JAKARTA,PGI.OR.ID-Revisi Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law kesehatan saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. RUU Kesehatan memuat banyak UU terkait isu kesehatan yang sudah cukup lama belum diperbarui, seperti UU Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam siaran persnya yang dikeluarkan belum lama ini, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) baru saja selesai menyusun dua riset terkait jaminan kesehatan nasional (JKN), yaitu Riset JKN Tata Kelola BPJS Kesehatan dan Perbandingan Kawasan ASEAN, serta Riset Stakeholder Penguatan Sistem Kesehatan di Indonesia Pasca Pandemi COVID19. Kedua riset kualitatif melibatkan pemangku kepentingan ekosistem kesehatan, seperti penyelenggara faskes, perwakilan industri farmasi, perwakilan asuransi kesehatan, perwakilan penyelenggara JKN, penyintas COVID19 dan lainnya

Penanganan dan sistem kesehatan di era COVID-19 tidak berjalan secara efektif saat pencegahan (testing, tracing, dan tracking) dan penanganan lonjakan kasus. Riset menemukan Puskesmas sebagai Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) belum berfungsi optimal khususnya dalam upaya promotif-preventif, sehingga memberi beban berlebih terhadap Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Selain itu sistem kesehatan belum mampu merespon health seeking behavior, dimana warga cenderung melakukan perawatan di rumah. Hal ini dibuktikan dari tingginya angka korban meninggal COVID-19 yang berada di rumah, yaitu mencapai 80%.

JKN juga belum efektif dalam memenuhi prinsip Universal Health Coverage (UHC). Masih terjadi kelemahan validasi data peserta yang membuka peluang praktik pemalsuan data bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), tidak semua badan usaha mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN akibat belum adanya mekanisme pemberian sanksi. Kenaikan besaran iuran bagi segmen Pekerja Informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta rencana iuran yang seragam yaitu Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga berpotensi memperlambat pencapaian target kepesertaan JKN.

Hal yang perlu diapresiasi adalah peringkat Indonesia dalam UHC antar ASEAN menurut WHO, yaitu Indonesia (skor 92) berada di atas Thailand (83) dan Malaysia (77). Namun demikian, Indonesia (48,7) masih jauh dibawah Thailand (71,6) dan Malaysia (66,6) berdasarkan UHC perhitungan efektivitas belanja per kapita terhadap pengeluaran kesehatan (UHC IHME). Praktek baik di Filipina dapat diadopsi untuk tata kelola JKN Indonesia, yaitu di Filipina hanya diidentifikasi dua kelompok peserta JKN, yaitu pekerja formal dan penduduk miskin.

Ari Wibowo, peneliti riset INFID, “BPJS Kesehatan perlu menentukan formula terbaik dalam menentukan pembayaran iuran, khususnya dari sektor pemberi kerja. BPJS misalnya perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah (kementerian lembaga terkait) untuk memberikan peringatan/sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Selain itu BPJS perlu melakukan pengawasan berkala regional pada saat dan untuk re-credentialing, khususnya bagi faskes yang potensi melakukan fraud”.

Bona Tua, Senior Program Officer SDGs INFID, “Dana abadi iuran bagi peserta PBI diperlukan untuk mencapai cakupan peserta JKN BPJS Kesehatan. Dana ini bisa melalui optimalisasi sin tax, Silpa atau alokasi khusus APBN untuk Sovereign Wealth Fund. Dana abadi yang dipupuk ditujukan untuk jaminan iuran untuk UHC, bukan untuk peningkatan kualitas atau perluasan layanan kesehatan BPJS kesehatan”.

