JAKARTA,PGI.OR.ID-Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) bukan sekadar untuk diingat melainkan penting bagi kita untuk terus menerus memperjuangkan pemulihan martabat dan pemenuhan hak anak. Sejak beberapa dekade silam, masyarakat dan gereja-gereja di Indonesia masih terus bergumul dalam memerangi dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal, psikologis, juga seksual.  Sangat mengejutkan dan menyedihkan, angka kasus kekerasan seksual justru meningkat di tengah pandemi Covid-19. Hal ini menjadi peringatan bagi gereja sebagai komunitas iman karena kekerasan seksual adalah pengingkaran terhadap ciptaan Allah dan pada akhirnya berarti pengkhianatan kepada Allah sendiri.

Gereja sebagai bagian integral dari masyarakat juga terpanggil untuk ikut serta dalam upaya advokasi perlindungan anak. Gereja dipanggil untuk memberi jalan bagi anak-anak menuju hidup yang utuh dalam Kristus Yesus. Yesus pernah menegur murid-murid-Nya, “… Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, …” (Lukas 18:16).

“Gereja memiliki hutang yang harus dibayar dalam rangka menjawab kehadiran gereja di dunia yaitu pemulihan martabat anak sebagai ciptaan Allah yang sempurna dan utuh. Untuk itu, dibutuhkan aksi nyata kita sebagai gereja yang diutus Tuhan bukan di ruang hampa melainkan ditengah pergumulan anak di Indonesia,” ujar Pdt. Krise Anki Gosal, S.Th., Wakil Sekretaris Umum PGI, saat pembukaan acara diskusi publik “Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak di Masa Pandemi Covid-19”, yang dilaksanakan Biro Perempuan dan Anak PGI pada Rabu, 20 Juli 2022 dalam rangkaian peringatan HAN 2022.

“Membangun kesadaran masyarakat akan eksistensi anak sebagai individu yang utuh dan bermartabat perlu terus dikerjakan. Gereja dan pemuka agama memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk menghadirkan narasi-narasi tentang martabat anak dan hak penuh anak akan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan”, tegas Pdt. Krise. “Terhadap kasus kekerasan seksual yang masih saja terjadi, Pdt. Krise menegaskan agar “payung hukum yang ada dapat dengan tegas menangani pelaku serta dengan aman dan ramah memberi pemulihan bagi korban.”

Sebagai informasi, selain Diskusi Publik tersebut, dalam rangkaian perayaan HAN 2022, PGI melaksanakan beberapa kegiatan lainnya, yaitu: Talk Show ditayangkan di YouTube Yakoma PGI tanggal 23 Juli 2022, Aksi Kampanye di depan Kantor PGI Jakarta, dan Aksi Sosial dan Perayaan HAN 2022 bersama anak-anak pengungsi di Kariu, Ambon (28-29/7).

Dalam peringatan HAN 2022 ini, PGI menyerukan beberapa hal:

1. Meminta Presiden segera mengeluarkan aturan turunan dari UU No.12/2022 agar kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa segera ditangani dan diindak.
2. Memastikan agar lembaga pendidikan dan keagamaan bisa menjadi rumah aman bagi anak-anak.
3. Gereja dan lembaga pendidikan untuk dapat memberikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini agar anak-anak mengenal tubuh mereka dan tahu bagaimana menjaganya. Pendidikan ini juga untuk membekali anak-anak dalam membangun pertahanan diri bagi upaya manipulasi seksual yang lalu berujung pada kekerasan seksual.
4. Gereja dan lembaga pendidikan juga perlu membekali anak-anak dan orang tua/pengasuh tentang literasi digital untuk mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi anak di dunia digital.
5. Pemerintah perlu memperbanyak layanan pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam rangka mendeteksi munculnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI
HP: 0811-8119-179

Siaran Pers PGI Memperingati HAN 2022

JAKARTA,PGI.OR.ID-Turut memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022, Biro Perempuan dan Anak (BPA) PGI menggelar kampanye perlindungan anak, di sekitar gedung Grha Oikoumene, Jakarta, pada Sabtu (23/07/22).

