JAKARTA,PGI.OR.ID-Langkanya ruang perjumpaan antar sesama anak bangsa yang beragam suku, ras, budaya dan agama menjadi salah satu faktor penyebab langgengnya sikap hidup yang eksklusif dan intoleran. Hal inilah yang ditengarai menjamurnya paham dan perilaku radikal yang pada tahap selanjutnya meningkat menjadi aksi-terorisme di berbagai tempat di Indonesia.

Oleh karenanya dibutuhkan ruang-ruang perjumpaan sebagai instrument untuk saling berbagi, berdialog dalam rangka  mengenal satu sama lain guna mengikis prasangka, prejudis dan sikap buruk lainnya yang terkait dengan relasi antarumat beragama.

Demikian dikatakan Pdt. Jimmy Sormin, Koordinator Gugus Tugas Pemuka Agama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rabu (21/4)2021 jelang pelaksanaan Peace Train Indoneaia ke-12 Jakarta – Salatiga.

Menurut Pdt. Jimmy, Peace Train Indonesia (PTI) menjadi model ruang perjumpaan tersebut, agar tercipta tidak hanya dialog yang membangun toleransi dan kesalingpahaman, tetapi juga dialog dalam aksi nyata kemanusiaan. “Sebagaimana PTI menekankan perhatian pada segmen generasi muda untuk mengantarkan menjadi agen-agen perubahan dalam merawat keragaman dan mewujudkan perdamaian. Pilihan ini patut menjadi contoh bagi organisasi-organisasi lainnya yang mungkin selama ini kurang menaruh perhatian pada segmen generasi ini,“ tandas Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI ini.

Ia menambahkan, PTI ke-12 secara khusus diselenggarakan secara kolaboratif antara Gugus Tugas Pemuka Agama untuk Pencegahan Radikal-Terorisme – PGI, Yayasan ICRP dan Yayasan Percik Salatiga. Model kolaborasi seperti ini patut terus dikembangkan, agar upaya sistematis dan masif dalam membangun perdamaian dan keadilan di negeri ini dapat semakin terasa dan berdampak signifikan bagi bangsa.

PTI ke-12 dihelat pada Kamis-Minggu  (22-25/4) dari Jakarta menuju Salatiga, Jawa Tengah. Membawa 20 orang peserta dari berbagai latar belakang agama, PTI kali ini mengusung tema Belajar Merawat Kebinekaan dan Perdamaian di Kota Toleran. “Dua puluh peserta tersebut hasil seleksi dari 80 orang yang mendaftar. Karena masih pandemic Covid-19 maka kita batasi hanya 20 orang saja,” ujar Ahmad Nurcholish, salah seorang penggagas Peace Train Indonesia.

Deputy Direktur ICRP ini menambahkan, Salatiga menjadi kota tujuan karena oleh SETARA Institute kota tersebut dinilai menjadi kota paling toleran di Indonesia tahun 2021. “Kita ingin belajar di sana bagaimana merawat keragaman dan perdamaian sekaligus mengetahui segala tantangan dan hambatan terkait dengan upaya mewujudkan toleransi dan perdamaian di kota tersebut,” tandas lelaki yang biasa disapa Cak Nur ini.

Disebutkan Nurcholish, 20 peserta tersebut berasal dari Padang, Semarang, Madura, Cilacap, Jakarta, Tangerang, Solo, Surabaya, Papua, Pontianak, dan Salatiga, dengan ragam  latar agama Islam, Khonghucu, Katolik, Kristen dan Buddha. Diantara mereka juga ada teman-teman transpuan.

Acara pelepasan rombongan PTI ke-12 akan dilaksanakan pada Kamis (22/4) pukul: 16.00 WIB di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Hadir dalam pelepasan tersebut antara lain Sekretaris Umum ICRP Romo Johanes Hariyanto, Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacky Manuputty, Direktur ICRP Pdt. Frangky Tampubolon, dan Pemimpin Redaksi Kabar Damai (kabardamai.id) Ahmad Nurcholish.

Penyelenggaraan PTI ke-12 ini hasil kerjasama ICRP dan PGI dengan mendapatkan dukungan dari BNPT RI. Sebagai mitra local di Salatiga, PTI menggandeng Yayasan Percik dan Sobat Muda salatiga. “Kami melihat Peace train ini merupakan upaya kecil yang akan berdampak besar dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia damai dan bermartabat. Saling menghormati meski berbeda keyakinan dan latar belakang perlu terus ditanamkan bagi generasi muda,” tutur direktur pelaksana Yayasan Percik Haryani Saptaningtyas.