Menanggapi paparan riset, Brian Sri Prahastuti dari Kantor Staf Presiden menilai cara mengkaji penelitian sangat menarik karena sudah melakukan komparasi antar negara, “Harus dilihat juga perbandingan manfaat JKN di masing-masing negara tersebut, apakah sama dengan manfaat di sistem JKN kita. Hal ini, karena sejauh ini kita belum mengatur dari sisi manfaat. Masih ada kecenderungan bahwa manfaat ini unlimited. Contohnya untuk korban Kekerasan Seksual, maunya juga ditanggung oleh BPJS. Saya juga ingin tahu, di negara-negara lain itu sifatnya unlimited atau limited.”

Kemudian Brian melanjutkan dengan menanggapi skema pendanaan JKN BPJS Kesehatan di luar hasil iuran atau premi peserta, “Contoh co-funding yang sudah pasti berjalan adalah jaminan persalinan (jampersal). Dananya bukan dari hasil premi atau iuran. Dimungkinkan juga untuk diimplementasikan ke program nasional lain seperti penanggulangan tuberkulosis, HIV dan lainnya.”

Timboel Siregar dari BPJS Watch menyatakan riset ini dapat menjadi masukan atau bagian dari naskah akademik untuk pemerintah, khususnya dalam merevisi Perpres 64 dan Perpres 82/2018. Ia juga memandang bahwa kepesertaan menjadi salah satu core dalam problem BPJS.“Terkait JKN atau BPJS, kepesertaan merupakan kunci menyangkut bagaimana orang bisa tertolong dalam masalah kesehatan. Per 31 Agustus 2022, cakupan kepesertaan Program JKN jumlahnya 243.282.029 peserta atau 88,83% dari total penduduk Indonesia. Angka-angka ini sangat besar. Namun, terkait dengan klaim 88,83% peserta itu hanya yang sudah membayar iuran. Di sisi lain, peserta yang tidak aktif membayar atau belum mendaftar itu belum mendapatkan layanan. Terkait klaim ini, di tahun 2021-2022, ada peningkatan peserta yang non-aktif. Dari realisasi yang kita temukan, hanya 90 jutaan, dan banyak yang non-aktif. Kemudian, terdapat 17 juta yang tidak aktif tidak bisa dikatakan sebagai peserta. Sehingga, menurut saya, hanya 70 jutaan.”

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sebagai pengurus yang baru, diharapkan agar BPK PENABUR Jakarta terus berperan dan dampak pelayanannya dapat semakin dirasakan oleh masyarakat dengan bersinergi bersama PENABUR di 14 kota.

Hal tersebut ditegaskan Ketua BPK PENABUR Jakarta periode 2022-2026 Kenny Lim usai ibadah pelantikan pengurus BPK PENABUR Jakarta periode 2022-2026, di GKI Perniagaan, Jalan Perniagaan No.1, Jakarta Barat, pada Sabtu (5/11/2022).

Kebaktian pelantikan diikuti secara langsung oleh Pengurus Yayasan BPK PENABUR, Pengurus BPK PENABUR Jakarta periode 2018-2022, Pengurus BPK PENABUR Jakarta periode 2022-2026, Pengurus PENABUR setempat, Pejabat Struktural Sekretariat BPK PENABUR Jakarta dan 79 Kepala Sekolah. Sedangkan tenaga pendidik dan kependidikan BPK PENABUR Jakarta turut menyaksikan melalui Zoom Meeting, dan kanal YouTube BPK PENABUR Jakarta.

Sebelumnya, mantan Ketua I Yayasan BPK PENABUR ini menjelaskan, tantangan pada masa depan tidak semakin mudah, masa pandemi cukup membawa dampak yang signifikan bagi sekolah. “Kami akan berkomitmen dan fokus pada pemulihan pasca pandemi, serta terus mengupayakan pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Membangun kerja sama dengan orang tua juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan agar peserta didik lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.” ujarnya. 

Kepada rekan-rekan pengurus, tenaga pendidik, dan kependidikan, dia mengajak untuk memaknai bahwa kita tengah berjalan bersama-sama dalam suatu perjalanan spiritualitas, menghidupi nilai-nilai Kristiani sebagai lembaga pendidikan Kristen, serta menjadi garam dan terang bagi BPK PENABUR Jakarta.