Kampanye dimulai pukul 10.00 WIB dengan pemberian pin, dan buklet kepada pengendara di Jl. Salemba dan Jl. Dipenogoro, serta pembentangan poster bertuliskan antara lain Stop Kekerasan Terhadap Anak, Anak Terlindungi Indonesia Maju, dan Sudahkah Kita Memenuhi Hak Anak?.  

Plt BPA PGI Ridayani Damanik menuturkan, aksi ini dilaksanakan untuk mengingatkan kembali betapa penting perlindungan terhadap anak dari berbagai kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

“Sebagaimana diketahui berdasarkan data KPP-PA 2022 kasus kekerasan seksual  792 sekitar 9,3 % dibandingkan dengan kasus 2021. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan. Sebab Itu, kami ingin mengingatkan kembali pentingnya kepedulian terhadap hak-hak anak,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, perayaan HAN merupakan bagian dari apresiasi kita terhadap anak-anak dimana negara memberikan hari khusus untuk mereka yang dirayakan 23 Juli setiap tahunnya. “Secara khusus kami menyoroti kekerasan seksual terhadap anak selama Pandemi Covid-19. Kami mengajak semua komponen masyarakat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan,” tegas Ridayani.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menetapkan peringatan HAN 2022 mengusung tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. HAN memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada 1951, Kongres Wanita Indonesia atau Kowani menyepakati digelarnya Pekan Kanak-kanak yang diperingati setiap tanggal 18 Mei. Lalu pada 1953, di Bandung, Kowani mengubah tanggal yang tadinya 18 Mei, menjadi 1-3 Juli. Perubahan dilakukan usai diskusi dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan alasan agar bisa bertepatan dengan libur sekolah.

Enam tahun berlalu, Pekan Kanak-kanak diubah lagi menjadi 1-3 Juni. Pengubahan tersebut atas saran dari Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia agar berbarengan dengan Hari Anak internasional. Pada 1964, Kowani perpanjang peringatan hari anak menjadi 1-6 Juni 2022. Pemilihan hingga tanggal 6 Juni ini berlandaskan untuk penghormatan hari lahir Presiden RI pertama, Soekarno.

Pekan Kanak-kanak pun berganti nama menjadi Hari Kanak-kanak Nasional pada 1965. Lalu pada saat Soeharto menjadi presiden peringatan hari anak mencabut peringatan tanggal 6 Juni dan namanya kembali menjadi Pekan Kanak-kanak. Lalu, hari anak pun ditetapkan menjadi tanggal 18 Agustus.

Pada tahun 1970-an, Hari Anak Internasional sempat dilarang karena dianggap disalahgunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemerintah lalu menggantinya dengan mengikuti Hari Anak Sedunia, 20 November. Lalu, pada 1980-an, Hari Kanak-kanak menjadi Hari Anak Nasional. Di era tahun tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli.

Penetapan tersebut dibarengkan dengan ditetapkannya UU Kesejahteraan RI No 4 tahun 1979 soal Kesejahteraan Anak. Presiden Soeharto pun telah mengeluarkan Keputusan Presiden No 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional. Dari situ, Hari Anak Nasional diperingati tanggal 23 Juli.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Terkait komunitas Lalang Rondor Malesung (LAROMA) yang sampai saat ini masih mengalami diskriminasi dan tidak terpenuhinya hak-hak termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, PGI menyatakan:

1. Meminta Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan aparat kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial dari segala macam intimidasi dan ancaman kekerasan yang mungkin diterima komunitas LAROMA.
2. Mengimbau kepada masyarakat setempat untuk tidak melakukan intimidasi dan tindak kekerasan kepada komunitas LAROMA. Perbedaan pendapat dan pemahaman iman kepercayaan tidak harus ditanggapi dengan cara-cara kekerasan.
3. Meminta gereja-gereja di sekitar untuk mendukung pemenuhan keadilan dan HAM komunitas LAROMA dengan membuka ruang-ruang dialog kemanusiaan dan menjadi pelopor dalam memberikan keadilan kepada komunitas LAROMA.

