JAKARTA,PGI.OR.ID-Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, libur cuti bersama yang biasanya diberlakukan pada Perayaan Natal, ditiadakan tahun ini. Alasannya, situasi pandemi Covid-19 yang belum selesai di Tanah Air.

Hal ini disampaikan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (18/6). “Kebijakan ini sesuai arahan Presiden untuk mengantisipasi wabah Covid-19 sehingga ada peninjauan ulang libur dan cuti bersama,” katanya.

Perubahan tersebut menurut Menko PMK, dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat merebaknya penularan Covid-19 yang sampai kini masih belum tuntas. Presiden memberikan arahan agar ada peninjauan ulang terhadap hari libur dan cuti bersama yang selama ini tercantum dalam SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Keputusan peninjauan ulang ini, dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Menteri Tenaga Kerja serta Menteri Agama. libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriah/2021 Masehi yang jatuh pada Selasa (10/7) digeser waktunya menjadi Rabu (11/7).

Sementara untuk libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2021 yang semula berlangsung pada Selasa (19/10) digeser menjadi Rabu (22/10). Sedangkan libur cuti bersama Natal 2021 pada Jumat (24/12) ditiadakan. Namun pada tanggal 25 Desember 2021 tetap libur satu hari.

Muhadjir meminta masyarakat memahami kondisi tersebut, dan dalam hal ini pemerintah juga harus memahami psikologis umat beragama. “Hari libur tetap diberikan sebagai bentuk penghargaan pada umat beragama,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Platform Ikhtiar Jakarta, sebagai referensi semua pihak dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim di DKI Jakarta, resmi diluncurkan, pada Kamis (17/6). Kegiatan ini diinisiasi oleh Yayasan ICLEI Indonesia dan Pemerintah Provinisi DKI Jakarta.

Peluncuran Platform Ikthiar Jakarta sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan komitmen mengurangi gas rumah kaca dalam agenda perubahan iklim dan komitmen pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) oleh pemerintah nasional Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 131 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah DKI Jakarta dan berkomitmen untuk berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kacanya hingga 30% di tahun 2030.

Sejak tahun 2021 Pemerintah DKI Jakarta telah bertekad untuk menurunkan emisi GRK sebesar 50% di tahun 2030 dan Carbon Neutrality di tahun 2050. Saat ini pemerintah DKI Jakarta berkolaborasi dengan ICLEI Indonesia dalam program Ambitious City Promises (ACP) dimana salah satu keluarannya adalah membuat dokumen Ikhtiar Jakarta dalam mendukung aksi iklim secara konkrit.

Dokumen ini disusun secara inklusif dan partisipatif melalui kegiatan konsultasi public, lokakarya, dan diksusi terfokus yang dihadiri perwakilan perempuan, pemuda dan anak, lansia, disabilitas, nelayan, bisnis dan industri, LSM/CSO/komunitas yang bergerak di isu lingkungan, kelompok keagamaan dan akademisi.

Dokumen Ikhtiar Jakarta adalah komitmen, strategi dan rencana aksi terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta yang menggabungkan aksi mitigasi dan adaptasi untuk mengatasi krisis iklim di DKI Jakarta. Adapun sektor yang menjadi prioritas ada sektor energi dan bangunan hijau, transportasi dan kualitas udara, limbah padat, air dan limbah cair, ruang terbuka hijau dan pertanian perkotaan, serta kesehatan dan kebencanaan.

Selain itu terdapat beberapa instrument pendukung lainnya untuk meningkatkan partisipasi public dalam mendukung ikhtiar Jakarta untuk Bangkit menuju Jakarta Berketahanan Iklim. Yaitu: website Ikhitar Jakarta, buku modul agama dan perubahan iklim dalam perspektif 6 agama, buku modul penghematan energi bagi pelajar serta pilot project pengelolaan sampah organic dengan menggunakan Black Soldier Fly (BSF) atau maggot.

Dokumen Ikhtiar Jakarta dan instrumen-instrumen pendukung tersebut akan menjadi referensi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bidang perubahan iklim yang melibatkan, pemerintah nasional, masyarakat dan swasta.