Untuk lebih berdampak dan mengakar kuat di bidang pendidikan, Kenny Lim bersama para pengurus lainnya, akan meneruskan sinergi yang telah dilakukan pengurus sebelumnya untuk melayani BPK PENABUR Jakarta yang menaungi 79 sekolah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), terdiri atas 21 TK (Taman Kanak-Kanak), 20 SD (Sekolah Dasar), 17 SMP (Sekolah Menengah Pertama), 16 SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), dan 5 SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama).

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan BPK PENABUR Adri Lazuardi, menyampaikan BPK PENABUR Jakarta memiliki potensi yang besar, SDM unggul, sarana prasarana yang mendukung. Oleh sebab itu, diharapkan Pengurus BPK PENABUR Jakarta semakin bersinergi bersama Pengurus Yayasan BPK PENABUR dengan mewujudkan harapan menjadi berkat bagi Indonesia lewat kolaborasi bersama PENABUR di 14 kota lainnya. “Saya berpesan kepada setiap pengurus BPK PENABUR Jakarta agar melayani dengan hati, tidak mementingkan diri sendiri tetapi meninggalkan ambisi, berkarya bagi sesama, BPK PENABUR, Indonesia, dan untuk kemuliaan Tuhan.” tutur Adri.

Adri pun berharap BPK PENABUR Jakarta dapat membentuk generasi muda berkarakter kuat, tangguh dalam menghadapi tantangan zaman, mampu berada di tengah masyarakat, dan berkontribusi lewat bidang yang ditekuni berlandaskan Pendidikan Kristen Berbasis Nilai-Nilai Kristiani (PKBN2K).

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

BALI,PGI.OR.ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para tokoh dunia dari berbagai agama bekerjasama untuk meningkatkan kontribusi agama dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia, untuk mengurangi rivalitas, dan menghentikan perang demi dunia yang damai, bersatu, dan bekerja sama untuk mewariskan kebaikan bagi generasi mendatang.

Ajakan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya lewat video saat membuka secara resmi Forum Agama G20 atau lazim disebut Religion of Twenty (R20) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Badung, Bali, pada Rabu  (2/11/2022).

“Kehadiran bapak dan ibu di forum ini sangat membanggakan kami. Indonesia ingin belajar dari bapak ibu sekalian yang hadir dari berbagai negara. Kami rakyat Indonesia juga siap berbagi pengalaman,” katanya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan kemajemukan yang dimiliki Indonesia mulai dari suku, bahasa, hingga agama yang dipersatukan oleh ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Forum para pemimpin agama dunia atau Forum Religion Twenty (R20) dalam rangkaian kegiatan G20, hari ini berlangsung di Nusa Dua, Bali. Ajang pertemuan para pemimpin agama dunia kali pertama yang diinisiasi Nadhalatul Ulama (NU) dan Liga Muslim Dunia ini digelar 2-3 November 2022.

Tampak hadir dalam pembukaan R20, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf,  Sekretaris Jenderal Rabitah al-‘Alam al-Islami atau Liga Muslim Dunia, Syekh Mohammed Al-Issa dan para pemimpin agama dari berbagai negara lainnya.

Hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan mantan Wapres Jusuf Kalla. Termasuk para pimpinan agama, diantaranya Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom. 

Pembukaan R20 yang mengusung tema Revealing, Nurturing, Religion AS A Source of Global Solutions ditandai dengan penabuhan rebana oleh Rais ‘Aam PBNU, Ketum PBNU, Sekretaris Liga Muslim Dunia, Menag Yaqut Cholil Qoumas, para Menteri dan tokoh lainnya.