Dikatakan Haryani, Percik menyambut baik kegiatan Peace Train ini dan bangga menjadi tuan rumah bagi perwakilan para muda  se-Indonesia. “Selamat datang di kampung kami. Sambil merayakan kebinekaan, kita semua menikmati rasa ‘kampung Jawa’ dan spiritual lokal yang dihidupi. Tentu kami berharap, tiga hari tinggal di kampung menjadi sebuah perjalanan spiritual kebangsaan yang akan terus diingat. Kita semua akan belajar bersama bagaimana toleransi dikelola sebagai ruang hidup bersama,” pungkasnya.

Peace Train Indonesia adalah program traveling lintas iman/agama dengan menggunakan moda kereta api, menuju ke satu kota yang telah ditentukan. Di kota tujuan peserta akan mengunjungi komunitas agama-agama, komunitas penggerak perdamaian, rumah-rumah ibadah, dan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai actor penting toleransi dan perdamaian antar agama. Mereka juga akan berproses untuk saling belajar, berbagi cerita, berdialog, bekerjasama, mengelola perbedaan, berkampanye, dan menuliskan pengalaman perjumpaan dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Kegiatan PTI di Salatiga ini didukung pula oleh Mission-21. 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo menerima kunjungan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Willem Wandik, S.Sos di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan No.10, Jakarta Pusat, Jumat (16/4).

Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik menyampaikan bahwa GAMKI sebagai salah satu pilar pertahanan negara serta elemen gerakan kepemudaan Kristen yang mengakar dari sejarah perjuangan bangsa memiliki kewajiban untuk menjaga kebhinekaan budaya, suku, dan agama.

GAMKI sebagai organisasi kepemudaan yang cikal bakalnya berdiri sejak tanggal 4 November 1945 dibentuk untuk membina pemuda Gereja yang berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Wandik menambahkan, Lemhannas sebagai lembaga pendidik calon-calon pemimpin bangsa tentunya memiliki tujuan yang sama dengan GAMKI. “GAMKI mengharapkan Gubernur Lemhannas dapat menjalin kerjasama dengan GAMKI agar para kader GAMKI yang saat ini banyak tersebar di berbagai bidang (politisi, pengusaha, akademisi, profesional, birokrat, dll) dapat dididik di Lemhannas sehingga bisa menjadi motor pengerak pembangunan di daerah masing-masing,” ujarnya.

Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik didampingi beberapa pengurus, saat menyerahkan cinderamata kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo

Secara khusus, Wandik meminta Gubernur Lemhannas untuk dapat menyampaikan pesan kepada calon pemimpin, baik dari kalangan sipil dan militer, yang sedang menempuh proses pendidikan di Lemhannas untuk memperhatikan kemanusiaan di tanah Papua.

“Saya mengharapkan agar Gubernur Lemhannas dapat menyampaikan pesan kemanusiaan di Tanah Papua kepada pemimpin militer dan non militer yang sedang belajar di Lemhannas,” kata Wandik yang juga anggota DPR RI dari Dapil Papua.

Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyambut baik keinginan DPP GAMKI untuk melakukan kerjasama dengan Lemhannas dalam rangka pendidikan dan pelatihan bagi kader GAMKI dan pemuda Gereja yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Silahkan, nanti dikordinasikan dengan Kepala Biro Kerjasama. Program ini bisa dilaksanakan di Jakarta ataupun di daerah, dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, diutamakan adalah pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Agus Widjojo juga akan mengundang GAMKI dalam program ataupun kegiatan Lemhannas ke depan, misalnya terkait diskusi ataupun Focus Group Discussion (FGD) yang membahas persoalan bangsa dan negara seperti persoalan Papua dan lainnya.

Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan, saat ini GAMKI memiliki 240 DPC dan 31 DPD yang tersebar di seluruh Indonesia. “Kader GAMKI tersebar di berbagai bidang profesi dan daerah. Para kader ini harus didorong untuk dapat menjadi pemimpin yang dapat membangun daerahnya masing-masing. Kami berharap Lemhannas dapat terlibat mendidik kader-kader GAMKI tersebut,” katanya.

