Yayasan Kesehatan PGI Cikini membuka kesempatan berkarir di Akademi Perawatan RS PGI Cikini (yang sedang berproses menjadi STIKes) untuk jabatan:

 DIREKTUR AKPER
(Dipersiapkan menjadi Ketua STIKes)

PERSYARATAN

1. Warga negara Indonesia, usia max. 55 tahun, sehat jasmani dan rohani.
2. Memiliki rekam jejak (track record) yang baik, tidak pernah tercela dan tidak sedang terkait proses hukum apa pun juga.
3. Warga dari Gereja anggota PGI (dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Gereja).
4. Pendidikan minimal S2 Bidang Keperawatan, diutamakan S3 Bidang Keperawatan.
5. Pernah menjabat:

• jabatan Kepala Bidang satu tingkat di bawah Direktur Akper, atau
• pernah menjabat Direktur Akper 1 periode,
• diutamakan yang berpengalaman sebagai Ketua STIKes 1 periode.

6. Bersedia bekerja penuh waktu, dan bila terpilih bersedia berdomisili di Jabodetabek.

KETENTUAN MELAMAR:

1. Lamaran dilengkapi CV, foto berwarna terakhir ukuran 4×6, fotokopi: Ijazah/Sertifikat/Transkrip Pendidikan/Pelatihan/Penghargaan, Surat Pengalaman Kerja (terkait syarat jabatan Direktur Akper-Dipersiapkan Menjadi Ketua STIKes), Surat Keterangan Gereja, Surat Pernyataan Pribadi tidak pernah tercela dan tidak sedang terkait proses hukum apapun, dan Surat Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
2. Lamaran dikirim melalui email ke yykespgicikini@gmail.com atau ke PO BOX 2130 Jakarta Pusat 10021 paling lambat tanggal 15 September 2023.
3. Lamaran akan dievaluasi atas 5 kompetensi yang saat ini dibutuhkan Akper RS PGI Cikini: Kepemimpinan Otentik; Membangun Hubungan Baik Dengan Pemangku Kepentingan, Inovatif dan Mendorong Pertumbuhan, Membangun SDM dan Kelembagaan; dan Modal Dasar sebagaimana yang disyaratkan.

 

TIM REKRUTMEN DIREKTUR AKPER RS PGI CIKINI PERIODE 2023-2027

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menyambut baik gagasan koreksi sistem bernegara yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, utamanya berkaitan dengan gagasan penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom saat menerima Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah anggota DPD RI di Grha Oikoumene, kawasan Salemba, Jakarta, pada Selasa (12/9/2023). 

Dikatakan Pendeta Gultom, organisasinya sedapat mungkin berupaya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Apalagi menyangkut gagasan memperkuat sistem bernegara, demi Indonesia yang lebih baik dan kuat. “Kami sangat setuju dan mendukung,” tukasnya. 

Pendeta yang bergelar Master Teologi tersebut menambahkan, dari beberapa seminar dan diskusi yang digelar PGI, memang menuju satu kesimpulan. Bahwa bangsa ini harus kembali kepada nilai-nilai yang sesuai dengan keberagaman bangsa yang majemuk, yaitu Pancasila. 

“Untuk itu memang kita harus kembali ke UUD 1945. Adapun kekurangannya, kita sempurnakan dengan cara yang benar. Sehingga tidak mengulang praktek kesalahan di masa lalu. Sehingga kami sependapat dengan tawaran untuk menyempurnakan itu,” ungkapnya. 

Ia pun menyinggung pentingnya kedaulatan rakyat dikembalikan kepada rakyat melalui lembaga yang dapat secara utuh dihuni oleh seluruh komponen bangsa, termasuk dari kelompok non peserta pemilu. “Tentunya agar mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Sila Keempat Pancasila. Yang terpenting adalah, kita kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk selanjutnya di-adendum,” tutur Pendeta kelahiran Tarutung, Sumatera Utara itu. 

Ketua Umum PGI periode 2019-2024 itu juga mendukung agar DPD RI dapat melaksanakan fungsi legislasi, seperti tertuang dalam proposal kedua yang digagas DPD RI. Yaitu untuk masuk di dalam anggota DPR dari unsur perseorangan. “Karena sistem yang sekarang ini aneh. Bikameral, tetapi tidak ada keseimbangan, antara DPR dan DPD. Jadi tidak jelas,” tandasnya. 

PGI, tambahnya, ingin mendukung peta jalan yang digagas DPD. Meskipun ia mengakui ada kekhawatiran, akan ada tumpangan agenda lain di dalam Amandemen nantinya. “Tetapi saya kira, demi Indonesia yang demokratis, merepresentasikan rakyat, wacana tersebut bukan hal tabu,” tegasnya. 

Diakui Gultom, dari diskusi mendalam di internal organisasinya juga sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua DPD RI mengenai perlunya menghidupkan kembali Utusan Daerah, Utusan Golongan dan GBHN.