Salah satu misi dari gelaran forum R20 ini yaitu mengajak para pemimpin agama untuk mengidentifikasi dan merangkul nilai-nilai mulia yang bersumber dari agama dan peradaban besar dunia.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Acara World Peace Forum (WPF) ke-8 akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 17-18 November 2022 mendatang. Acara tersebut akan dihadiri tokoh lintas agama dan cendekiawan dunia.

“Acara WPF ke-8 akan dihadiri Ketua MPR RI Bapak Bambang Soesetyo, Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla, bersama beberapa tokoh dunia terkemuka seperti Dr. Katherine Marshall (Vice President of the G-20 Interfaith Association). Kemudian, Dr. Muhammad Al-Issa (Secretary General of Muslim World League), YB Tuan Muhammad bin Sabu (Former Minister of Defense of Malaysia), Judge Dr Muhamed Abdelsalam (Secretary General of Muslim Council of Elders), dan Rev. Laurent Basanese (Vatican’s Pontifical council for Interreligious Dialogue) dan masih banyak lagi,” ungkap Chairman of World Peace Forum (WPF) Prof Din Syamsuddin pada wartawan, Senin (31/10/2022).

Ditambahkan, dalam WPF ke-8 ini akan mengusung tema ‘Human Fraternity and the Middle Path for Peaceful, Just and Prosperous World’. Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan, WPF juga mengundang para tokoh dan pemuka agama. “Untuk WPF ke-8 ini kami mengusung tema yang menonjolkan semangat persaudaraan kemanusiaan, berbunyi ‘Human Fraternity and the Middle Path for Peaceful, Just and Prosperous World’ yang dikemas dalam format diskusi saling berbagi gagasan (sharing ideas discussion). Sesuai dengan tujuan juga, kami akan undang para tokoh dan pemuka agama lslam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu, serta kalangan akademisi, intelektual, media, negarawan, pengusaha, dan politisi dari berbagai negara,” ujarnya

Sementara itu, Wakil Ketua Steering Committee DPP Muhammadiyah Syafiq A. Mughni menjelaskan bahwa di sesi terakhir acara WPF tersebut, akan diresmikan ‘World Fulcrum of Wasatiyat Islam’. “Pada sesi akhir, Prof. Din Syamsuddin akan meluncurkan secara resmi berdirinya ‘World Fulcrum of Wasatiyat Islam’ agar tidak hanya sekedar wacana yang beredar di kalangan tokoh-tokoh tertentu yang hadir, tetapi ada gerakan yang berkelanjutan. Kemudian ini menjadi sebuah kekuatan yang menggerakkan masyarakat internasional agar bisa benar-benar mengadopsi wasatiyat itu di dalam pemikiran keagamaan maupun di dalam keagamaan,” ujar Syafiq.

‘World Fulcrum of Wasatiyat Islam’ akan menjadi sebuah lembaga yang berkelanjutan. Dia berharap lembaga itu bisa membangun perdamaian dunia. “Karena itu ini akan menjadi sebuah lembaga, tetapi yang jelas ini sangat diperlukan agar gerakan ini menjadi sustainable, tidak pada saat forum saja tetapi ini menjadi gerakan yang bisa membangun budaya perdamaian, kemasyarakatan dan menjadi benteng kuat untuk mencegah konflik dan ketidakadilan di dunia,” tuturnya.

Dia berharap, partisipan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman wasatiyat tersebut. Sebab menurutnya zaman sekarang banyak tokoh dan ilmuan yang mengerti tentang Islam meskipun mereka bukan seorang muslim. “Partisipan dari berbagai agama juga diharapkan untuk memberikan kontribusi terhadap pemikiran atau pemahaman wasatiyat itu menurut prespektif islam. Karena jaman sekarang ini banyak juga ilmuan atau tokoh yang sesungguhnya sangat fasih berbicara tentang Islam sekalipun mereka bukan seorang muslim. Karena itu partisipasi antarbangsa dan agama menjadi sangat penting dalam membentuk perspektif islam dalam wasatiyat ini,” pungkasnya.