Sebagaimana yang kita ketahui, kasus perusakan Wale Paliusan – tempat ritual komunitas LAROMA di desa Tondei Dua, Kabupaten Minahasa Selatan – yang terjadi pada Juni 2022 masih belum menemukan titik penyelesaian yang memberi keadilan bagi para korban. Komunitas LAROMA masih belum bisa beraktivitas bebas, bahkan ritual bulan purnama yang sedianya dilaksanakan tanggal 13 Juli lalu akhirnya dibatalkan.

PGI kembali menyerukan pernyataan tersebut di atas sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas sebagai sesama warga bangsa. Komunitas LAROMA adalah bagian integral dari bangsa Indonesia yang berhak untuk melakukan kegiatan keagamaan secara bebas, aman, mandiri, dan tanpa intimidasi.

Kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai universal. Indonesia adalah negara hukum dan tidak ada warga negara yang kebal hukum. Karena itu, aparat penegak hukum harus segera memproses penanganan kasus ini dan menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk menjadi perhatian kita bersama demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI
HP: 0811-8119-179

Pernyataan Sikap PGI

YOGYAKARTA,PGI.OR.ID-Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) bersama Indonesian Consortium for Religous Studies (ICRS), menjadi tuan rumah dari Konferensi Internasional “Religion and Human Rights: Pedagogical Opportunities and Challenges in Higher Educations Indonesian” secara hybrid, di Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta.

Konferensi yang berlangsung selama tiga hari (18-20/7/2022) ini, kental dengan topik kebebasan beragama atau bekeyakinan (KBB), dalam dinamikanya baik secara global, nasional dan lokal. Para pihak yang terlibat dalam arak-arakan pengarusutamaan dan advokasi KBB pun semakin diperkaya melalui presentasi, diskusi dan lokakarya.

Pada kesempatan itu, para peserta yang mayoritas pengajar/dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, bertukar informasi, serta refleksi atas temuan/perkembangan KBB di lingkungan/daerahnya masing-masing. Tidak hanya itu, peserta juga mendapatkan pencerahan dari beberapa praktisi serta pakar kajian agama dan HAM.

Tidak kalah penting, forum ini juga menjadi ajang bagi para narasumber, peserta dan perwakilan organisasi sipil, untuk dapat membangun komunikasi dan kerja sama penyelenggaraan program-program kolaboratif dalam waktu dekat. Hal ini untuk mengkonfirmasi dan mengimplementasikan road map advokasi KBB yang sempat disusun oleh jaringan KBB beberapa bulan lalu. Ide-ide inovatif dan kolaboratif untuk mengadakan riset serta program-program pengarusutamaan dan advokasi KBB mengalir dengan sangat baik.

Mewakili PGI, Pdt. Jimmy Sormin, menjadi satu-satunya undangan dari unsur lembaga keagamaan, terlibat aktif mendiskusikan KBB, dan mengembangkan jaringan serta kerja sama dengan para narasumber dan peserta. Salah satu yang akan dibangun bersama ke depan adalah program klinik KBB yang disesuaikan dengan kekhasan dan kekuatan dari masing-masing organisasi/komunitas dalam jaringan KBB ini.

Sebagaimana diketahui, Prokelita PGI sendiri menempatkan isu KBB menjadi salah satu isu utama dalam merespons 3 krisis dan 1 tantangan yang menjadi pergumulan gereja-gereja di Indonesia.

 

Pewarta: Markus S.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kehadiran gereja di dunia yaitu untuk pemulihan martabat anak sebagai ciptaa Allah yang sempurna dan utuh. Sebab itu, yang dibutuhkan adalah aksi nyata kita sebagai gereja, yang diutus Tuhan, bukan di ruang hampa, tapi ditengah pergumulan anak di Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan Wasekum PGI Pdt. Krise A. Gosal, STh, saat diskusi publik Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19, yang dilaksanakan secara daring di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Rabu (20/7/2022). Diskusi dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 2022.