Usai peluncuran, juga dilaksanakan talkshow Peran Agama dalam Mendukung Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim di DKI Jakarta, dengan Keynote Speech Prof. Emil Salim, M.A., Ph.D. dan beberapa narasumber seperti KH. Dr. Hayu Prabowo, Pdt. Jimmy M. Immanuel Sormin, MA, Maria S.A Wardhani, SH, M. Si, Jo Prisatana, S. Sos., M.Hum, Js. Liem Liliany Lontoh, S.E, M.Ag, dan  KRHT Astono Chandra Dana, S.E, M.M, M.B.A.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) menyayangkan adanya penolakan terhadap rencana pembangunan rumah ibadah, yaitu Gereja Bethany di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Ketua DPP GAMKI Bidang Hubungan Gereja dan Lembaga Keumatan, Dr. Andriyas Tuhenay, menegaskan, Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Selasa (15/6).

“Pancasila harus menjadi falsafah hidup termasuk dalam menghormati hak setiap orang untuk beribadah. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan FKUB setempat harus berperan aktif memberikan edukasi tentang moderasi beragama kepada masyarakat,” ujar Andriyas.

Menyikapi persoalan penolakan pendirian rumah ibadah yang masih marak terjadi di tengah masyarakat, GAMKI menilai masih belum maksimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan edukasi dan sosialisasi tentang moderasi beragama.

“Seharusnya kejadian seperti di Ponorogo ini tidak terjadi jika FKUB aktif membangun komunikasi lintas agama dan memberi edukasi tentang moderasi beragama. Kami meminta kepada Bapak Menteri Agama untuk mengevaluasi kinerja dari setiap FKUB di daerah agar tidak hanya sebatas jabatan, namun juga menjalankan fungsinya dengan baik,” tegasnya.

Menurut Andriyas, peran FKUB sangat vital dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, seleksi anggota FKUB harus melalui mekanisme yang tepat dan diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak dalam membangun komunikasi dan kerjasama lintas agama.

“Terkadang pemilihan anggota FKUB tidak melalui mekanisme yang tepat. Seharusnya melalui Pembimas dan Kanwil Agama yang mengusulkan nama-nama calon anggota FKUB berdasarkan representasi tokoh agama dan ormas keagamaan. Seperti yang sedang terjadi di Riau, tahapan itu tidak dilakukan, sehingga kemudian hasilnya ditolak oleh beberapa ormas keagamaan yang merasa tidak dilibatkan,” katanya.

Andriyas meminta Menteri Agama untuk mengingatkan jajaran Kementerian Agama di daerah agar dapat memilih anggota FKUB yang memiliki rekam jejak dalam peranan membangun keharmonisan dan moderasi beragama. “Kita ingin FKUB dapat berperan sebagai jembatan dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Sehingga berbagai persoalan dapat dimitigasi sebelum menjadi konflik di tengah masyarakat yang majemuk,” harapnya.

Terkait masalah penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah di Ponorogo dan berbagai daerah lainnya, GAMKI mendukung Kementerian Agama untuk dapat melakukan supervisi sehingga persoalan ini dapat selesai dan warga dapat kembali beribadah dengan aman dan damai.

“GAMKI melalui lembaga advokasinya siap untuk membantu Kementerian Agama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan agama seperti pelarangan pembangunan rumah ibadah yang terjadi di berbagai daerah. Penguatan moderasi beragama penting untuk digencarkan dan didukung oleh masyarakat kita,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Berbicara tentang peran agama dalam pembangunan berkelanjutan, delapan tokoh organisasi keagamaan yang mewakili PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Pesekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) menegaskan pentingnya mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam pelayanan umat.

Dalam workshop “Keberagaman Beragama untuk Pembangunan Berkelanjutan” pada Rabu (16/6), yang diusung Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas dan didukung kerjasama Indonesia-Jerman yang dijalankan The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, para tokoh agama bersama bertukar pandangan dan pengalaman dalam upaya mendukung pembangunan nasional.

Sembilan tahun menjelang 2030 yang menjadi batas waktu pencapaian TPB/SDGs pemerintah Indonesia telah berhasil meningkatkan capaiannya dan menempati peringkat 101 pada 2021 naik dari posisi tahun sebelumnya. Selama 2013 hingga 2019, Indonesia telah berhasil menurunkan persentasi kejadian stunding sebanyak 10% dari sebelumnya  37,2% di 2013 menjadi 27,6% pada 2019. Sementara itu penurunan kejadian tuberculosis sebanyak 41,6% dari sebelumnya 312 per 100.000 penduduk pada 2019 dan menjadi hanya 182 penduduk di 2020 juga menjadi salah satu capaian penting yang mendorong kenaikan posisi Indonesia dalam pencapaian TPB/SDGs.