Diketahui, World Peace Forum (WPF) ke-8 akan dilaksanakan di Solo pada 17-18 November 2022 oleh CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations) pimpinan Prof. Dr. Din Syamsuddin, bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan The Cheng Ho Multi Culture Education Trust, sebuah LSM Malaysia berpusat di Kuala Lumpur pimpinan Tan Sri Lee Kim Yew.

WPF ke-8 yang akan diselenggarakan menjelang perhelatan akbar Muktamar ke-48 Muhammadiyah di kota yang sama pada 19-20 November 2022 tersebut merupakan kelanjutan dari WPF terdahulu, sejak WPF ke-1 (2006) hingga WPF ke-7 (2019), di mana semua tema dan diskusinya difokuskan pada upaya membangun budaya dialog antar agama bagi terciptanya perdamaian, keadilan dan kesejahteraan global.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr. Dhaniswara K Harjono, SH., MH., MBA meminta agar generasi muda memiliki wawasan kebangsaan, tidak cukup hanya dibekali dengan ilmu. Dengan begitu, mereka akan menjadi sosok yang unggul.

“Sebab, dengan pemahaman wawasan kebangsaan yang paripurna, maka hidup damai dan berdampingan ditengah kemajemukan bangsa adalah keniscayaan,” ujarnya dihadapan ratusan mahasiswa saat memberikan sambutan pada Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94, di halaman Kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, pada Jumat (28/10/2022).

Upacara Pengibaran Bendera Hari Sumpah Pemuda ke-94 ini juga diikuti oleh para pimpinan dan kepegawaian Rektorat UKI, para dosen dan juga para mahasiswa-mahasiswi dengan prosesi upacara pengibaran bendera yang dilakukan oleh pasukan pengibar bendera, juga diisi oleh persembahan lagu dari Paduan Suara Mahasiswa UKI.

Rektor yang juga dikenal sebagai pengusaha dan praktisi hukum ini mengatakan, setiap generasi muda harus memiliki pemahaman akan wawasan kebangsaan yang kuat dan kokoh. “Wawasan kebangsaan tidak akan mencabut setiap pribadi dari akar kesukuan. Sebaliknya justru semakin menguatkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia,” ujarnya.  

Menurutnya, Indonesia merupakan bangsa multikultural yang diintai oleh isu-isu perpecahan akibat berbagai kepentingan. Untuk itu diingatkan identitas kebangsaan, terutama pada diri generasi muda harus terus diasah agar tidak mudah terprovokasi atau berandil dalam memecah belah bangsa. “Mahasiswa UKI datang dari berbagai daerah Indonesia, tidak saja dari kota besar, namun juga desa-desa terdepan dan terluar yang mungkin belum membayangkan besarnya bangsa ini,” imbuhnya.

Untuk itu, para mahasiswa harus memahami sistem nasional kita, yaitu, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu penting guna memahami berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini dan kemudian akan menjadi bagian dari solusi permasalahan.

Selain wawasan kebangsaan, Dhaniswara juga mendorong agar mahasiswa berusaha dan menyiapkan diri menjadi pribadi yang tangguh yang berkarakter. “Saat ini mahasiswa dituntut mampu bergerak lincah di era perubahan yang penuh dengan ketidakpastian. Hanya mereka yang dapat menyikapi peradaban global di masa mendatang dan yang dapat beradaptasi dengan perubahan cepatlah yang akan memenangkan kompetisi yang semakin sengit,” seru Rektor yang mampu membawa UKI meraih predikat Universitas Unggul ke-28 di Indonesia ini.

Dia menambahkan, generasi muda adalah kekuatan bangsa kita di masa depan. Karena itu, kita akan memperkuat karakter mereka dengan menanamkan nilai-nilai UKI, yaitu rendah hati, berbagi dan peduli, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. “Keenam nilai ini akan menjadi benteng pertahanan kokoh di saat badai kehidupan menerjang,” tukasnya.