Menurutnya, gereja-gereja di Indonesia, mengalami pergumulan panjang dalam rangka memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai panggilan gereja. “Keterlibatan gereja didasari keyakinan iman Kristen bahwa kekerasan seksual adalah pengingkaran terhadap ciptaan Allah, dan pada akhirnya penghianatan kepada Allah sendiri,” tandasnya. 

Lebih jauh dijelaskan, sangat disayangkan ditengah pandemi kasus kekerasan seksual justru semakin meningkat. Berdasarkan data KPP-PA 2022 kasus kekerasan seksual  792 sekitar 9,3 % dibandingkan dengan kasus 2021. Sementara data Simfoni tahun 2021 terjadi 11.952 kasus kekerasan anak. Termasuk 7.004 kasus kekerasan seksual. Angka kekerasan itu hanyalah angka dari kasus yang terlapor.

Lanjut Wasekum PGI, patut disyukuri pada April 2022 pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Presiden Jokowi juga telah menandatangani Perpres terkait penghapusan kekerasan terhadap anak. “Ini menjadi tonggak sejarah. Gereja juga terlibat dan hadir, baik di gereja masing-masing, maupun PGI, membahas, dan turut berproses bersama aliansi masyarakat sipil dalam rangka meperjuangkan hal ini,” tandas Pdt. Krise Gosal.

Dia pun mengingatkan agar kebijakan Gereja Ramah Anak, Kode Etik Perlindungan Anak, Panduan Bagi Anak Agar Terhindar dari Kekerasan Seksual, dan Pendidikan Reproduksi, dapat dilaksanakan oleh gereja. Selain tentunya memasifkan sosialisasi UU TPKS.  

“Dengan demikian kita semakin tercerahkan, dan dapat berperan aktif dalam memerangi kekerasan seksual di Indonesia. Dan selayaknya gereja memberi ruang agar setiap anak berhak hidup bebas dari kekerasan, dan mendapatkan hak edukasi, karena tidak hanya dijamin oleh konstitusi, tetapi karena anak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr. Susanto, MA dalam diskusi yang dimoderatori Kabiro PRB PGI Rosiana Purnomo ini, menegaskan maraknya kejahatan seksual terhadap anak dipicu oleh sejumlah faktor, seperti pengasuhan, lingkungan dan komunitas, serta mudahnya akses terhadap materi pornografi yang menginspirasi seseorang melakukan kejahatan seksual. Selain kecenderungan korban dan pelaku kejahatan seksual yang tak tertangani dan mendapat rehabilitasi; sehingga berpotensi melakukan kejahatan yang sama, serta proses hukum belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Sebab itu, ada beberapa yang menurutnya dapat dilakukan dalam rangka mencegah anak dari kekerasan seksual. Pertama, menjali komunikasi dan kehangatan dengan anak. Kedua,  memberikan edukasi pada anak; nama bagian tubuh, bagian privat dalam tubuh, hal yang tidak boleh dilakukan/harus dicegah.

Ketiga, melakukan deteksi dini: peka terhadap tanda dan gejala yang muncul/potensial sebagai korban kekerasan, mengajarkan anak, untuk membuat batasan; kapan mengatakan tidak, menolak secara tegas, mengungkuapkan apa yang dirasakan. Keempat, menumbuhkan kesadaran dan komitmen cegah kekerasan dari lingkungan terkecil. Kelima, memberikan bimbingan terhadap anak terkait penggunaan gadget yang sehat dan bermanfaat.

Sedangkan Anggota DPR RI Willy Aditya mengingatkan, selain advokasi, perlu dibangun narasi-narasi dalam rangka memerangi tindak kekerasan seksual terhadap anak. “Upaya-upaya pencegahan tidak bisa hanya dilimpahkan kepada pemerintah saja. Narasi-narasi tersebut bisa disampaikan kepada umat, untuk mengingatkan bagaimana kekerasan seksual ini dapat menjadi ancaman bagi peradaban bangsa,” tandasnya.