“Kami sadar, betapa makin mahalnya harga demokrasi di Republik ini. Jadi dari pertemuan ini, saya kira dari uraian-uraian yang disampaikan, kita memiliki banyak kesamaan pandang. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kami bisa seiring langkah setelah mendapatkan gambaran yang semakin utuh,” kata Pendeta Gultom.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memaparkan, berdasarkan kajian Komisi Konstitusi bentukan MPR di tahun 2002, disimpulkan bahwa amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002 dilakukan tanpa naskah akademik dan inkonsistensi dari segi teori antara satu dengan lainnya. 

Oleh karenanya, LaNyalla menilai pentingnya untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya dilakukan penguatan dan penyempurnaan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa melalui Amandemen dengan teknik adendum.

Senator asal Jawa Timur itu menilai ada tiga langkah dalam upaya tersebut. Pertama, kata LaNyalla, semua komponen bangsa harus membangun kesadaran kolektif bangsa ini, bahwa Indonesia punya pekerjaan besar, yang lebih besar dari sekedar koalisi pencapresan. 

“Yaitu membangun cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama itu hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik negara ini, dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan. Mampu memberikan rasa keadilan dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui jati diri bangsa ini,” tutur LaNyalla.

Oleh karenanya, LaNyalla menegaskan diperlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan yang penuh ketidakpastian. “Sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa, sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat,” tutur LaNyalla. 

Dengan begitu, hakikat kedaulatan rakyat benar-benar terukur dengan jelas di dalam ketatanegaraan kita, di mana pada akhirnya, bangsa ini akan semakin kuat, karena pemilik kedaulatan, yaitu rakyat, berhak untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. 

Langkah kedua, LaNyalla mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk dorong MPR dan semua Lembaga Negara serta institusi TNI dan Polri, termasuk organisasi-organisasi masyarakat serta keagamaan, termasuk partai politik, untuk bersama-sama membangun konsensus nasional untuk mewujudkan hal tersebut. 

“Sehingga, atas dorongan tersebut, kami yang sekarang berada di Senayan bersepakat untuk menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal, yaitu; mengembalikan konstitusi Indonesia sesuai Naskah 18 Agustus 1945, untuk kemudian kita lakukan amandemen melalui teknik adendum,” tutur LaNyalla. 

Ketika kedua tahapan tersebut tercapai, LaNyalla menegaskan pada saat itulah bangsa ini tengah menyongsong masa depan yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. “Serta Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” demikian LaNyalla. 

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI asal Lampung Bustami Zainuddin, anggota asal Kalimantan Selatan Habib Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, Staf Khusus Ketua DPD RI Togar M Nero dan Kabiro Setpim, Sanherif Hutagaol. Turut mendampingi Ekonom Politik Ichsanuddin Noorsy, Pegiat Konstitusi dr Zulkifli S Ekomei.

Sementara dari PGI hadir di antaranya Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, Sekretaris Umum PGI Pendeta Jacky Manuputty, Wakil Sekretaris Umum PGI Pendeta Krise Anki Gosal, Wakil Bendahara PGI Arie Moningka. Turut hadir Pimpinan Sinode Anggota dan PGI Wilayah di antaranya Pendeta Arliyanus Larosa, Pendeta Benny Halim dan Pendeta Anita Malonda dan sejumlah pengurus lainnya.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) didukung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Kupang dan PGI Wilayah (PGIW) Jawa Timur (Jatim), menggelar Dialog Kebangsaan, dalam rangka Gerakan Indonesia Bersatu, dengan tema Pemilu Serentak Tahun 2024 Sebagai Pemilu Damai.

“Tahun 2023 ini, program kegiatan kami berfokus ke Gerakan Indonesia Bersatu, sebagai respon dinamika menyambut pesta demokrasi 2024 mendatang,” ujar Kepala Biro Pemuda dan Remaja PGI, Rosiana Purnomo.

Dia menuturkan, kegiatan dialog kebangsaan, yang digelar bareng GMIT digelar di Yayasan Alfa Omega, Kupang, sedangkan bareng PGIW Jatim juga diselenggarakan pada hari yang sama, Sabtu (9/9/2023), di GPIB Bethesda, Sidoarjo.

Menyinggung tentang pelaksanaan kegiatan dialog kebangsaan ini, Rosi katakan, bagi PGI pembangunan mental dan karakter bangsa penting sekali, sebagai fondasi bagi upaya bangsa ini, untuk makin cepat mewujudkan tujuan nasional serta mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Seiring dengan itu, lanjut dia, maka Pancasila akan makin mendapatkan tempat dan posisi yang penting dalam upaya untuk membangun kesatuan dan ketahanan masyarakat, menghadapi tantangan kehidupan global yang makin kompleks.  “Dan sejatinya, itulah yang menjadi tujuan besar dari seluruh program yang dilakukan PGI selama ini,” terangnya.