Dhaniswara juga menggarisbawahi peluang dan tantangan dalam menghadapi bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. “Kondisi ini merupakan kesempatan kepada generasi muda untuk menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan berdaya saing untuk Indonesia di masa depan,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, menyatakan keprihatinannya atas diskriminasi yang dialami oleh pelajar beragama Kristen di SMAN 2 Depok.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

“Satuan pendidikan harus merdeka dari diskriminasi. Sekolah sudah seharusnya menjadi ruang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri, terlepas dari identitas yang melekat pada dirinya,” tegas Mendikbudristek dalam siaran persnya yang dikeluarkan pada Jumat (7/10/20).

Menurutnya, pemerintah daerah, dengan didukung oleh pemerintah pusat, wajib memastikan sekolah untuk memberikan proses pembelajaran yang tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Perwujudan satuan pendidikan yang aman dan nyaman, serta merdeka dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, menjadi salah satu prioritas Kemendikbudristek dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar.

Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Peraturan tersebut mengatur definisi serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) yang terjadi di satuan pendidikan. Pembatasan sarana dalam proses belajar mengajar di sekolah kepada kelompok agama tertentu, termasuk fasilitas ekstrakurikuler, merupakan tindak diskriminasi yang mengakibatkan berkurangnya hak belajar peserta didik.

“Saat ini Kemendikbudristek melalui Inspektorat Jenderal sedang melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengusut dan menangani kasus yang terjadi di SMAN 2 Depok. Upaya penghapusan tiga dosa besar pendidikan, yang meliputi intoleransi, perundungan, kekerasan seksual, juga terus kami dorong melalui kampanye penguatan karakter bertemakan Profil Pelajar Pancasila,” terang Menteri Nadiem.

Lebih lanjut, Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa kunci dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan intoleransi, serta jenis-jenis kekerasan yang lain adalah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. “Semuanya harus terlibat dalam upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman serta menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas dan kebinekaan,” tandas Mendikbudristek. 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sejak ditetapkan sebagai Kampus Unggul, Universitas Kristen Indonesia (UKI) terus menjalin kemitraan, baik nasional maupun internasional. Hal ini menjadi upaya konkrit UKI untuk terus mengembangkan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di level global.

Seperti yang baru-baru ini dilakukan, di mana UKI menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan The International Institute of Knowledge Management (TIIKM), di Aula Kampus Pascasarjana UKI, Jakarta, pada Rabu (5/10/2022). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Program Pasca Sarjana UKI, Prof. Dr. Bernadetha Nadeak dengan Managing Director TIIKM, Sri Lanka, Isanka P. Gamage.

Dalam keterangan resminya, Prof. Dr. Bernadetha Nadeak mengatakan, MoU yang ditandatangani bersama itu terkait peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), pengajaran, penelitian, dan publikasi internasional. Adapun ruang lingkup yang akan diejawantahkan dalam kerja sama ini antara lain, kuliah tamu, kolaborasi riset/penelitian, dan publikasi-publikasi internasional. “Dengan adanya kerja sama ini, Program Pascasarjana UKI meyakini bahwa proses pengembangan mutu pendidikan, penelitian, publikasi, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan efektif,” terangnya.

Rektor UKI, dalam sambutannya yang diwakili oleh Direktur Kantor Urusan Internasional UKI, Angela Asri Purnamasari mengatakan, “Kami berharap kerja sama antara UKI dan TIIKM dapat meningkatkan pendidikan, inovasi, dan pengetahuan bagi Indonesia, khususnya bagi mahasiswa, dosen, dan staf UKI”.

Ditambahkan, UKI terus mengejar visinya untuk menjadi universitas yang bermutu, mandiri, dan inovatif dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia dan Asia sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2030.

“UKI telah meraih peringkat Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan semua program studi di UKI telah terakreditasi BAN-PT. Selain itu, empat program studi di UKI telah terakreditasi internasional oleh Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBBA) dan International Organization for Standardization (ISO),” terangnya.