Namun demikian, TPB/SDGs yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan utama dan 169 target untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang inklusif bagi manusia dan lingkungan kini dan masa mendatang sangatlah luas dan memerlukan kolaborasi multi pihak agar tercapai. Organisasi keagamaan sebagai salah satu ujung tombak dan pelopor pembangunan memegang peranan penting untuk mencapai TPB/SDGs. Setidaknya 30.900 sekolah tingkat dasar hingga menengah atas yang ada di seluru pelosok Indonesia merupakan kontribusi organisasi keagamaan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Begitupun kontribusi dalam pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial ke umat yang juga sejalan dengan konsep TPB/SDGs.

Mewakili Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Vivi Yulaswati, MSc, selaku Ketua Sekretariat SDGs Indonesia menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia terhadap kontribusi organisasi keagamaan dalam pembangunan nasional. Lebih lanjut beliau menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk organisasi keagamaan untuk bersama-sama mencapai TPB/SDGs. Seperti telah berlangsung selama ini bahwa Bappenas selalu melibatkan pihak non pemerintah baik akademisi, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan dalam konsultasi kebijakan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs. Hal ini sejalan dengan prinsip kerjasama multi pihak yang menjadi poin tujuan 17 dari TPB/SDGs itu sendiri.

Pandangan miring bahwa nilai agama tidak relevan dengan perkembangan dunia dan pembangunan tidaklah tepat. Pada dasarnya nilai-nilai agama bukan hanya selaras dengan tujuan pembangunan, namun justru menjadi dasar pembangunan seutuhnya. Hal-hal seperti keadilan, menolong sesama, mengangkat derajat orang miskin, kesetaraan, dan peletarian lingkungan telah lama menjadi inti dari ajaran-ajaran agama. Karenanya tokoh-tokoh agama memainkan peran penting untuk menyiarkan nilai-nilai universal dan kerukunan kepada umat untuk bersama-sama mencapai tantangan TPB/SDGs.

Turut hadir dalam workshop tersebut Philipp Johannsen selaku Lead Advisor Governance and Inclusive Growth dari GIZ yang menjadi pelaksana kerjasama Indonesia-Jerman.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan komitmen Jerman selaku mitra pembangunan Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai TPB/SDGs. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia menunjukan contoh yang baik dalam praktek kebebasan beragama dan terlihat betapa kontribusi agama dalam pembangunan di Indonesia sangat penting.

Pada workshop tersebut, perwakilan lintas organisasi keagamaan juga mendapat pelatihan bagaiamana memahami TPB/SDGs ke dalam perencanaan kegiatan atau program pelayanan umat masing-masing organisasi. Diharapkan ke depannya, organisasi keagamaan dapat mensinergikan kegiatan dan program mereka ke dalam kerangka TPB/SDGs. Untuk itu sebagai tindak lanjut dari workshop ini, Bappenas didukung GIZ akan bersama-sama memfasilitasi organisasi keagamaan dalam upaya kontribusi mereka mencapai TPB/SDGs.

JAYAPURA,PGI.OR.ID-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) Willem Wandik, S.Sos menghadiri Pembukaan Konperensi Daerah (Konperda) III GAMKI Papua yang dilaksanakan di Hotel Horison, Jayapura, pada Kamis (10/6). Pelaksanaan Konperda III GAMKI Papua berlangsung selama tiga hari dan ditutup pada hari Sabtu (12/6) di Kotaraja, Jayapura.

Pada pembukaan Konperda, Willem Wandik menjelaskan, sesuai dengan tema Usahakanlah Kesejahteraan Kota Dimana Kamu Berada dan Doakanlah, GAMKI selalu ada di garda terdepan dalam menyuarakan distribusi keadilan sosial (social justice) bagi kaum komunal, teraniaya, dan termarjinalkan.

“Karena semua memiliki hak yang sama, dijamin konstitusi yang sama, yang berlaku di Republik yang kita banggakan ini. Karena kita semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan distribusi social justice sebagai anak kandung dari ibu pertiwi,” kata Wandik seperti yang tertulis dalam rilis yang diterima media pada Minggu (13/6).