Ditambahkan, bulan ini GAMKI merayakan akan Dies Natalis yang ke-59 secara hybrid, offline dan online. Diharapkan kesediaan Gubernur Lemhannas untuk hadir dan memberikan pencerahan dalam Dies Natalis yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan.

Selesai audiensi, acara dilanjutkan dengan tukar-menukar cenderamata dan foto bersama. Turut hadir jajaran DPP GAMKI antara lain Wakil Ketua Umum Sherly Wattimena, Ketua DPP GAMKI Bidang Ketahanan dan Pertahanan Hendrik Sinaga, SH,MH, dan Wakil Sekretaris Umum Alex Ramandey.

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kongres ke VI Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) yang berlangsung di Hotel Gran Melia, Jakarta, pada Sabtu-Minggu (10-11/4) telah memilih Dr. Badikenita Br. Sitepu, SE-Audy WMR Wuisang, S.Th. M.Th M.Si sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PIKI Periode 2020-2025.

Selain memilih pengurus, kongres juga merekomendasikan, pertama, mempertajam visi organisasi sebagai organisasi intelektual bertaraf internasional diikuti dengan kontektualisasi serta relevan terhadap perkembangan yang ada atau yang sedang berlangsung (kontekstual). Kedua, menghimpun dan mendayagunakan potensi kaum inteligensia Kristen sebagai alat mencapai keadilan sosial dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber Inspirasi pergerakan organisasi.

Ketiga, membentuk lembaga penelitian untuk memperkuat internal organisasi serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah. Keempat, membangun kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan membela kepentingan masyarakat. Kelima, mendirikan lembaga pendidikan dan kajian Kristen, sebagai media peningkatan kemampuan inteligensia umat Kristiani Indonesia yang memiliki Integritas dan berkarakter.

Keenam, mendukung pemerintah dalam memperpanjang Otsus di Papua dengan bersama sama melakukan pengawasan agar pembangunan secara berkeadilan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua. Ketujuh, mendukung upaya cepat tanggap pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana alam yang melanda wilayah di Indonesia.

Kedelapan, mendukung upaya pemerintah dalam menangani gerakan separatisme dan terorisme yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesembilan, mendukung upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan.

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya saat membuka Kongres ke VI PIKI menyampaikan antara lain, secara sosiologis ada dua kelompok Intelektual, kelompok pertama adalah intelektual yang kiprah dan pemikirannya berpijak pada cita-cita keagamaan, dan kedua, Intelektual yang netral agama; mereka sama-sama memiliki peran dan kontribusi besar dalam perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia untuk segala bidang.

“Pembangunan bangsa ini dari generasi ke generasi seharusnya membangun budaya yang menghargai peran intelektual, dalam kondisi apapun intelektual konsisten bekerja untuk bangsa, tidak menjadi intelektual tukang yang kerja berdasarkan pesanan, apalagi mengkhianati bangsa dan negara,” demikian sambutan yang disampaikan secara online.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PIKI periode 2015-2020 Hashim Djojohadikusumo, berpesan “sekiranya masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini yakni masalah kesenjangan yang menjadi potensi merusak memecah persatuan dan kesatuan Indonesia semoga tema PIKI dalam Kongres VI yakni: Tegakkanlah Keadilan, dapat tercapai”.  Sedangkan Ketua Dewan Penasehat PIKI, Cornelius Ronowidjojo menegaskan, visi dan misi PIKI harus disesuaikan, dan bawalah visi misi PIKI ke partai politik bukan membawa visi misi partai politik ke PIKI.

Ketua Dewan Pakar PIKI, Pos Hutabarat, dan Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty turut memberikan sambutan dan pesan agar PIKI memperkuat jalinan kebangsaan dan demokrasi Indonesia.

Kongres yang mengusung tema “Tegakkanlah Keadilan” (Amos 5:15b) ini, terpaksa mengalami penundaan dari seharusnya dijadwalkan tahun 2020 karena Pandemi COVID-19. Kongres ke VI menjadi berbeda karena dilakukan secara hybrid (online dan on site) tetapi tetap memenuhi ketentuan AD/ART PIKI, panitia menerapkan protokol COVID-19 dengan pelaksanaan swab antigen yang dikerjasamakan dengan RS PGI Cikini.