Usai penandatanganan diadakan Public Lecture dengan tema ‘Existing Strategy for Institutional Collaborations’ dengan narasumber Isanka P. Gamage, Managing Director TIIKM, Sri Lanka, dimoderatori oleh Dr. Manotar Tampubolon.

Isanka mengatakan, dalam melaksanakan penelitian dan publikasi internasional, maka dibutuhkan kolaborasi dengan institusi internasional. “Dalam hal ini TIIKM dapat mendukung publikasi penelitian di jurnal internasional bereputasi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan seminar serta konferensi internasional bagi UKI yang akan memberikan dampak positif kepada masyarakat,” pungkasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan sembilan calon anggota Komnas HAM terpilih periode 2022-2027 pada rapat paripurna, Selasa (4/10/2022). Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Komisioner Komnas HAM periode 2022-2027.

Ada 14 kandidat yang mengikuti fit and proper test yang dilaksanakan selama 2 hari yakni pada Jumat (30/9/2022) dengan menguji 12 calon, dan Senin (3/10/2022), dengan menguji 2 calon. Uji kelayakan dilakukan guna menentukan siapa saja yang layak untuk menjadi komisioner Komnas HAM periode 2022-2027.

Adapun kesembilan komisioner Komnas HAM yang terpilih itu adalah:

1. Abdul Haris Semendawai (Advokat/ konsultan hukum dan dosen)
2. Anis Hidayah (Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care)
3. Atnike Nova Sigiro (Dosen)
4. Hari Kurniawan (Advokat)
5. Prabianto Mukti Wibowo (Tenaga Ahli Bidang Reforma Agraria dan Kehutanan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
6. Pramono Ubaid Tanthowi (Komisioner KPU RI Periode 2017-2022)
7. Putu Elvina (Anggota KPAI)
8. Saurlin P. Siagian (Peneliti/ Pekerja Sosial dan Dosen)
9. Uli Parulian Sihombing (Direktur ILRC)

Komisi III juga telah menetapkan Atnike Nova Sigiro sebagai Ketua Komnas HAM Periode 2022-2027.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengtakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah memasuki tahap finalisasi dan segera disahkan menjadi UU pada akhir tahun ini.

“Ini (RUU KUHP) sudah dibahas selama 59 tahun dan sudah hamper final. Bahkan sudah dikatakan final tapi dibersihkan terlebih dahulu dari hal-hal yang sifatnya teknis,” ujar Mahfud MD usai Dialog RUU KUHP, di Surabaya, pada Rabu (21/9/2022).

Mahfud menambahkan pengesahan Rancangan KUHP menjadi undang-undang (UU) yang sah akan berproses di DPR RI. Nantinya, dalam pengesahan itu dilakukan bersama pemerintah pusat. “Insyaallah akhir tahun ini RKUHP sudah bisa jadi UU oleh DPR RI bersama pemerintah,” kata dia.

Dia mengklaim dalam RUU KUHP tersebut sudah mengakomodasi banyak hal, mulai dari berbagai kepentingan, aliran, paham, situasi, budaya, dan lain sebagainya. “Isinya sudah mengakomodasi berbagai kepentingan, berbagai aliran, berbagai paham, berbagai situasi bduaya, dan sebagainya. Tinggal dilanjutkan menjadi satu namanya visi bersama tentang Indonesia,” ujar dia.

Kendati begitu, lanjut dia, sebenarnya ada isu-isu krusial yang disetujui DPR RI di RUU KUHP. Pertama, terkait living law atau masyarakat adat, di mana dalam RUU KUHP hokum adat diakui dan bisa diterapkan. Kedua, mengenai pidana mati, di mana dalam RUU KUHP ini pidana mati ditempatkan paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Ketiga, soal kebebasan berpendapat. Poin penting terkait isu ini ialah penghinaan kepada kepala negara yang diatur dalam Pasal 218 RUU KUHP.