Dalam sambutannya berjudul Nasionalisme Yang Hidup di Tanah Papua, Willem Wandik menyampaikan, persoalan dan konflik yang saat ini masih berlangsung di Tanah Papua menjadi salah satu fokus perhatian GAMKI untuk dapat diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan dan cara-cara damai.

“Saat ini konflik yang terus terjadi antara sipil bersenjata dan TNI Polri menyebabkan korban berjatuhan tidak hanya di kedua pihak, tapi juga warga sipil. Kalau kondisi seperti ini, tidak bisa kita membuka front perlawanan, menggerakkan massa, ataupun demo terus menerus. Begitu juga sebaliknya, tidak bisa Jakarta terus memobilisasi pasukan non organik karena hal itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik di Tanah Papua,” ujarnya.

Wandik menegaskan, penyelesaian konflik Papua bukan dilakukan dengan cara militeristik, namun dengan cara dialog damai dan distribusi keadilan sosial, melalui pendekatan kearifan lokal yakni pendekatan budaya dan agama.

“Warga sipil terus dihadapkan kepada kehidupan kekerasan di tengah konflik antara sipil bersenjata dan TNI Polri. Maka dalam konteks bernegara, kita semua bisa menjadi alat perjuangan dalam rangka menghadirkan keadilan dan kedamaian di Tanah Papua,” tegas anggota DPR RI dari dapil Papua ini.

Menurutnya, persoalan Papua bisa diselesaikan dengan jalan yang disediakan oleh negara melalui sistem bernegara. Namun, pemerintah pusat harus melibatkan semua pihak, terkhusus pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRD, serta tokoh-tokoh agama, adat, dan pemuda lainnya. “Untuk menyelesaikan persoalan Papua, pemerintah pusat harus melibatkan orang-orang yang tepat yang memahami konteks Papua. Tidak hanya sebatas didengar aspirasinya, tapi juga dilibatkan dalam menyusun perencanaan, kebijakan, pelaksanaan program, ataupun penyusunan peraturan perundang-undangan terkait,” jelas Wandik.

Walaupun UU Otonomi Khusus (Otsus) itu sudah benar, lanjut Wandik, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana sesungguhnya yang diharapkan oleh UU Otsus itu sendiri ataupun harapan masyarakat. “Dalam praktek UU Otsus di Tanah Papua, semua pelaksanaannya di bawah kendali pemerintah pusat. Bagaimana daerah dapat selesaikan konflik, jika kewenangannya justru diambil-alih oleh pemerintah pusat. Seharusnya dengan pendekatan kearifan lokal, yakni budaya dan agama,” katanya.

Dia berharap, pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat mengambil kebijakan penyelesaian konflik yang mengutamakan keadilan dan kedamaian di Tanah Papua. “Konflik akan terus melahirkan konflik. Permusuhan akan terus melahirkan permusuhan. Korban akan terus melahirkan korban. Konflik kekerasan hanya akan terus melahirkan dendam yang berkepanjangan dari generasi ke generasi. Papua damai hanya bisa diwujudkan dengan pendekatan kearifan lokal. Tidak ada cara lain,” pungkasnya.

Pembukaan Konperda III GAMKI Papua dihadiri oleh Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat, Ketua DPRD Provinsi Papua Johny Banua Rouw, Kepala Kesbangpol Provinsi Papua, perwakilan Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih, perwakilan pimpinan Sinode, Gereja, dan Lembaga Keagamaan Provinsi Papua, Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, Ketua DPD KNPI Papua Albert Wanimbo, Ketua-Ketua organisasi kemahasiswaan Kelompok Cipayung, Ketua BEM Uncen, DPD GAMKI Papua, dan DPC GAMKI se-provinsi Papua.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pada 9 Juni 2021, para tokoh lintas agama mendesak DPR RI untuk segera mensahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual  (RUU PKS) menjadi undang-undang.

Desakan tersebut didasari oleh misi utama agama hadir di dunia ini adalah menghadirkan kedamaian, cinta kasih dan membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Semua agama mengajarkan agar manusia hidup saling mengasihi dan bertindak adil terhadap seluruh ciptaan, secara khusus umat manusia tanpa memandang gender dan seksualitasnya. Manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga ia dituntut untuk bercermin pada sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Adil untuk diaktualisasikan dalam realitas kehidupan nyata, sehingga wajah dunia ini menjadi dunia yang penuh cinta kasih, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.