Pewarta: Markus Saragih

MALANG,PGI.OR.ID-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan instruksi bagi warga Jawa Timur pasca gempa 6,7 skala richter (SR) yang melanda Malang. Instruksi itu dia sampaikan melalui akun Instagram-nya, Sabtu (10/4).

Khofifah meminta masyarakat Jawa Timur saling bergotong royong dan mendoakan korban gempa bumi di Malang dan sejumlah daerah di wilayahnya. Menurutnya, dari data yang diterimanya, ada laporan kerusakan akibat gempa baik ringan maupun berat. “Saat ini tiga kabupaten; Lumajang, Malang dan Blitar sedang menurunkan tim untuk melakukan pendataan serta menyiapkan tanggap darurat,” katanya,

“Mohon saling gotong royong dan saling mendoakan agar saudara kita yang tertimpa bencana diberi kesabaran dan kekuatan. Saya bersama Forkopimda sedang kordinasi mencari cara terbaik menyelamatkan warga. Kami akan rakor virtual dengan bupati yang terdampak malam ini.”

Dia juga menegaskan warning dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa tidak ada potensi tsunami terkait gempa yang terjadi di Malang tersebut.

Sebagai catatan, gempa bumi berkekuatan 6.7 SR mengguncang pesisir selatan Jawa Timur, Sabtu 10 April 2021, sekira pukul 14.00 WIB. Titik gempa ada di 8.95 lintang selatan dan 112.48 bujur timur.

Gempa ada di kedalaman 25 kilometer. Lokasi persisnya di 90 km Barat Daya Kab -Malang dengan titik terdekat Kecamatan Jabung dan Dampit. Sementara wilayah Lumajang titik terdekatnya adalah Kecamatan Pronojiwo dan Tempurrejo. Sementara terlapor ada korban meninggal satu orang di Lumajang dan satu orang dirawat di Rumah Sakit.

Pewarta: Markus Saragih

JAYAPURA,PGI.OR.ID-Pengurus Pusat-Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PP-PGLII) bersama pimpinan gereja, lembaga Kristen, aktivis, dan tokoh Papua melakukan diskusi terbatas di Kotaraja, Jayapura, pada Selasa (6/4),  dalam rangka mencari solusi terkait berbagai persoalan di Papua.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PP PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th menjelaskan, PGLII terpanggil untuk memberi  masukan dalam rangka penyelesaian persoalan Papua, dengan berpedoman pada dialog yang tulus dan terbuka dengan semua pihak. “Penting untuk memperhatikan suara dan harapan dari tokoh agama di level grassroot yang dihormati oleh masyarakat, bukan hanya dilevel struktur atau elit,” katanya.

Dia pun meminta kondisi di Papua didalami dalam kemajemukan dan keberagaman dengan paradigma lintas sektoral, lintas budaya, lintas suku dan lintas agama.

Sebagian peserta diskusi

Sedangkan Ketua III PP-PGLII Bidang Lintas Agama dan Hubungan dengan Pemerintah Pdt. Deddy Madong, SH, MA. Menegaskan, perlnya upaya bersama dalam membangun paradigma inklusif di tanah Papua, karena minimnya masyarakat menerima pendidikan, melihat praktek kemajemukan, dan keberagaman sejak dini, sehingga masyarakat belum terbiasa menerima kemajemukkan.

”Permasalahannya bukan pada ketiadaan konsep dan tehnologi untuk mencegah hidup yang eksklusif, tetapi masalahnya ada dalam keengganan kita dalam mempraktekkan konsep dan tehnologi hidup yang inklusif,” tandasnya.

Sebab itu, PGLII mengupayakan untuk mengembangkan secara bersama dengan pimpinan gereja untuk membangun paradigma inklusif. Papua merupakan contoh bagaimana toleransi beragama sangat baik. Oleh karenanya pengembangan melalui pembelajaran akan memadukan prinsip-prinsip alkitabiah serta prinsip Local Capasities for Peace. Diperkaya juga dengan pengalaman berbagai tokoh gereja di Papua.

“Solusi kongkrit yang konsisten, tulus dan berproses diperlukan karena selama ini hanya menjadi wacana seperti Otsus, Pokja Papua, Penelitian LIPI tentang 4 akar masalah di papua, dan lain-lain. Sebab itu, diperlukan pelatihan, pemahaman dan perangkat aksi bersama dengan sasaran adalah tokoh agama yang didengar, dihormati, diikuti teladannya oleh masyarakat,” katanya.