Menutur Rosi Kegiatan di Sidoarjo, dengan pembicara dirinya dari PGI, lalu Koordinator Divisi Konten Kreatif Siberkreasi Oktora Irahadi, Sekretaris Deputi Kemenko PMK Gatot Hendrarto, Ketua 1 PGIW Jatim Pdt. Andri Purnawan. Sedangkan di Kupang dialognya menampilkan narasumber Founder Dampak Creatief Indonesia Soni Mongan dan Kepala Biro Perempuan dan Anak PGI Sonnya Uniplaita.

Dia menyebutkan kegiatan dialog kebangsaan ini memiiki tiga capaian yang ingin dihasilkan pasca kegiatan. Pertama, kata Rosi, yaitu nilai strategis  Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), semakin terinternalisasi bahkan menjadi gaya hidup bagi warga gereja, secara khusus integritas menjelang tahun politik 2024.

Selanjutnya tambah dia, nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan tetap terjaga menjelang tahun politik 2024. “Yang ketiga, mengimplementasikan nilai-nilai revolusi mental dalam kehidupan bersama kelompok masyarakat yang lain,” pungkasnya.

Pada kegiatan dialog kebangsaan ini, sesi pertama muatannya tentang Gerakan Indonesia Bersatu dan Demokrasi Digital, sedangkan pada sesi kedua tentang Menjadi Duta Damai di Mayantara, ditambah workshop content creating.

 

Pewarta: Tiara Salampessy

POSO,PGI.OR.ID-Konflik di Poso masih menyisakan trauma di masyarakat, sekalipun konflik panjang tersebut telah berlalu dalam 2 dekade terakhir. Seperti diungkapkan oleh beberapa peserta Lokalatih Fasilitator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Poso. Sebab itu, PGI melalui bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) melihat perlunya dukungan program yang dapat menguatkan kapasitas stakeholders dalam menghadapi persoalan terkait perbedaan identitas dan religiusitas.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari (5-8/9/2023) ini, melibatkan para pemuka agama serta aktivis perdamaian Poso. Dalam penyelenggaraannya PGI masih berkolaborasi dengan PUSAD Paramadina sebagaimana di kota-kota lain. Secara khusus di Poso, PGI juga mengajak Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), dan Institut Mosintuwu sebagai kolaborator pelaksanaaan kegiatan.

Pada pembukaan lokalatih, Ketua II Majelis Sinode GKST, Pdt. Robinson Perutu, menyatakan rasa sukacitanya akan kehadiran program ini. “Kami sangat senang PGI juga memperhatikan Sulawesi Tengah, khususnya Poso. Di sini terkenal dengan konflik sosial yang panjang, karena banyak faktor yang menyebabkan konflik, termasuk ekonomi, dan sumber daya alam. Banyak pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Poso, termasuk oleh rekan-rekan dari Jakarta,” katanya.

Dia pun melihat, perlunya program atau kegiatan semacam ini dilakukan agar tokoh-tokoh agama dan masyarakat Poso dapat terus meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam menghadirkan keadilan dan perdamaian.

Sementara itu, Pendiri dan Direktur Institu Mosintuwu, Lian Gogali, mengungkapkan bahwa sebelum 1998, dimana tidak ada konflik, masyarakat hidup damai. Bahkan ada sejarah terkenal tentang misionaris Kristen bernama A.C. Kruyt, yang berteman dengan tokoh Islam besar bernama Baso Ali. “Pada saat itu Bapak Baso Ali menerima kehadiran Kruyt untuk bermalam di rumahnya, dan mendukung misi Kruyt dalam mewartakan Injil di beberapa tempat yang direkomendasikan oleh Baso Ali,” kisahnya.

Sebab itu lanjut Lian, sejarah ini yang perlu terus disosialisasikan dan dihidupkan kembali di Poso, karena merupakan bentuk dari penghormatan akan keberagaman, dan hidup berdampingan dalam damai, serta saling mendukung satu sama lainnya.

“Inilah yang Institut Mosintuwu terus lakukan di berbagai desa. Kegiatan lokalatih ini juga sangat mendukung upaya dimaksud dalam mengembangkan jaringan dan kapasitas para aktor atau pemuka agama yang selama ini telah aktif dalam isu-isu perdamaian dan keadilan,” tandasnya.

Sedangkan Sekretaris Eksekutif Bidang KKC-PGI Pdt. Jimmy Sormin dalam sambutannya mewakili MPH-PGI, dan PUSAD Paramadina mengatakan, bahwa lokalatih tingkat dasar ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah diprogramkan sejak sebelum pandemi Covid-19. Pada saat itu Poso tidak masuk dalam salah satu lokus kegiatan.