Namun fakta yang dijumpai masih banyak ketidakadilan yang terjadi, secara khusus di Indonesia. Salah satu ketidakadilan itu mewujud dalam bentuk kekerasan seksual, yang disebabkan adanya ketimpangan relasi gender dan seksualitas. Data dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa angka kekerasan seksual masih cukup tinggi di Indonesia, dan kebanyakan perempuan sebagai korban. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa tahun 2020 ada 1.983 kasus kekerasan seksual yang terlapor ke lembaga pendamping. Namun realitas sesungguhnya mungkin masih banyak kasus yang tidak terlapor atau tidak diketahui.

Kekerasan dalam bentuk apa pun sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama yang menjunjung tinggi cinta kasih dan perdamaian. Kekerasan seksual bertentangan dengan misi agama apa pun untuk mewujudkan sistem kehidupan yang adil bagi semua pihak termasuk perempuan.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan konstitusi UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Indonesia juga mengakui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984 sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi maupun kekerasan. Untuk itu negara harus hadir untuk menyikapi kasus kekerasan seksual. Negara adalah media bagi manusia untuk mewujudkan sistem kehidupan yang adil bagi semua pihak termasuk warga negara perempuan. Negara wajib melindungi setiap warga negara dari menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual.

Wujud kehadiran negara untuk melindungi para korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sudah disusun oleh Jaringan Masyarakat Sipil adalah upaya yang sangat penting untuk melindungi korban kekerasan seksual dan juga para pendamping korban kekerasan seksual. Substansi dari RUU PKS ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, cinta kasih dan berkeadilan sejalan dengan ajaran agama manapun. Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi Negara dalam melakukan perlindungan secara hukum atas warga Negara dari kejahatan kekerasan seksual.

Adapun para tokoh lintas agama yang mengeluarkan pernyataan sikap tersebut berasal dari  PGI, KUPI, PERUATI, ICRP, WKRI, PHDI, Khonghucu, Wanita Buddhis Indonesia, dan Pengahayat Sunda Wiwitan.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bertemu dengan Taufik Madjid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (28/5/21).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik menyampaikan beberapa program kerja GAMKI yang berfokus pada pembangunan desa dan daerah tertinggal.

“Desa memiliki kekayaan dan potensi besar yang harus dikembangkan dan diberdayakan. Maka dari itu, pembangunan desa mulai dari peningkatan SDM, infrastruktur, sarana prasarana, air bersih, dan lainnya, harus terus kita tingkatkan. Bukan saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi masyarakat dan pemuda desa harus juga berpartisipasi,” ujar Wandik.

Menurutnya, peningkatan ekonomi desa adalah tugas semua warga negara Indonesia. Pemuda harus produktif dan melakukan aktivitas yang dapat memajukan ekonomi desanya. Sebab itu, kehadiran GAMKI untuk melatih dan memberdayakan pemuda hingga ke desa-desa, menjadi sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan desa.

“GAMKI melalui bidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal akan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi pemuda desa. Hal ini menjadi sasaran utama kita, untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan pembangunan, seperti tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang kita canangkan saat ini,” jelas anggota Komisi V DPR RI dari dapil Papua ini.

Wandik mengharapkan adanya MoU antara Kemendes dan GAMKI yang berkaitan dengan pembangunan desa dan daerah tertinggal. “GAMKI mengajak Kemendes untuk dapat bekerjasama melakukan program pemberdayaan di desa dan daerah tertinggal sehingga terjadi percepatan pembangunan yang tepat sasaran di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen Kemendes Taufik Madjid mengatakan, pemuda memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif. Keterlibatan pemuda desa dalam mendukung program pembangunan sangat dibutuhkan oleh pemerintah. “Sesuai arahan dari Presiden, pembangunan desa dan daerah tertinggal akan difokuskan di Indonesia Timur. Kemendes menyambut baik GAMKI yang ingin bekerjasama dalam program pembangunan desa dan daerah tertinggal,” ujar Taufik.