Diskusi publik Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PGI dalam rangka peringatan HAN 2022. Selain diskusi, diagendakan pula perayaan HAN 2022 bersama anak-anak di Kariu, Ambon, bekerjasama dengan Komisi Anak Sinode GPM (28-29/7/2022), dan pembagian pesan-pesan moral kepada masyarakat di sekitar kantor PGI, Jl. Salemba Raya 10, Jakarta, pada Sabtu (23/7/2022).

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sepuluh orang warga sipil, termasuk seorang pendeta, menjadi korban penyerangan kelompok bersenjata di Kampung Nogolait, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7/2022). Peristiwa ini menambah daftar panjang kekerasan yang menewaskan warga di Papua.

Usman Hamid dari Koalisi Kemanusiaan untuk Papua, menegaskan apa yang terjadi di Bumi Cendrawasih saat ini menunjukkan eskalasi konflik semakin tinggi. Sebab itu, untuk meredamnya pemerintah pusat harus mengkoreksi kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOM), Putusan Mahkamah Konstitusi,dan mengkoreksi amandemen kedua Undang-undang Otsus. Pemerintah juga disarankan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua.

Dia menambahkan, pada dasarnya peluang untuk menjadikan Papua tanah damai sudah ada terutama ketika Presiden, Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kasad memberikan pernyataan bahwa pendekatan penyelesaian konflik di Papua harus dengan cara damai.

“Tapi pernyataan-pernyataan itu belum dituangkan dalam kebijakan. Maka perlu diformulasikan kepada kebijakan sehingga bisa menghasilkan perubahan yang signifikan dalam konteks perdamaian di Papua,” ujar Usman dalam diskusi media bertajuk Eskalasi Konflik Papua, Daerah Otonomi Baru dan Putusan Mahkamah Konstitusi, yang dilaksanakan secara daring oleh PGI bersama Koalisi Kemanusiaan untuk Papua, Selasa (19/7/2022).  

Pria yang juga Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini meyakini jika inisiatif damai ditempuh, maka konflik bersenjata yang selama ini terus terjadi dapat diselesaikan. Apalagi Komnas HAM juga terus mendorong perundingan damai diantara pihak yang bertikai.

Pentingnya pendekatan damai di Papua juga ditekankan oleh Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Pdt. Daniel Ronda. Namun, menurutnya ungkapan “pendekatan damai” yang selalu didengungkan pemerintah pusat itu, jangan hanya sekadar slogan.

Konflik Papua, ujar Pdt. Daniel Ronda, terus menelan korban, termasuk dari kalangan rakyat sipil dan pemuka agama, yaitu Pdt. Eliaser Baner. “Pdt Elia dibunuh karena mencoba melindungi warga pendatang. Dia menunjukan kepada kita semua di Indonesia, bangsa di Papua tidak pernah membedakan satu sama lain,” katanya.

Pdt Daniel Ronda menyatakan Sinode GKII mengecam kekerasan terhadap warga sipil dan tokoh agama. Dia berharap peristiwa seperti itu tidak terulang lagi, dan menyatakan semua pihak yang berkonflik harus menjamin keselamatan warga sipil yang mendiami daerah rawan konflik.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-PGI menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas jatuhnya 10 orang korban dan 2 orang kritis, termasuk Pdt. Eliaser Baner (54) Pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia. Korban diduga meninggal akibat penembakan dalam peristiwa penyerangan dari kelompok bersenjata, di Kampung Nogolait, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu, 16 Juli 2022.

Hal ini menambah jumlah korban dari sekian banyak peristiwa pembunuhan yang terjadi di tanah Papua. Tanah Papua bersimbah darah, korban masyarakat sipil terus berjatuhan. Berbagai kebijakan dilakukan untuk perbaikan pembangunan di Papua, namun tetap saja terjadi pembunuhan manusia di Tanah Papua, entah siapa sesungguhnya pelaku yang melakukan pembunuhan dimaksud.

