JAKARTA,PGI.OR.ID-Perubahan regulasi pendidikan dan perkembangan serta persaingan institusi pendidikan perguruan tinggi di Indonesia yang semakin tinggi, menuntut Akademi Perawatan (Akper) RS PGI Cikini untuk menyikapi berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan signifikan yang dapat dilakukan adalah melakukan transformasi perubahan bentuk dari perguruan tinggi vokasi menjadi perguruan tinggi akademik.

Selain itu, berbagai perubahan yang dipicu oleh revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19, juga menuntut Akper RS PGI Cikini mampu menyesuaikan dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat sehingga transformasi Akper RS PGI Cikini dari perguruan tinggi vokasi menjadi perguruan tinggi akademik menjadi sebuah keharusan.

Dalam rangka mewujudkan tuntutan tersebut, maka diperlukan, salahsatunya, adalah kajian yang mendalam. Untuk itulah Yayasan Kesehatan PGI Cikini melaksanakan kegiatan Sarasehan Transformasi Akper RS PGI Cikini Menjadi Stikes PGI Cikini, di Lt 3 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Sabtu (12/11/2022).

Sarasehan yang berlangsung secara onsite dan hybrid ini, menjadi sarana audiensi, dengar pendapat, dan konsultasi searah yang melibatkan PGI, LLDIKTI, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PPNI, ABP-PTSI, dan BKPTKI.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K. Ginting mengatakan, perjalanan sejarah panjang Akper PGI Cikini menjadi modal yang kuat untuk bisa berobah mengaktualisasikan diri sesuai kebutuhan zaman.

Perobahan tersebut, lanjut Alexander Ginting, tentu memberikan konsekuensi dan risiko, dari akademi menjadi sekolah tinggi yaitu menambah 2 program studi, S1 Keperawatan dan Profesi Ners (lanjutan tahap akademik pada pendidikan Sarjana Keperawatan). Sehingga dengan demikian transformasi ini bisa mewujudnyatakan apa yang menjadi tantangan zaman, namun sekaligus juga memenuhi kebutuhan rumah sakit tidak hanya dikalangan pemerintah, tetapi juga gereja, dan seluruh yayasan yang membutuhkan didalam pelayanan kesehatan.

“Tentu di dalam hal ini diperlukan komitmen, perlu berbagai kajian yang terus menerus, termasuk kajian-kajian faktor internal dan eksternal, termasuk bagaimana penyajian SDM keperawatan, bagaimana akses yang harus disiapkan untuk bisa masuk, dan untuk bisa memenuhi kriteria, baik diskusi-diskusi dalam rangka perobahan tersebut. Oleh karena itu, saresahan ini sangat pentig untuk membahas, dan mengkaji lebih dalam khususnya rencana strategis Yakes PGI Cikini tahun 2023-2030. Perlu berbagai masukan, pemikiran, agar perkembangan ke depan ini bisa disiapkan dengan baik,” katanya.

Dia pun berharap, Stikes PGI Cikini nantinya dalam 10 tahun ke depan dapat menjadi pilihan utama bagi pendidikan kesehatan warga gereja, menjadi pusat penelitian kesehatan yang aplikatif untuk pengembangan kebijakan pemerintah untuk memcahkan problem kesehatan, dan menjadi mitra industri kesehatan, karena kesehatan itu bagian yang penting bagi bangsa Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengawali sambutannya menegaskan, penduduk yang besar jika berkualitas, akan  menjadi modal pembangunan namun  jika tidak berkualitas, akan menjadi beban pembangunan. Bonus demografi di Indonesia harus dibarengi dengan peningkatan SDM.

Dalam hal ini, PGI bertanggungjawab untuk ikut dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia. Sebab itu, kunci supaya SDM bisa berkualitas dipengaruhi oleh 2 faktor penting yaitu pendidikan dan kesehatan. “Oleh karena itulah di PGI dan di gereja-gereja, pendidikan dan Kesehatan adalah agenda pastoral yang wajib dikembangkan,” tandasnya.

Menurutnya, jika dilihat sejarah lahir gereja-gereja di Indonesia, sejak jaman Zending, 3 hal yang dikerjakan secara bersamaan adalah pengajaran, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itulah lahirnya gereja dibarengi dengan lahirnya sekolah dan rumah sakit.

Jika saat ini Akper PGI Cikini akan mengalami transfromasi, lanjut Ketum PGI, maka ini adalah dalam rangka menjawab tantangan zaman dan peningkatan kualitas SDM kita. Perawat yang berpendidikan S1 akan sangat dibutuhkan masyarakat, dan akan bisa mengimbangi teknologi yang berkembang dan bisa mengimbangi pendidikan tenaga kesehatan (nakes) lainnya.

Sarasehan yang diawali ibadah dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif Bidang KPG PGI Pdt. Lenta Enni Simbolon ini, menghadirkan narasumber Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI) Prof. Dr. Thomas Suyatno, Ditjen Yakes Kemenkes RI,  Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan Ka. Biro Kerjasama Pemprov DKI.

Selain itu, dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Pertuguruan Tinggi Selurruh Indobesia, serta Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Indonesia.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Rasa kecewa serta ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua, disampaikan anggota Pansus Kasus Mutilasi dari DPR Papua, serta keluarga korban, kepada Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang diwakili oleh Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Manuputty, dan Kepala Biro Papua PGI Pdt. Ronald Tapilatu, saat berkunjung ke Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (11/11/2022).

Kunjungan tersebut dalam rangka safari kampanye kemanusiaan untuk menyampaikan tuntutan mereka, ke sejumlah lembaga di Jakarta, termasuk PGI. Hadir pula perwakilan KontraS, yang merupakan pendamping keluarga korban, dan juga yang melakukan investigasi atas kasus ini. 