Lanjutnya, berbagai program kerja yang dilakukan DPP GAMKI melalui Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sangat erat kaitannya dengan pembangunan desa. “Program pemberdayaan pariwisata, UMKM, dan pelatihan kepada pemuda desa yang dilakukan GAMKI sejalan dengan program dari pemerintah. Pemerintah menjalankan program satu desa satu produk, desa inklusif, dan berbagai programnya. Kami mengapresiasi kinerja GAMKI dan perlu ditindaklanjuti dengan MoU antara GAMKI dan Kemendes,” katanya.

Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan terimakasih atas kesediaan Kemendes untuk melakukan MoU dan kerjasama dengan DPP GAMKI. “Ketua Umum DPP GAMKI telah berkomunikasi dengan Menteri Desa sebelum penyusunan program kerja dalam Sidang Pleno DPP GAMKI akhir 2019 lalu terkait program pembangunan desa dan daerah tertinggal. Dan sejak awal kepengurusan hingga saat ini, walaupun tersendat dengan situasi pandemi Covid-19, GAMKI tetap konsisten melakukan program-program yang berfokus pada desa dan daerah tertinggal,” jelas Sahat.

Ditambahkan, program pemberdayaan pemuda desa yang dilakukan oleh GAMKI sejalan dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, dimana terdapat 62 kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. “Program yang dilakukan GAMKI sejalan dengan Perpres Jokowi terkait daerah tertinggal. Kami melakukan program pelatihan dan pemberdayaan kepada para pemuda di Mentawai, Sumba, Maluku Utara, Papua, dan berbagai daerah tertinggal lainnya. Kami mengajak Kemendes untuk bekerjasama sehingga berbagai program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut turut didampingi fungsionaris DPP GAMKI lainnya, di antaranya Jumady Sinaga (Sekretaris Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), Michael Rajagukguk (Kepala Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal), Robert Sianturi (Ketua Bidang Perhubungan dan Transportasi), dan Astri Christafilia Litha (Mantan Bendum DPP GAMKI 2008-2011).

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia (PPHKI) mengeluarkan pernyataan sikap.

Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pada 31 Mei 2021 ini,  PPHKI antara lain menyatakan, tanpa berprasangka pada substansi pertanyaan dan penilaian TWK, sebagaimana diatur Peraturan KPK No 1/2021 (Sans Prejudice), PPHKI berpendapat bahwa Peraturan KPK tidak dapat mengandung norma hukum yang mengantur Hak Asasi seseorang untuk dapat diangkat atau tidak menjadi ASN.

Ditambahkan, sesuai prinsip kebenaran dan keadilan yang berdasarkan Pancasila, serta pendirian PPHKI yang tidak memihak siapapun, PPHKI berharap Presiden Jokowi, berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (7) PP No. 17/2020 Tentang Manajemen PNS, selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pembinaan PNS berkenan menetapkan pengangkatan 75 pegawai KPK menjadi ASN, tanpa mengurangi dilakukannya pembinaan (pendidikan kedinasan), termasuk pemberhentian sebagai ultimum remedium bagi pegawai ASN KPK yang terbukti melanggar Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan pemerintahan yang sah.

“PPHKI juga mendukung sepenuhnya sikap Presiden Jokowi tertanggal 17 Mei 2021 yang menyatakan hasil TKW terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan perbaikan KPK, baik terhadap individu/institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK, hal masa Presiden Jokowi juga sependapat dengan Pertimbangan MK dalam Putusan Pengujian UU KPK, yaitu proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK menjadi ASN,” demikian pernyataan sikap  yang ditandatangani oleh Fredrik  J. Pinakunary, SH, SE, Hasudungan Manurung, SH, MH, dan Benny Hariyono, SH, MH.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Prof. Dr. Sudung O. Pardede, Sp.A (K) dan Roy Berridge, SE, MKM telah dilantik dan diteguhkan sebagai Pengurus Yayasan Univesitas Kristen Indonesia (YUKI) Masa Bakti 2021-2026, dalam rangkaian ibadah virtual, pada Senin (31/5).

Dengan pelantikan ini diharapkan keduanya dapat meningkatkan kinerja kepengurusan YUKI, terutama dalam membenahi RSU UKI. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan SK pengangkatan,  pengucapan janji, dan doa peneguhan sekaligus doa Berkat bagi Pengurus YUKI Masa Bakti 2021-2026 oleh pelayan firman Pdt. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang.