“Namun setelah kami mendapat masukan dari beberapa pihak, dan mempelajari kebutuhan untuk penguatan masyarakat untuk isu KBB di Poso, akhirnya diputuskan pelaksanaannya di tempat ini,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, setelah kegiatan ini akan berkelanjutan dengan mini-proyek oleh peserta dengan dukungan sedikit dana untuk implementasinya. Kemudian akan diselenggarakan pula lokalatih lanjutan untuk menghasilkan mediator profesional bagi Poso dan sekitarnya.

“Rencananya pada bulan November 2023 nanti, lokalatih tingkat lanjut ini akan diselenggarakan, dan harapannya peserta lokalatih saat ini dapat terseleksi kembali untuk kegiatan tersebut,” ujar Pdt. Jimmy, sambil menambahkan bahwa pengarusutamaan KBB dan dukungan terhadap kehadiran para duta damai yang membawa keadilan dan perdamaian, adalah salah satu fokus program kerja PGI untuk merespons persoalan krisis kebangsaan dan isu-isu interseksi lainnya.

Masih dalam rangkaian pembukaan acara, Plt. Sekda Kabupaten Poso, Frits Sam Purnama Kandori, menyampaikan gambaran kehidupan keberagaman di Poso. Dia juga menceritakan pengalaman pahitnya ketika terlibat dalam sejarah konflik panjang Poso. Bahkan ketika mengupayakan perdamaian ada banyak kelompok yang menekannya.

Menurut Frits, trauma panjang di Poso membutuhkan upaya-upaya bersama untuk membangun kepercayaan antarwarga, dan tradisi-tradisi di masyarakat yang sudah ada sejak masa lalu, sebelum konflik, dapat terus dihidupkan untuk membangun rasa persaudaraan di tanah Poso. Termasuk perlu juga ditegaskan kepada masyarakat tentang hidup saling menghargai perbedaan, semisal terkait makan dan pantangannya dalam ajaran keagamaan. Sudah ada pasar khusus yang disiapkan pemerintah untuk transaksi bahan makanan yang dilarang oleh keagamaan lain, namun ada juga sebagian orang yang tidak peduli.

Pada kesempatan itu, peserta yang diberi ruang untuk menanggapi presentasi Sekda Kabupaten Poso, mengungkapkan banyak harapan agar adanya upaya tindaklanjuti oleh pemerintah dalam membangun Poso yang lebih baik lagi. Menurut mereka (peserta, red), kegiatan-kegiatan kultural yang mempertemukan antaridentitas, termasuk anak-anak muda, sangat dibutuhkan untuk semakin mengurangi trauma di masyarakat, serta membangun kesalingpercayaan satu sama lain.

Demikian pula peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan perspektif keadilan dan berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan, perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza Dahniel, yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah, merupakan langkah mundur dari proses demokratisasi yang sedang kita perjuangkan bersama paska reformasi 1998.

Demikian tanggapan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, terhadap usulan Kepala BNPT Rycko Dahniel yang disampaikan saat merespons pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Safaruddin dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (4/9/2023).

“Kita sudah menyepakati demokrasi menjadi sistem atau kendaraan bagi kita sebagai bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam masyarakat yang semakin demokratis, negara harus mempercayai rakyatnya untuk bisa mengatur dirinya, termasuk dalam hal pengelolaan rumah ibadah,” tegas Pdt. Gomar Gultom.

Menurutnya, pemikiran Rycko yang menghendaki agar pemerintah mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar di tempat ibadah serta mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khotbah, hanya menunjukkan sikap frustrasi pemerintah yang tak mampu mengatasi masalah radikalisme. Hal sedemikian ini merupakan arus balik dari cita-cita reformasi dan akan membawa kita kepada suasana etatisme pada masa orde baru.

Lebih jauh dijelaskan Pdt. Gomar Gultom, masalah yang kita hadapi kini adalah kurang tegasnya pemerintah menghadapi berbagai ujaran kebencian yang mendorong budaya kekerasan di tengah masyarakat. Bahkan perilaku intoleran yang disertai dengan tindak kekerasan, apalagi atas nama agama, sering luput dari tindakan hukum oleh negara.

“Peradaban yang mengedepankan mereka yang bersuara keras, atau mengedepankan kebencian dan kekerasan, ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama, untuk segera dihentikan,” tandasnya.

Sebab itu, ketimbang memberlakukan usulan Kepala BNPT, dirinya lebih meminta keseriusan dan tindakan tegas pemerintah atas ujaran kebencian, aksi intoleran dan tindak kekerasan, seturut hukum yang berlaku. Selain itu, hal lain yang mendesak dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa adalah pembudayaan cinta damai dan cinta kemanusiaan.