Dalam kaitan ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan ini menyerukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menyampaikan belasungkawa yang dalam atas meninggalnya masyarakat sipil termasuk Pendeta GKII, Eliasar Baner. Kiranya keluarga diberikan kekuatan menghadapi peristiwa dukacita yang memilukan ini.
2. Meminta pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen untuk melakukan investigasi komprehensif terhadap kejadian pembunuhan masyarakat sipil di Kampung Nogolait, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga, Papua.
3. Kami mendorong Gereja-Gereja di Tanah Papua untuk terus melakukan upaya kemanusiaan sebagaimana perlu untuk masyarakat Kampung Nogolait, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga dan di sekitarnya.
4. Kami mendorong TNI/Polri untuk dapat melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan terjadinya tindakan pembunuhan serupa ke depan dan bersama dengan seluruh elemen masyarakat menciptakan masyarakat damai dengan pendekatan kultural.
5. Kami mendorong koalisi kemanusiaan untuk terus melakukan upaya sebagaimana diperlukan dalam rangka mengungkapkan fakta dan advoaksi kemanusiaan di Tanah Papua ke depan.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama demi dan untuk perbaikan kondisi Papua dari segala aspek kehidupan dan martabat manusia Papua.

 

Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI

 

Pdt. Henrek Lokra
Sekretaris Eksekutif

Pernyataan Pers Penyerangan dan Pembunuhan di Kabupaten Nduga, Papua

BANDUNG,PGI.OR.ID-Merespon tantangan gereja serta memahami pelayanannya di era digital pasca pandemi, kemitraan emansipatoris Protestantse Kerk in Nederland (PKN) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggelar Lokakarya Beriman di Ruang Publik, dengan tema Tantangan Pengelolaan Persekutuan Gereja di Era Digital, di Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (12-14/7/2022) dilaksanakan secara hybrid (online dan onsite), dan diikuti generasi muda utusan dari GPID, Gereja Toraja, GPIBT, GPIG, GKI, GKJW, GPIB, GKJ, GKJTU, GKP, GPI, PGI, GKSBS, GKPB, HKBP, Sinode Am Sulutteng, GMIH, GKI Sumut, dan BNKP.

Membuka lokakarya, Praeses HKBP Distrik XVIII Jabartengdiy Pdt. Pahala Sitorus, STh, mewakili tuan rumah, dalam sambutannya mengungkapkan, perubahan terus terjadi sehingga kegiatan ini menjadi penting, sehingga diharapkan melaluinya dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi semua gereja.

“Saya juga berharap sekembalinya dari kegiatan ini peserta dapat berbagi ilmu tidak hanya kepada gereja pengutus, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan bantuan, dan sapaan gereja sebagai wujud kehadirannya di tengah kegamangan akibat dinamika perubahan yang terjadi,” ujar Pdt. Pahala Sitorus, pada Selasa (12/7/2022).

Sedangkan Moderator Steering Committee (SC) Kemitraan Emansipatoris PKN-PGI Pdt. Retno Ratih Suryaning Handayani, M.Th.,MA berharap, melalui kegiatan ini peserta semakin menghayati, dan memperkaya pengetahuan, terkait mengelola persekutuan gereja di era digital, yang semakin diperkuat di masa pandemi.

Hari pertama lokakarya, Pdt. DR. Enig S. Aritonang dalam paparan materinya bertajuk Spiritualitas Pemuda dan Digital Era, mengungkapkan, era digital telah memberikan warna baru bagi pelayanan bergereja. Digitalisasi dan virtualisasi menjadi suatu suatu yang tak terhindarkan. Secara langsung dan tidak langsung, ia telah mempengaruhi warna spiritualitas warga, secara khusus bagi pemuda gereja yang sangat aktif di ruang digital dan online.

“Dengan melihat kekuatan dan kelemahan yang ditawarkan oleh digitalisasi tersebut, pemuda gereja harus tetap memegang teguh spiritualitasnya hanya kepada Tuhan Yesus semata atau  teosentris, bukan menjadi digital sentris atau manusia sentris, apalagi kepada diri sendiri,” jelas  Kepala Biro Pembinaan HKBP ini.