Pria yang juga Ketua Panitia Nasional 50 tahun PGLII ini menambahkan, diskusi terbatas ini  diadakan dalam rangka Perayaan Jubileum tahun 2021 ini.  Puncak Perayaan Jubileum dilangsungkan di Batu, Jawa Timur pada 17 Juli 2021, sedangkan setiap Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah mengadakan di lingkup provinsi dan kabupaten atau kotanya. Di Batu juga akan diluncurkan buku 50 Tahun Jejak Pekabaran Injil PGLII.

PP-PGLII bersama pimpinan gereja dan FKUB Papua merayakan Paskah di Sentani, Senin (5/4).

“Dalam rangkaian Perayaan Jubileum, PGLII akan menggelar Pelatihan Program Membangun Paradigma Inklusif “Aku Papua” di bulan Juni 2021, Konferensi Pekabar Injil pada bulan Agustus 2021 di Jayapura dan Simposium Misi yang direncanakan akan di selenggarakan bulan November 2021 di Makassar atau Yogyakarta,”jelasnya.

Disepakati bahwa diskusi terbatas ini akan dilanjutkan dengan aksi nyata yaitu berupa masukan bagi pemerintah, pelatihan dan konferensi.

Sebelumnya, PP-PGLII bersama Pimpinan Gereja-Gereja di Papua dan FKUB Papua merayakan Paskah di Sentani yang difasilitasi Tokoh Agama di Papua Pdt. Lipiyus Biniluk, pada Senin (5/4). Hadir dari jajaran pemerintah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri DR Bahtiar, Kepala Badan Intelejen Negara Provinsi Papua Mayjend.  TNI Abdul Haris Napoleon dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy.

Dari pihak tokoh agama Kristen, Ketua Umum PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang M.Th, Wakil Ketua GKI Tanah Papua Pdt. Hiskia Rollo, S.Th., MM dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua KH Syaiful Islam Al Payage, menyampaikan kesan Paskah dan memberikan masukan dalam rangka memberikan solusi isu- isu di Papua kepada Pemerintah.

Pada kunjungan pelayanan yang dipimpin Ketua Umum Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th., PGLII melakukan pertemuan dengan Wakapolda Papua, Kajati Papua, berdoa dan memberikan sumbangan bagi pembangunan Gereja GIDI di Papua yang merupakan anggota PGLII, dan bersama Persekutuan Gereja Gereja Di Papua (PGGP) berdoa dan memberikan sumbangan dana bagi saudara-saudara korban bencana alam di NTT dan NTB.

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejak Senin (5/4) telah mendistribusikan tandon beserta 5.000 liter air bersih di 2 lokasi pengungsian di Mauliru dan Kambaniru, Kabupaten Sumba Timur, salah satu wilayah yang terdampak Siklon Tropis Seroja. Selain di Kabupaten Sumba Timur, WVI juga melakukan respons di Kupang, Alor, Timor Tengah Selatan dan Flores Timur.

Sebagai lembaga kemanusiaan fokus anak WVI melakukan respon bencana yang berfokus pada kebutuhan keluarga khususnya anak.

Dalam siaran persnya yang dikeluarkan pada Kamis (8/4) disebutkan, WVI fokus untuk menyediakan sanitasi dan air bersih, perlengkapan keluarga, bantuan nontunai dan alat pelindung diri (APD). Kini WVI sedang mempersiapkan untuk mendistribusikan 185 paket keluarga dan 20 paket untuk anak di bawah 2 tahun untuk para pengungsi di Mauliru. Air bersih juga akan disalurkan setiap pagi dan sore hari.

Selain itu, juga telah melakukan asesmen di lokasi dan mendapati kebutuhan para penyintas antara lain, makanan pokok, pakaian, obat-obatan, air bersih, fasilitas sanitasi, selimut, lampu emergency. Warga juga membutuhkan material bangunan untuk perbaikan rumah yang rusak.

“Saat ini kami fokus untuk memprioritaskan keselamatan dan kebutuhan kelompok rentan, terutama anak-anak. Kami menyalurkan bantuan air bersih, makanan, selimut, pakaian dan alat kebersihan untuk keluarga dan untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Karena saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, kami juga menyalurkan bantuan APD berupa masker,” tutur Humanitarian and Emenrgency Affairs WVI, Margarettha Siregar.