“Menjadi tugas bersama untuk mendidik masyarakat untuk sedia menerima mereka yang berbeda, serta mengakomodasinya dalam membangun hidup bersama, termasuk mengakomodasi kebutuhan akan rumah ibadah, oleh umat beragamana apapun,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Ketum PGI, pemerintah pun perlu lebih peka mendengar kritik masyarakat, termasuk dari para tokoh agama atau pendakwah, dan jangan cepat-cepat menghakiminya sebagai bagian dari radikalisme.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mencermati potongan video yang beredar luas, dan informasi lapangan yang diterima langsung dari Ketua PGI Wilayah Sumatera Barat, dan jaringan advokasi Hak Asasi Manusia di Padang, mengenai pembubaran kegiatan ibadah Keluarga Jemaat GBI Sola Gratia Padang, Jln. Banuaran nagari nan XX, kecamatan lubuk Begalung. RT 13, RW IV. Kelurahan Banuaran Nan XX. Kecamatan Lubuk Begalung. Kota: Padang-Sumatera Barat disertai terror dan ancaman pembunuhan oleh oknum tertentu. Perilaku anarkis dengan membawa senjata tajam sambil mengeluarkan ancaman pembunuhan, saat membubarkan ibadah keluarga, telah beredar luas dan menimbulkan keresahan di kalangan umat Kristen.

Terhadap peristiwa ini, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menyatakan:

1. Mengecam dengan keras tindakan anarkis dalam pembubaran ibadah keluarga Kristen yang sudah mengarah kepada ancaman pembunuhan.
2. Tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan amanat konstitusi, serta menistakan nilai dan ajaran agama apapun yang mengedepankan cinta, keadilan, dan kedamaian.
3. Pihak kepolisian segera menindak tegas pelaku yang telah mempertontonkan ancaman pembunuhan secara vulgar untuk menghentikan ibadah keluarga dimaksud, sehingga tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari dan memperluas keresahan di masyarakat.
4. Upaya-upaya musyawarah dan dialog perlu tetap dijaga dan dikembangkan, seiring dengan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang telah menyentuh ranah pidana terhadap kasus ini.
5. Hendaknya mediasi yang dilakukan oleh aparat keamanan dan muspida setempat tidaklah malah menekan korban yang justru menyebabkan korban mengalami intimidasi berlapis.

PGI meminta umat Kristen untuk tetap tenang dan mengedepankan proses hukum kepada aparat kepolisian. Demikian pernyataan pers ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bersama.

 

Jakarta, 30 Agustus 2023

Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI

 

Pdt. Henrek Lokra
Sekretaris Eksekutif

 

Pers Rilis Pembubaran Ibadah Keluarga GBI Sola Gratia, Padang

JAKARTA,PGI.OR.ID-Gerakan oikoumene di Indonesia berduka, karena salah satu tokohnya, Pdt. Em. Weinata Sairin, M.Th, telah kembali ke rumah Bapa di sorga dalam usia 75 tahun, di Rumah Sakit Polri, Jakarta, pada Selasa (29/8/2023).

Pdt. Weinata Sairin yang akrab disapa “Pak Wei” lahir di Jakarta, 23 Agustus 1948. Dia meninggalkan isteri Erny Sanuwiati, anak-anak Abdhi Khristianta Samuel dan Adeline Khristianti Debora, menantu Widuri Dwinanti serta Thalindo Novaro Simbolon, juga cucu Adrian Widhitama Samuel Amara dan Felicia Widhiputri.

Kepergian teolog yang produktif dalam menulis dan membuat puisi tidak hanya di seputar kekristenan, tetapi juga hubungan antaragama ini, mendatangkan duka mendalam bagi keluarga, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), warga gereja, serta komunitas jaringan lintas agama.

Semasa hidupnya, Pak Wei mengabdikan diri tidak hanya bagi gereja, tetapi juga masyarakat dan negara. Tercatat pendeta dari Gereja Kristen Pasundan (GKP) ini pernah menjabat, antara lain, sebagai Sekretaris Umum Sinode GKP tiga periode (1978-1982; 1982-1986; 1986-1990), Ketua Umum Dewan Gereja-gereja Wilayah Jawa Barat (1978-1986), Anggota MPL-PGI (1980-1986), Anggota Pengurus Yayasan LAI (1991-1996; 1996-2001), Ketua III MPPK (1996-2000), dan Wakil Sekretaris Umum PGI (1989-1994; 1994-2000; 2004-2009).

Di lingkungan organisasi umum, jabatan yang pernah diembannya, antara lain Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1998-2003), Anggota Dewan Konsultasi Antar Agama, Depag RI (1992-1993; 1996-1997), Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan/BSNP (2005-2009; 2009-2013), Anggota Dewan Pelaksanan Harian Kelompok Kerja Lintas Agama Kerukunan Umat Beragama, Depag RI (2006), serta Anggota Dewan Kehormatan Daerah (DKD) DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dari unsur teolog (2011-2016 dan 2016-2021).

Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty saat menyampaikan ungkapan duka dalam ibadah pelepasan jenazah di rumah duka Primaya Hospital PGI Cikini, pada Rabu (30/8/2023) mengungkapkan, Pak Wei punya catatan karir yang cukup panjang tidak hanya di gerakan oikoumene, tetapi dia juga punya jelajah kebangsaan yang cukup luas.