Menurutnya, persekutuan maya yang efektif dan efisien harus disyukuri sebagai anugerah Tuhan, namun, persekutuan aktual adalah kebutuhan dasar sebagai ruang untuk merekatkan relasi dan saling berbagi yang lebih dalam. Di sana tumbuh solidaritas mendalam yang sadar konteks. Selanjutnya, sambil mensyukuri ruang virtual sebagai sarana misi efektif dan masif berbagi kebenaran. Juga mewaspadai jatuh pada penyesatan di era digital dan post truth.

Gereja konvensional, lanjut Pdt. Enig, masih suatu yang sangat dibutuhkan untuk membentuk spiritualitas dan persekutuan yang mendalam. Melalui gereja konvensional, dampak oppressor yang ditimbulkan oleh teknologi digital bisa dihindari, terlebih saat ini, mayoritas jemaat masih terbatas dalam ekonomi dan teknologi.  “Jadi gereja virtual bukanlah baik seutuhnya bagi semua. Kita membutuhkan gereja konvensional sebagai basis perwujudan spiritualitas,” tandasnya.

Sementara itu, narasumber lain, Pdt. Binsar Jonathan Pakpahan yang menyoroti Persekutuan Gereja di Masa dan Pasca Pandemi: Tinjauan Teologis, melihat, mayoritas pelayanan ibadah secara online gereja-gereja tradisional di Jakarta adalah dengan melaksanakan ibadah dari lokasi familiar yang sudah dikenal oleh jemaat (dari mimbar dan altar gereja) dan menyiarkannya pada waktu tertentu di media digital. Ibadah tersebut tidak hilang setelah jam berakhir dan masih bisa dilihat/disaksikan oleh yang lain setelah jam peribadahan di gereja berakhir.

Selain itu, tata ibadah dan khotbah juga tidak berubah drastis, karena jemaat yang dating ke ibadah online gereja tersebut adalah mereka yang juga sudah mengenal gereja tersebut. Gereja-gereja tradisional di Jakarta juga akhirnya memilih untuk menyiarkan ibadah mereka dengan media Youtube secara livestreaming, meski ada beberapa yang tetap menggunakan platform digital Zoom.

Dia menyimpulkan, yang membedakan persekutuan baik di ruang fisik maupun digital adalah tanda baptisan kepada Kristus sebagai kepala gereja, dengan landasan pengakuan iman yang sama, keterlibatan dalam pemberitaan Firman, pelaksanaan sakramen, kesaksian, dan pelayanan pastoral terstruktur, serta ikatan dan partisipasi antaranggota (budaya, bahasa, dan sejarah).

Dalam pelayanan digital terutama ibadah secara online, faktor partisipasi aktif dalam pemberitaan Firman dan pelaksanaan sakramen menjadi pembeda apakah ibadah menjadi sekadar tontonan atau sebuah perayaan liturgis yang sesungguhnya. Gereja-gereja tradisional di Indonesia, terutama yang di Jakarta, memilih menyiarkan ibadah mereka dari ruang gereja secara online sehingga persekutuan di ruang digital adalah penguatan terhadap perasaan persekutuan tersebut, namun bukan pengganti.

“Tiga komponen partisipasi aktif dalam ibadah “dalam,” “bersama,” dan “dengan cara”memberi indikator bagi gereja untuk tetap menyiapkan ibadah secara online yang menguatkan persekutuan,” jelasnya.

Diakhir sesi, peserta melakukan diskusi kelompok untuk sharing pengalaman dalam 3 aspek pelayanan gereja yakni Koinonia, Marturia, dan Diakonia, dikaitkan dengan sebelum, selama dan pasca pandemi.

Dari diskusi kelompok tersebut mencuat bagaimana peran pemuda di ketiga aspek (Koinonia, Marturia, dan Diakonia) sebelum pandemi sangat banyak, namun semakin menurun saat pandemi. Meski demikian, peran pemuda dirasakan makin tinggi terkhusus dalam pemanfaatan teknologi digital dalam ibadah, juga partisipasinya dalam membantu mereka yang terdampak covid.