Ketua Ikatan Alumni (IKA) UKI Ir. Maruli Gultom dalam sambutannya, mengucapkan selamat atas pelantikan tersebut. Menurutnya, sesuai dengan tema pelantikan Diutus untuk Melayani, Bukan Dilayani, diharapkan keduanya adalah orang-orang yang memang diutus Tuhan untuk melayani di YUKI. Sehingga sebagai orang yang dipilih Tuhan tentu akan selalu dekat dengan Tuhan.

“Tuhan memanggil, Ibu dan Bapak merasa terpanggil. Tuhan memilih diantara orang-orang  yang merasa terpanggil. The called and the chosen, orang-orang yang terpanggil dan terpilih oleh Tuhan, kita percaya merekalah yang sekarang duduk di Yayasan UKI,” ujarnya.

Sambutan juga disampaikan oleh Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom. Selain mengucapkan selamat, dia juga mengingatkan, bahwa ditengah perkembangan dunia pendidikan yang maju pesat dewasa ini, khususnya persaingan dalam meningkatkan mutu dan layanannya, Yayasan UKI ditantang untuk membenahi lebih serius lagi lembaga tercinta ini, agar tetap bertahan dalam persaingan sengit yang terjadi.

Ditambahkan, tatkala banyak lembaga pendidikan tinggi yang terjebak menjadikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi untuk bertahan hidup, UKI sebagai perpanjangan tangan gereja di bidang pendidikan, haruslah mampu meningkatkan kualitas akademik, mutu layanan serta sarana dan fasilitas yang memadai.

“Untuk ini tentu dibutuhkan kerja keras, termasuk penggalangan dana, agar biaya peningkatan tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada mahasiswa. Tentu saja kita memerlukan Pengurus Yayasan, yang selain memiliki komitmen yang kuat buat memajukan UKI, tetapi juga memiliki kemampuan dan hati yang tergerak untuk mendinamisir dan menggali sumber-sumber yang ada demi kejamuan UKI,” katanya.

Sementara itu, mewakili pengurus, Wakil Ketua YUKI  Tadius Gunadi MA mengajak mereka yang baru dilantik untuk ikut bersama-sama membenahani dan mengembangkan RSU-UKI, meliputi bidang Pelayanan, SDM, Managemen dan Keuangan, Infrastruktur dan Pemasaran.

“Untuk itu kami mengajak kita semua untuk bisa sama-sama berbagian dalam membenahi dan mengembangkan RSU-UKI. Kami yakin dengan kerja tim yang kompak, sehati, sepikir, hard work – smart work dan tetap bersandar pada Tuhan kita bisa mencapai apa yang kita targetkan buat RSU UKI,” tandas Tadius Gunadi.

Sambutan terakhir disampaikan Ketua Pembina YUKI  Edwin Soeryadjaya. Dia menegaskan, dengan bergabungnya kedua pengurus baru ini, diharapkan dapat ikut serta memikirkan dengan seksama berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas RSU UKI menjadi Rumah sakit yang maju dengan pelayanan yang prima, sehingga RSU UKI dapat menjadi Rumah Sakit yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.

“Saya selaku Ketua Pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia mengucapkan Selamat Datang dan Selamat Bergabung kepada Bpk. Roy Berridge dan dr. Sudung di dalam Kepengurusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia. Marilah kita bersama-sama meyakini apa yang dinyatakan di Filipi 1:6 bahwa Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.  Allah yang telah memanggil kedua saudara pengurus baru ini beserta kita semua, kiranya terus menyertai dalam melakukan pekerjaan baik yang ada di YUKI ini,” katanya.

Prof. Dr. Sudung O. Pardede, Sp.A (K) adalah alumni Fak. Kedokteran UKI (1974–1982), dan juga menempuh pendidikan Spesialis Anak di Fak. Kedokteran UI. Dia telah memiliki banyak pengalaman di dunia kesehatan dan sampai dengan sekarang masih sebagai tenaga pengajar di Departemen IKA FK UI RSCM dan menjadi penanggungjawab bidang peminatan nefrologi prodi Dokter Spesialis II – Ilmu kesehatan Anak FK UKI.