“Teman-teman Muslim banyak yang terkejut atas kepergiannya, dan banyak yang menyampaikan dukacita ketika mendengar Pak Wei sudah tiada. Saya cek banyak yang menulis di sosmednya, dan ada obituari yang dibuat luar biasa oleh Teddy Kolaludin dari Salatiga di laman fbnya tentang almarhum Pdt. Weinata Sairin. Jadi bukan hanya gereja, tetapi juga masyarakat kehilangan Pdt. Weinata Sairin,” katanya.

Lanjut Sekum PGI, di tengah peristiwa kematian ini, kita merayakan dan belajar tentang kehidupan yang dikelola untuk mengatakan pada akhirnya bahwa kita berduka dalam keharuan tetapi di tengah duka kita bersyukur Tuhan, Allah Tri Tunggal, karena telah mengirim, menuntun, dan memelihara Pak Wei, dalam seluruh perjalanan karirnya.

“Kita juga bersyukur karena GKP telah memberikan seorang hambaNya melayani di gerakan oikoumene, gereja-gereja dan masyarakat. Kita juga bersyukur keluarga, Ibu Ernie seluruh keluarga besar telah mendedikasikan suami, papa, untuk memberi diri bagi pelayanan di tengah masyarakat dan gereja, karena karakter, sifat panggilan seorang pelayan hanyalah memberi diri bagi pelayanannya,” tandas Sekum PGI.

Sementara itu, Direktur Program ICRP Ahmad Nurcholish yang ditemui di acara pelepasan jenazah Pdt. Weinata Sairin, berkomentar bahwa almarhum menjadi salah satu tokoh inspiratif bagi komunitas lintas agama. Karena puisi dan tulisan-tulisan yang kerap dikirimkan kepadanya, menggambarkan sebagai sosok yang merasa bahwa kebhinnekaan itu harus dijaga, dan antarumat beragama diharapkan harus selalu menjaga kebhinnekaan, dan juga mewujudkan perdamaian.

“Itu saya kira pertama yang bisa kita contoh dari sosok seorang Pdt. Weinata Sairin. Kedua saya kira sampai beliau menghembuskan nafas terakhir tidak berhenti untuk menulis. Ini yang menurut saya jarang dimiliki oleh kita, terutama para tokoh agama. Ini yang menjadi inspirasi buat kita semua,” ujarnya.

Nurcholish berharap pemikiran-pemikiran Pdt. Weinata Sairin yang telah dituangkan baik dalam buku maupun puisi, juga pelayanannya, bisa menjadi pembelajaran, dan diteruskan, secara khusus oleh generasi muda. 

 

Pewarta: Markus Saragih

 

BATAM,PGI.OR.ID-Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) kembali menyelenggarakan pendidikan politik bagi warga gereja di Hotel Golden Bay Batam, Kepulauan Riau. (29/8). Kegiatan ini adalah kegiatan ketujuh setelah sebelumnya dilaksanakan juga di Bali, Tangerang, Makassar, Medan, Lombok, dan Ambon. Pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan PGIW Provinsi Kepulauan Riau. Tidak kurang dari 40 orang pendeta dan pimpinan lembaga di wilayah Kepulauan Riau menghadiri kegiatan ini.

Ketua Umum PGIW Kepulauan Riau, Pdt. Renova Sitorus dalam sambutannya mengatakan bahwa Kepulauan Riau ini merupakan miniatur Indonesia yang perlu dirawat agar tidak menimbulkan gesekan yang dapat mencederai kebersamaan terutama menjelang pemilu tahun 2024.

“Kepri banyak menghasilkan tokoh – tokoh Kristiani yang duduk di parlemen baik di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota/Kabupaten. Banyaknya tokoh yang maju dalam pencalegan tentu kabar menggembirakan, tapi disisi lain potensi sesama caleg Kristen bisa terjadi dan bisa juga merembet ke jemaat. Oleh karena itu, penting dilakukan Pendidikan politik seperti ini agar kita dapat gambaran yang lebih baik bagaimana gereja dalam menghadapi pemilu 2024 ini” Ujar Pdt. Renova yang juga menjabat Praeses HKBP Distrik Kepulauan Riau.

Sementara itu, Pdt. Lenta Simbolon sebagai narasumber memaparkan bagaimana gereja harus bersikap dalam menghadapi tahun politik. “Pergumulan rangkap umat Kristiani di Indonesia harus memahami dirinya sebagai Warga Kerajaan Sorga sekaligus Warga Negara Indonesia. Tuhan hadir dalam proses kehidupan kita, sejak karya penciptaan terjadi. Tuhan yang sama memerdekakan dan mengijinkan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sepatutnya kita bersyukur itu,” papar Pdt. Lenta.