Respons tanggap darurat ini akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. WVI akan menyalurkan bantuan nontunai untuk pemulihan ekonomi keluarga, juga mitigasi bencana untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

WVI melakukan penggalangan dana dan mengajak masyarakat luas untuk turut membantu para penyintas. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA nomor 478-3019445 atas nama Yayasan Wahana Visi Indonesia. Tambahkan kode angka “1” di nominal paling belakang.

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sepanjang tahun 2020, terjadi 180 peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB), dengan 422 tindakan. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah peristiwa menurun tipis, yang mana pada 2019 terjadi 200 peristiwa pelanggaran KBB, namun dari sisi tindakan melonjak tajam dibandingkan sebelumnya yang ‘hanya’ 327 pelanggaran.

Demikian siaran pers Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2020 yang launching SETARA Insitute, pada Selasa (6/4). Laporan riset ke-14 ini, mengusung judul Intoleransi Semasa Pandemi. Dampak pandemi dirasakan dan mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, termasuk dalam KBB.

Dilaporkan, peristiwa pelanggaran KBB di tahun 2020 tersebar di 29 provinsi di Indonesia dengan konsentrasi pada 10 provinsi utama yaitu Jawa Barat (39), Jawa Timur (23), Aceh (18), DKI Jakarta (13), Jawa Tengah (12), Sumatera Utara (9), Sulawesi Selatan (8), Daerah Istimewa Yogyakarta (7), Banten (6), dan Sumatera Barat (5). Tingginya jumlah kasus di Jawa Barat hampir setara dengan jumlah kumulatif kasus di 19 provinsi lainnya.

Sedangkan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan mengalami fluktuasi di setiap bulannya sepanjang tahun 2020, seperti pada bulan Januari (21), Februari (32), Maret (9), April (12), Mei (22), Juni (10), Juli (12), Agustus (13), September (16), Oktober (15), November (10), dan Desember (8). Angka peristiwa yang tertinggi dan drastis terjadi pada bulan Februari 2020. 2 Mengacu pada detail peristiwa yang dicatat, tren pelarangan perayaan Hari Kasih Sayang (Valentine’s Day) di sejumlah daerah menjadi pemicu meningkatnya intoleransi.

Dari 422 tindakan yang terjadi, 238 di antaranya dilakukan oleh aktor negara. Sementara 184 di antaranya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal itu menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan tindakan pelanggaran oleh aktor negara tahun lalu berlanjut. Tindakan tertinggi yang dilakukan oleh aktor negara adalah diskriminasi (71 tindakan), sedangkan tindakan tertinggi oleh aktor non negara adalah intoleransi (42 tindakan).

Menurut SETARA Institute, melihat potret tindakan aktor negara dan non negara, tampak bahwa pandemi menjadi lahan subur bagi terjadinya diskriminasi dan intoleransi. Konfigurasi aktor negara dan aktor non negara pelaku pelanggaraan KBB tidak banyak berubah. Pada kategori aktor negara, Pemerintah Daerah dan Kepolisian menjadi pelaku pelanggaran tertinggi dengan masing-masing 42 tindakan.

Aktor non negara tertinggi adalah kelompok warga (dengan 67 tindakan) dan ormas keagamaan (dengan 42 tindakan). Sedangkan kelompok korban pelanggaran KBB tahun 2020 terdiri dari warga (56 peristiwa), individu (47), Agama Lokal/Penghayat Kepercayaan (23), Pelajar (19), Umat Kristen (16), Umat Kristiani (6), Aparatur Sipil Negara (4), Umat Konghucu (3), Umat Katolik (3), Umat Islam (3), Umat Hindu (3), Umat Buddha (2), dan Ormas keagamaan (2).

Untuk rumah ibadah, dilaporkan selama tahun 2020 yang mengalami gangguan yaitu Masjid (14), Gereja (7), Pura (1), Wihara (1), dan Klenteng (1). Sehingga total sebanyak 24 kasus. Umat Islam menjadi pihak yang paling banyak mengalami gangguan terkait rumah ibadah. Namun perlu dicatat bahwa yang paling banyak mendapatkan gangguan adalah tempat ibadah umat Islam dari madzhab atau golongan yang oleh kelompok pelaku dianggap berbeda dari mainstream.

