendaftar, sebagian besar adalah jemaat gereja dan sebagian warga umum yang belum pernah divaksin,” ucapnya.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengapresiasi program vaksinasi yang diinisiasi penyelenggara. “Saya mengapresiasi pihak penyenggara beserta gereja yang telah turut mensukseskan kegiatan vaksinasi di Kota Bogor ini. Saya mendengar dari panitia ada 42 gereja yang jemaatnya ikut divaksin hari ini, ada juga dari masyarakat umum, semoga ini bisa mempercepat kita dalam mencapai target 100 persen vaksinasi di Kota Bogor sekaligus bisa menahan laju penyebaran Covid-19,” kata Susatyo.

Dia menuturkan, hingga saat ini vaksinasi di Kota Bogor sudah mencapai 70 persen. Menurutnya, sistem vaksinasi di itu sudah terbangun baik, hanya saja pihaknya sedang menunggu ketersediaan vaksin dari pusat. “Alhamdulillah, Kota Bogor sendiri persentasenya tertinggi se-Jawa Barat kurang lebih sudah mencapai 70 persen dan di bulan Agustus kemarin Kota Bogor tercepat se-Pulau Jawa dalam hal pencapaian kecepatan vaksin,” ujarnya.

Diketahui, antusias warga yang mengikuti vaksinasi cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang datang mendaftar on the spot di tempat. Hal tersebut tidak membuat panitia kewalahan karena stok vaksin yang disediakan oleh pihak Polresta Bogor Kota cukup memadai.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Universitas Kristen Indonesia menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).  Salah satunya dengan memberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih pilihan mata kuliah, aktifitas studi, model evaluasi, pilihan industri yang diobsesikan, dan kompetensi dirinya

“Tujuan utama Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah agar mahasiwa memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja dan memiliki work readiness yang tinggi, dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian,“ ujar Guru Besar Ilmu Administrasi/Manajemen Pendidikan, Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A. dalam Orasi Ilmiah pengukuhan kenaikan Jabatan Akademik fungsional sebagai Profesor, di Kampus UKI Cawang, pada Selasa (31/8/21).

Dalam siaran pers yang keluarkan oleh Humas UKI usai pengukuhan, menurut pengurus Peneliti Indonesia Maju ini, program-program pembelajaran di UKI berbasis pengalaman dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakat yang dimilikinya.

“Pendidikan tinggi akan sukses dan unggul, apabila lembaganya ambidextrous,yaitu Perguruan Tinggi selayaknya mampu memanfaatkan segala potensi dan sumber daya ‘saat ini’ sekaligus secara bersamaan melakukan eksplorasi dan adaptasi dengan kondisi ‘masa depan’ yang terus berubah,”ujarnya lagi.

Rektor UKI, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, turut menjelaskan bahwa menjadi fungsi Perguruan Tinggi untuk menghasilkan Guru Besar yang berkiprah untuk kesejahteraan masyarakat di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Guru Besar bukan hanya untuk UKI tapi juga untuk Indonesia.

“MBKM ini merupakan program yang luar biasa. Pemerintah menginginkan UKI menghasilkan lulusan yang unggul. Dengan adanya program MBKM, setiap lulusan akan menjadi manusia unggul di Indonesia. Secara akademik, mereka memenuhi syarat karena kurikulum sudah dilewati, non akademik mereka juga memiliki pengalaman, seperti mengikuti kegiatan magang dan penelitian yang merupakan pilihan mereka sendiri sesuai program MBKM yang dicetuskan pemerintah,” ujar Dr. Dhaniswara.

Tujuh mahasiswa UKI dinyatakan lolos program Internatonal Credit Transfer Tahun 2021 di Ateneo de Manila University, Filipina. Program International Credit Transfer merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memfasilitasi mahasiswa dalam upaya menguatkan dan menambah kompetensi melalui program studi lain atau perguruan tinggi lain.

Wujudkan ambidexterity Perguruan Tinggi
Menurut Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A., Strategi agar Merdeka Belajar Kampus Merdeka mampu mewujudkan ambidexterity Perguruan Tinggi diperlukan sejumlah langkah, pertama, merekonstruksi kurikulum secara total. Kedua, memberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih pilihan mata kuliah, aktifitas  studi, model evaluasi, pilihan industri yang diobsesikan, dan kompetensi dirinya.

Ketiga, mengimplementasikan program dan mekanisme individual recognition sebagai ekosistem baru Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Keempat, mengimplementasikan pendidikan tinggi sebagai replika industry. Kelima, memaknai dan mengimplementasikan sumber daya kampus sebagai human capital. Keenam, mewujudkan pergeseran paradigma berpikir dan berbudaya di internal perguruan tinggi melalui ICT capability.

Ketujuh, memposisikan Perguruan Tinggi tidak berdiri sendiri secara eksklusif, tetapi sebagai Recognition Knowledge Based System. Kedelapan, membudayakan sharing kerja dan berbagai kolaborasi dengan Workflow Management Software, yaitu mewujudkan educational management data sience. Langkah-langkah tersebut pada akhirnya akan melahirkan ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang benar-benar mengimplementasikan pendidikan tinggi sebagai long-life learning di Indonesia.

Kesembilan, diperlukan pemimpin (leader) pendidikan tinggi yang tidak sekedar sebagai chief executive officier, tetapi leader tersebut harus memposisikan style-nya sebagai chief of destruction secara positif.

 

Pewarta: Markus Saragih