Pasca pandemi, mereka (pemuda, red), berharap agar peran dan partisipasinya untuk tetap setia melayani jemaat di era digital ini.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI) membuka kesempatan berkarya Oikoumenis untuk gereja dan masyarakat di lingkungan Sekretariat Umum PGI. Kesempatan ini terbuka bagi setiap warga Gereja yang berminat mengembangkan karier dan pelayanannya sebagai tenaga fulltime.

Posisi yang tersedia:

1. Asisten Bidang Keesaan dan Pembaharuan Gereja.
2. Asisten Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan.
3. Asisten Biro Pemuda dan Remaja.
4. Kepala Administrasi Umum.

KRITERIA

1. Warga Gereja anggota PGI (menyertakan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Sinode Gereja yang bersangkutan).
2. Mempunyai pengalaman dalam pelayanan Sinode/gereja yang bersangkutan, sedikitnya 5 tahun.
3. Pernah terlibat dalam program/kegiatan-kegiatan oikoumenis PGI.
4. Pendidikan minimal Strata Satu (S1): Teologi, Ilmu Sosial, Hukum, Komunikasi/Informasi, Manajemen.
5. Berusia 30-45 tahun. Khusus untuk Asisten Biro Pemuda & Remaja berusia 28-35 tahun.
6. Memiliki integritas, spiritualitas dan komitmen kristiani yang mendalam, serta kepribadian yang matang dan bertanggungjawab.
7. Memiliki pengetahuan memadai tentang gerakan oikoumene pada aras lokal, nasional dan internasional: berbagai aliran di dalam dan sekitar gereja, serta pemahaman tentang keberagaman latar belakang (tradisi) gereja-gereja. Khususnya pemahaman yang memadai tentang bidang terkait.
8. Memiliki kemampuan komunikasi dan administrasi dalam bahasa Inggris.
9. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim, serta lintas bidang, menghormati budaya orang lain, bekerja inklusif, penyesuaian diri dalam konteks multi budaya, ras dan agama.
10. Memiliki kemampuan fund raising dan networking dalam dan luar negeri.
11. Memiliki wawasan nasional.
12. Memiliki pengalaman manajerial program/mengelolah program pelatihan, lokakarya, seminar, konsultasi dan program lainnya terkait dengan Bidang yang dilamar, maupun lintas bidang/biro.
13. Menguasai program computer (excel, word, spreadsheet, ppt, dsb), dan berbagai aplikasi office, serta menguasai komunikasi internet.

PELAMARAN

• Surat lamaran, biodata dan berkas pendukung dikirim melalui email: pgi@cbn.net.id
• Batas pemasukkan lamaran dan berkas tanggal 28 Juli 2022.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Sekretariat Umum PGI memberikan kesempatan kepada kaum muda warga gereja untuk magang kerja dengan tujuan:

• Memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan Gerakan Oikoumene.
• Memahami keberagaman Gereja-gereja di Indonesia.
• Mengenal aktifitas Lintas Iman, Budaya dan Lingkungan Hidup.
• Mengenal aktifitas afirmasi dan advokasi HAM, Keadilan dan Kesetaraan Gender, Hak dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan dan Kepeloporan Pemuda.
• Mengenal aktifitas Sekretariat Umum Gereja-gereja di Indonesia.

Kepesertaan:

• Warga gereja usia 22 – 27 tahun.
• Pendidikan S1, Disiplin ilmu terkait: Teologi, Hukum, Ilmu Sosial, Informatika, Manajemen, Akuntansi.

Permohonan/Lamaran:

• Surat permohonan dilampirkan biodata dan dokumen pendukung: Ijasah, Sertifikat, Pengalaman aktifitas sosial/gerejani/ormas, dll.
• Permohonan dikirim ke email: pgi@cbn.net.id selambat-lambatnya tanggal 20 Juli 2022.
• Permohonan yang masuk akan diseleksi, dan calon peserta akan dihubungi oleh bagian Administrasi Umum/SDM untuk percakapan dan proses lanjut.