Narasumber lain Pdt. Krise Gosal menekankan bahwa penting juga peran gereja mempersiapkan dan mendukung kaum perempuan sebagai pemimpin di bangsa ini. “Data menunjukan rendahnya keterwakilan Perempuan di parlemen, ini menunjukan bahwa syarat pencalegan minimal 30% keterwakilan Perempuan masih hanya sebatas catatan regulasi. Kita perlu mendorong gereja agar lebih peduli terhadap pemimpin dari kaum Perempuan, program – program penguatan kapasitas Perempuan gereja, pemberian akses dan pengadaan anggaran untuk program menjadi hal yang bisa dilakukan gereja untuk mendukung kaum Perempuan,” ujar Wasekum PGI ini.

Sementara Penanggung jawab kegiatan Pdt. Henrek Lokra mengatakan pemilu tahun depan akan dihadapkan pada beberapa tantangan seperti penggunaan politik identitas, penyelenggaraan yang bersih dan transparan, serta partisipasi perempuan.

“Pemilu tahun depan akan berat sebab politisasi identitas berdasarkan agama yang kian menguat, belum terjaminnya penyelenggaraan yang bersih dan transparan, serta keterlibatan perempuan dalam politik”, kata Pdt. Henrek Lokra yang juga Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI.

Selain itu, menurut Pdt. Lokra, Gereja juga bisa mengambil peran untuk menyediakan data yang valid selama pemilu agar untuk menghindari hoax dalam masyarakat. “Dengan kekuatan gereja yang besar, kita perlu mendorong jemaat – jemaat terlibat aktif dalam memantau dan melaporkan hasil pemilu sehingga gereja memiliki data yang cepat dan akurat. Proses seperti ini bisa kita lakukan terutama di daerah basis – basis Kekristenan.” Ujar Pdt. Lokra.

Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Warga Gereja ini berlangsung pada 28 Agustus 2023 di Hotel Golden Bay Batam. Selain para pimpinan gereja, hadir juga beberapa calon legislative seperti Pdt. David Farel Sibuea, Hotman Hutapea, Budi Mardiyanto, dan lainnya.

 

Pewarta: Juandi Gultom

BATAM,PGI.OR.ID-Kegiatan Capacity Building PGI 2023 yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan, di Batam, Kepulauan Riau, kiranya semakin memantapkan pelayanan kita dalam rumah besar PGI.

Hal tersebut disampaikan Ketua 4 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Kepulauan Riau (PGIW Kepri) Pdt. George Rudi Pasaribu, M.Th, dalam sambutannya usai ibadah pembukaan kegiatan ini, di Hotel The Golden Bay, Batam, pada Minggu (27/8/2023).

“Kami mengucapkan selamat dan sukses atas kegiatan ini, dan sekaligus berharap dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam berbagai bidang, bagi seluruh peserta, dan berbagai pihak. Kiranya juga kegiatan ini memberikan wawasan berharga bagi kita sehingga perjalanan kita semakin mantab dalam melaksanakan tugas dalam rumah besar PGI,” ujar Pdt. George.

Sebelumnya, pria yang juga Associate Senior Pastor di GBI Tabgha Batam ini mengatakan, menjadi kehormatan bagi PGIW Kepri dapat terlibat dalam Capacity Building PGI 2023 ini. Meski cukup mendadak, namun mendapat respon yang positif dari gereja-gereja di Batam. “Kami pun langsung merapatkan barisan dan sepakat melaksanakan goes to Batam, dan hari ini adalah gambaran bagaimana PGIW Kepri menyambut dengan sukacita keluarga besar PGI. Selamat dan semoga sukses,” pungkasnya.

Harapan yang sama juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Batam, Mayjen TNI. (Purn) Sturman Panjaitan S.H. “Kegiatan ini kiranya menjadi berkat tidak hanya bagi peserta, tetapi juga gereja-gereja di Batam. Sehingga dengan demikian gereja dimampukan untuk menjadi jembatan bagi agama lain, di tengah tahun politik yang dipenuhi dengan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan,” ujar anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini.

Capacity Building PGI 2023 diawali dengan ibadah pembukaan. Dalam khotbahnya, Sekum PGIW Kepri Pdt. Otniel Harefa mengingatkan pentingnya kebersamaan, dan saling mendukung satu sama lain. “Ini sesuai dengan cara kerja Roh Kudus yang dari Allah. Membawa damai sejahtera, dan semangat. Sampai hari ini kita bersyukur baik di PGI maupun PGIW Kepri, masih ada kekompakan, termasuk dalam melaksanakan kegiatan Capacity Building ini,” tandasnya.

Kegiatan yang mengusung tema Transformed by The Holy Spirit (Bdk. 1 Kor. 2:12), dan berlangsung selama 3 hari (27-29/8/2023) ini, terselenggara atas kerjasama PGI dengan PGIW Kepri. Menurut Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) PGI Pdt. Krise Anki Gosal Capacity Building PGI 2023 dimaksudkan untuk mengenal gereja anggota dan PGIW Kepri, meningkatkan motivasi serta kapasitas layanan sebagai sekretariat PGI, dan mengenal lebih jauh kondisi-kondisi gereja-gereja terkhusus di Kepri, serta refreshing.