Keempat, ada pasal terkait santet dan guna-guna. Ini menyasar mereka yang mengiklankan diri memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang lain. Kelima, penghapusan tentang dokter dan dokter gigi yang menjalankan pekerjaan tanpa izin. Hukumannya tidak dalam bentuk kurungan badan. Keenam, unggas yang merusak kebun/tanah yang telah ditaburi benih (Pasal 277 RKUHP). Pasal ini menyangkut hewan ternak yang merusak tanaman, kebun atau sawah.

Ketujuh, tentang penodaan agama (Pasal 302 RUU KUHP). Pasal ini menyasar pada tindakan yang menunjukkan upaya permusuhan, menghasut, dan penghinaan terhadap agama tertentu. Kedelapan, tindak pidana penganiayaan hewan (Pasal 340 RUU KUHP). Contohnya, eksploitasi hewan dengan tujuan yang tidak patut. Misalnya topeng monyet. Kesembilan, terkait aborsi (Pasal 467 RUU KUHP). Pelaku aborsi tidak bisa dipidana bagi korban perkosaan apabila usia kehamilan di bawah 6 minggu.

Kesepuluh, menyangkut ruang privat masyrakat terkait kesusilaan. Misalnya perzinahan, di mana pasangan yang belum menikah tapi sudah bersama seperti dalam perkawinan, itu bisa dihukum. Kesebelas, penggelandangan masyarakat, di mana gelandangan itu bisa diproses hukum ketika mengganggu ketertiban umum. Keduabelas, tindakan menunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak. Ketigabelas, upaya contempt of court, dan keempatbelas penghapusan pidana advokat curang.

 

Sumber: antaranews.com

JAKARTA,PGI.OR.ID-Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melantik pejabat setingkat Eselon I yang mengisi lima formasi di lingkungan Kementerian Agama. Prosesi pelantikan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, pada Jumat (16/9/2022).

Sebagai saksi penandatanganan berita acara, Sekjen Kemenag Nizar dan Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani. Hadir juga saat pelantikan, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi serta sejumlah pejabat eselon I, para staf khusus, staf ahli, dan tenaga ahli Menteri Agama, serta pejabat eselon II Kemenag.

Kepada pejabat yang dilantik Menag berpesan dan menekankan agar memegang teguh sumpah jabatan yang baru saja diucapkan. “Saudara-saudara dipromosikan dan terpilih setelah melalui serangkaian tahapan seleksi, uji kompetensi dan penilaian akhir yang melibatkan unsur eksternal di luar Kementerian Agama sehingga keputusan yang ditetapkan lebih objektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Bekerjalah dengan penuh dedikasi, dan jadilah teladan bagi lingkungan kerja dan masyarakat,” kata Menag.

Dia minta jajarannya untuk menghindari segala perbuatan dan tingkah laku yang bertentangan dengan aturan hukum, ajaran agama dan nilai-nilai moral. “Jaga integritas serta nama baik pribadi dan institusi dalam setiap langkah saudara-saudara. Sebagai pejabat dan Aparatur Sipil Negara, kita harus bisa  menempatkan kepentingan untuk menjaga kesatuan negara dan bangsa serta kerukunan antarumat beragama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,” pesan Gus Men, panggilan akrabnya.

Selain itu, Menag juga meminta kepada segenap keluarga besar Kemenag untuk melangkah dalam satu barisan yang solid, yaitu barisan Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan barisan kelompok, golongan, dan sebagainya.

Berikut ini daftar nama calon pejabat Eselon I yang dilantik:

1. Faisal Menjadi Inspektur Jenderal
2. Jeane Marie Tulung menjadi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
3. I Nengah Duija menjadi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
4. Supriyadi menjadi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
5. Suyitno menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan

 

Sumber: kemenag.go.id