Selain itu, Prof. Sudung memiliki banyak pengalaman kepengurusan dalam organisasi profesi, salah satunya saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas Perkumpulan Forum Tenaga Sosial Solidaritas Indonesia (FTSSI) dan Dewan Pengawas Perkumpulan Forum Rumah Perjuangan Nasional Tujuh Belas.

Sedangkan Roy Berridge, SE, MKM adalah alumni FEB UKI S1 Akuntansi dan Alumni Pasca Sarjana UI jurusan “Economic of Public Health”. Dia memiliki pengalaman di Konsultan Keuangan, EO for BUMN & Government Company selama 2 tahun, 8 tahun di bagian Verifikasi & Akuntansi Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes, 3 tahun di bagian Perencanaan & Anggaran Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes dan saat ini bekerja di bidang Tata Laksana Keuangan & Perbendaharaan – Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemenkes.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Pelatihan Penyusunan Program Pembelajaran Remaja Berbasis Teknologi Digital di Gereja HKBP Resort Jatisampurna, Bekasi, secara virtual, oleh Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen-PPS dan Prodi Pendidikan Agama Kristen-FKIP UKI, kembali dilaksanakan pada Sabtu (29/5).

Kegiatan bagian kedua ini, selain paparan materi oleh Dr. Djoys Anneke Rantung, peserta juga melakukan praktk langsung yang dipandu oleh Wellem Saiworna, MTh.  Seperti kegiatan sebelumnya, pelatihan ini diikuti oleh para pembina remaja HKBP Resort Jatisampurna, dan mahasiswa dari berbagai universitas.

Mengawali pelatihan, Dr. Djoys Anneke Rantung mengungkapkan, saat pandemi Covid-19 menerjang, terjadi perubahan dalam pembelajaran dari tatap muka ke pembelaran jarang jauh atau online, dengan penggunaan perangkat digital secara mobile. Namun, menurutnya pembelajaran seperti sudah muncul jauh sebelumnya.

“Diawali sekitar tahun 1980 sampai sekarang dengan beberapa tahapan atau generasi, saat ini adalah generasi keenam, pendidikan secara mobile yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh ini bisa terjadi,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, pembelajaran berbasis digital memang memiliki kelebihan, diantaranya adalah dapat dilakukan kapan saja selama tersedia fasilitas pendukung, seperti handphone, laptop dan internet, lebih cepat, ringkas, serta bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

“Selain itu, dengan mudah kita mendapatkan sumber informasi tanpa batas. Namun demikian, ada juga kekurangannya. Kalau perangkat pendukung tidak ada, pembelajaran tidak bisa dilakukan, halangan jaringan, sehingga proses pembelajaran menjadi terganggu dan tidak maksimal,” jelas Kaprodi Magister PAK UKI ini.

Dr. Djoys menambahkan, peran orangtua sangat dibutuhkan dalam mendukung pembelajaran jauh ini, termasuk dalam penggunaan perangkat digital. Orangtua dapat mengajarkan anak sekaligus membangun keseimbangan dalam penggunaannya, antara dunia maya dengan dunia nyata. Sebab itu, orangtua juga dituntut untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait perangkat digital.

Sesi kedua pelatihan disampaikan oleh Wellem Saiworna, MTh, yang mengajak peserta untuk praktik langsung menentukan media yang murah, friendy, dan memiliki interaksi dua arah,  yang dapat digunakan oleh para pendamping remaja di gereja.

Sebelumnya, Wellem mengungkapkan, ada 7 pembelajaran digital yang tersedia dan sederhana  lewat fasilitas google meet atau zoom.  Namun menurutnya, fasilitas lain yang tidak kalah menarik yaitu google class room, dan google form yang bisa mendapatkan feedback dari mereka yang ikut bergabung, termasuk angket, masukan dan usulan.

“Ini bisa dilakukan misalnya dalam pertemuan remaja gereja yang membutuhkan respon agar diketahui oleh para pendamping remaja,” jelasnya.

Antusiasme untuk mengikuti kegiatan praktik langsung sekitar dua ini, cukup tinggi. Tidak sedikit peserta yang melontarkan pertanyaan, agar mereka betul-betul mendapatkan pengetahuan yang sangat dibutuhkan terkait fasilitas perangkat digital ini, dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada para remaja gereja.

 

Pewarta: Markus Saragih