Di hari pertama, Minggu (27/8), usai mengikuti ibadah pembukaan, peserta melakukan exposure ke Shelter Romo Pascal dan Yayasan Embun Pelangi, untuk mengetahui lebih jauh peran kedua lembaga ini, dalam mengadvokasi persoalan-persoalan kemanusiaan di Batam.

Di hari kedua, Senin (28/8), akan diisi sharing terkait Penjangkauan Funding Internasional oleh Sekum PGI Pdt. Jacklevyn F. Manuputty, dan Kebijakan Pengurangan Kecurangan (KPK) PGI disampaikan oleh Wasekum PGI bersama Pdt. Henrek Lokra, serta Efisiensi dan Efektitas Penggunaan Anggaran dalam Pembiayaan Program oleh Wabendra PGI Pnt. Arie Moningka. Di hari yang sama akan dilakukan kunjungan Silaturahim ke Gereja anggota PGIW Kepri, GSJA dan HKBP.

Ditambahkan Pdt. Krise Gosal, dalam rangkaian kegiatan capacity building ini PGI juga mempersembahkan dua program bagi PGIW Kepri yaitu sosialisasi pedoman kurikulum berwawasan keIndonesiaan, dan pendidikan politik (Dikpol) kepada para pendeta di lingkup PGIW Kepri.

Sementara di hari ketiga, Selasa (29/8), peserta dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi wisata di Kota Batam, diantaranya Barelang, dan Coastarina.

                                                                                                   

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengingatkan umat, termasuk jurnalis Kristen, dalam memilih seorang pemimpin dan calon legislatif (caleg) perlu melihat rekam jejak, dan tidak tertipu oleh cassingnya, apalagi dengan janji-janji. Ini penting dilakukan karena kita membutuhkan anggota legislatif yang berintegritas sehingga mampu melakukan perannya dengan baik untuk negara ini.

Hal tersebut ditegaskannya saat menerima kunjungan pengurus Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA) dan berdiskusi terkait Pemilu 2024, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Kamis (24/8/2023).

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Ketum PGI, gereja dapat memainkan perannya dengan tidak memberikan proposal kepada para caleg. “Kenapa, karena selain mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit agar tidak menambah beban mereka. Tetapi sudah seharusnya gereja atau umat memilih ataupun mendukung caleg yang memang rekam jejaknya sudah terbukti. Kalau memang bagus orangnya malah berikan dukungan dan bantu para caleg tersebut,” tegasnya.

Isu lain yang menjadi perbincangan yaitu soal penerapan Undang-undang Penistaan Agama. Menurutnya, PGI prihatin dengan penerapan undang-undang tersebut karena negara telah melakukan tafsir teologi. Semakin membahayakan jika tafsir yang dipakai hanya dari agama tertentu.

“PGI dari awal tidak setuju dengan penerapan UU Penodaan Agama, sebagai bentuk dari prostes kami maka PGI tidak mau terlibat dalam proses pemberlakuan undang-undang ini, baik sebagai saksi ahli jika ada kasus penodaan agama, apalagi ikut melaporkan orang yang dianggap melakukan penodaan agama,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, ada beberapa kelompok yang telah mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi namun ditolak. Untuk itu upaya yang bisa dilakukan adalah moratorium kepada pihak kepolisian agar berkenaan dengan kasus-kasus penodaan agama tidak dilanjutkan.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PEWARNA Yusuf Mujiono menyampaikan apresiasi atas waktu yang diberikan untuk berdiskusi, sambil menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh lembaga ini, salah satunya menindaklanjut program Napak Tilas Rasul Jawa yang telah dirampungkan dalam sebuah buku Napak Tilas Rasul Jawa, hasil dari pengalaman perjalanan selama satu minggu ke beberapa tempat, diantaranya Bondo Jepara, Mojowarno Jombang Jawa Timur dan Kutoardjo Jawa Tengah.

Dia pun mengundang Ketum PGI untuk hadir dalam festival Bondo di Jepara Jawa Tengah sekaligus Rakernas PEWARNA yang akan digelar pada November 2023.

Pdt Gomar Gultom menyampaikan selamat atas terbitnya buku Napak Tilas Rasul Jawa yang memang di kemas secara lux. Selain itu, merespon positif akan karya PEWARNA yang mengangkat kembali Kyai Ibrahim Tunggul Wulung wilayah GITJ, Paulus Tosari dan para penginjil yang ada di Mojowarno GKJW serta Kyai Sadrach di Kutoarjo Jawa Tengah dalam lingkup GKJ dan GKKI. 

 

Pewarta: Markus Saragih