Kasus-kasus terkait rumah ibadah seharusnya segera diselesaikan mengingat adanya urgensi kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19, bukan malah ditunda lebih lanjut. Kasus penghentian pembangunan, penyegelan, dan perusakan masjid, gereja, dan klenteng sebagian besar disebabkan oleh produk kebijakan yang diskriminatif, intoleransi masyarakat sekitar, dan konflik internal kepengurusan rumah ibadah.

Sementara itu, terdapat 32 kasus pelaporan penodaan agama yang dilakukan oleh aktor non-negara. Sebanyak 27 di antaranya ialah berbasis daring yang berpotensi disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang membuat orang menjadi memiliki waktu luang lebih banyak untuk menggunakan sosial media karena dirumahkan. Pelaporan berbasis daring ini dilakukan terhadap konten yang dianggap sesat pikir, menghina tokoh agama, bermuatan kebencian, dan bercanda yang melecehkan. Selain yang berbasis daring, kasus pelaporan penodaan agama juga masih terjadi di kalangan masyarakat utamanya karena dianggap menyimpang dari mahzab mayoritas dan penistaan.

Dari semua kasus ini, 17 kasus di antaranya berujung penangkapan, dan 10 di antaranya dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan. Para tahanan nurani ini biasanya dijerat oleh UU PNPS, UU KUHP, UU ITE, dan UU Ormas. Padahal, beberapa Pasal di UU ITE merupakan ‘pasal karet’ yang multitafsir dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum (lex certa).

Dari total 180 peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di tahun 2020, setidaknya 12 di antaranya menimpa perempuan sebagai korban. Peristiwa ini meliputi pelaporan penodaan agama, pelarangan atribut keagamaan, penolakan rumah dan kegiatan ibadah, diskriminasi berbasis daring, dan penolakan jenazah penghayat mahzab keagamaan. KBB sebagai bagian dari HAM dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi warga negara dari konservatisme dn patriarki yang berasal dari ajaran agama. Dalam konteks ini, kegagalan negara dalam mengidentifikasi kekhususan situasi, kerentanan, dan dampak spesifik yang dialami oleh perempuan pada peristiwa pelanggaran KBB memicu perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

SETARA Institute melihat, secara umum Pandemi COVID-19 membawa dampak positif dan negatif bagi KBB di Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan misalnya cakupan ibadah daring yang menjadi tak terbatas serta 3 timbulnya inisiatif gotong royong antar umat beragama. Dampak negatif yang ditimbulkan misalnya munculnya polarisasi dalam masyarakat, politisasi COVID-19, pelipatgandaan marjinalisasi kelompok yang terdiskriminasi terutama perempuan, dan pembatasan/pembatalan kegiatan keagamaan.

Sebab itu, ada sejumlah rekomendasi yang diberikan, diantaranya, pemerintah (Pusat dan Daerah) hendaknya menguatkan program kemasyarakatan yang mengarusutamakan interaksi antar agama dalam lingkungan sosial, Pemerintah (Presiden, Kementerian/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah) hendaknya mengintensifkan program penguatan solidaritas antarumat beragama untuk menangkal perpecahan masyarakat, menangani penyebaran berita bohong, dan menanggulangi politisasi COVID-19 berbasis doktrin keagamaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga hendaknya memberikan dukungan dan mengaudit pemenuhan protokol kesehatan rumah ibadah agar umat beragama dan berkeyakinan dapat terus beribadah dengan merdeka sesuai ketentuan Konstitusi namun tetap aman di tengah pandemi COVID-19.

Berkaitan dengan tingginya kasus pelaporan penodaan agama sepanjang tahun 2020, para penegak hukum dalam lingkup Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung hendaknya menerapkan pendekatan non-pidana dalam penyelesaian kasus penodaan agama. Hal itu juga harus juga disertai oleh proses penyidikan yang terukur dan adil sesuai dengan kerangka hukum dan hak asasi manusia.

Dalam pandangan SETARA Institute, hukum penodaan agama memang problematik. Penegakannya rawan bias dan subjektivitas serta membuka ruang besar bagi multi interpretasi. Oleh karena itu, moratorium penggunaan hukum pidana penodaan agama akan menjadi langkah progresif untuk melindungi korban, termasuk kelompok agama minoritas, dari pemidanaan yang tidak adil.

Selain itu, Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya hendaknya menangani berbagai persoalan umum intoleransi, diskriminasi, dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan mengatasi akar permasalahannya.

Pewarta: Markus Saragih