Pada kesempatan itu, disampaikan pula bagaimana keluarga mereka dibantai, ditembak, dan dimutilasi dengan keji dalam peristiwa pembunuhan di Timika, 22 Agustus 2022. Potongan-potongan tubuh para kekasih mereka yang tak lagi utuh ditemukan hanyut di sungai. Pelakunya sejumlah aparat keamanan setingkat perwira menengah dan tamtama, dalam kerjasama dengan beberapa warga sipil.

Mereka (para korban, red), dituduh berafiliasi dengan kelompok sipil bersenjata di Papua yang seringkali membuat onar. Keluarga menolak tuduhan itu dengan memberikan berbagai bukti status dan aktifitas para korban. Investigasi KONTRAS turut mendukung keberatan keluarga.

Para pelaku telah ditangkap dan pemberkasan kasus mereka sedang difinalisasi untuk diproses ke pengadilan. Keluarga menuntut digelar pengadilan koneksitas karena para pelaku berlatar-belakang militer aktif dan sipil. Keluarga bahkan menuntut diterapkannya Pengadilan Pelanggaran HAM Berat.

Pelanggaran HAM di Papua memang terkesan sebagai lingkaran setan yang tak pernah berujung. Berbagai kasus pelanggaran HAM dilakukan apparat keamanan terhadap masyarakat sipil, sipil kepada apparat keamanan, maupun sipil terhadap sipil. Nilai manusia menjadi sangat rendah dalam dinamika sosial-politik di wilayah kaya itu.

Menyikapi realitas ini, Pdt. Jacklevyn Manuputty mengungkapkan, PGI telah lama menempatkan masalah Papua sebagai salah satu isu utama dalam panggilan PGI untuk membela hak-hak hidup manusia dan lingkungan. Lebih dari satu dekade PGI membentuk ‘desk Papua,’ kemudian ditingkatkan menjadi ‘Biro Papua’ dengan dukungan ‘Komisi Papua’ yang beranggotakan sejumlah orang yang dianggap ahli dalam masalah Papua. “Upaya untuk mewujudkan Papua tanah damai diperjuangkan PGI bersama berbagai jaringan masyarakat sipil maupun mitra Oikoumene PGI,” ujarnya. 

Sedangkan terhadap pemerintah, PGI menempatkan posisinya sebagai mitra kritis yang setiap saat memberikan masukan positif bagi penyelesaian masalah Papua, tetapi juga mengritisi kekeliruan intervensi elemen-elemen pemerintah terhadap Papua. “Sekalipun berat perjuangan mewujudkan Papua Tanah Damai, namun itu tak harus menjadi alasan untuk mengendorkan semangat, dan menahan langkah advokasi untuk menegakan harkat kemanusiaan dan lingkungan yang bermartabat di Papua,” tandasnya. 

Sementara itu, Pdt. Ronald Tapilatu yang juga mencatat semua masukan dan mendengarkan ekspresi yang disampaikan oleh 2 anggota Pansus Kasus Mutilasi dari DPR Papua yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, maupun juga 2 anggota keluarga mewakili keluarga korban, terasa sangat tragis dan menjadi kasus pelanggaran HAM berat dan terbesar setelah rentetan peristiwa berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dalam 10 tahun terakhir ini. Keluarga korban masih percaya gereja bisa melakukan sesuatu untuk mendorong kasus ini benar-benar dikawal pemerintah secara terbuka dan memenuhi rasa keadilan korban maupun keluarga korban. Itulah alasan mereka datang bertemu PGI.

Keluarga korban juga meminta PGI memfasilitasi pertemuan mereka dengan Sinode GKII. Untuk hal ini sudah dikoordinasikan Biro Papua dan disetujui oleh Ketua Sinode GKII untuk bertemu mereka dalam waktu dekat ini. Selain akan dilaksanakan rapat koalisi kemanusiaan Papua untuk menindaklanjuti secara bersama.

 

TARUTUNG,PGI.OR.ID-Bertempat di Gedung Raja Pontas Lumbantobing Pearaja, Tarutung, kabupaten Tapanuli Utara, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pdt. Gomar Gultom menyampaikan sambutannya untuk pembukaan Konsultasi Nasional 12 Mutiara Nusantara. Pertemuan Konsultasi Nasional 12 Mutiara Nusantara ini dihadiri sekitar 150 orang dari berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada sambutannya, Pdt. Gomar Gultom menyampaikan kondisi yang yang dikotomis antara umat dan gereja. Banyak Gedung gereja yang tinggi, ibadah yang membahana tapi abai terhadap jeritan umat di sekitarnya.

“Setidaknya ada tiga penyebab terjadinya dikotomis ini.”, lanjut Ketum PGI. “Ada kecenderungan peran sosial gereja sebagai suplemen ibadah. Semestinya peran sosial inheren dalam ibadah”.  Penyebab kedua, dijelaskan bahwa semangat sinode dan jemaat kita berjalan sendiri-sendiri. Terakhir, bahwa gereja dan Lembaga yang membantu suatu daerah tidak memperkuat gereja-gereja lokal yang ada.

Karena itu perlu sinode dan jemaat berjejaring untuk membangun kebersamaan pelayanan untuk transformasi bangsa. Dalam konsultasi Nasional ini diharapkan dapat melahirkan langkah kongkret sinergi demi kesejahteraan masyarakat.

 

Pewarta: Fernandez Hutagalung

 

CISARUA,PGI.OR.ID-PGI melalui bidang Keadilan dan Perdamaian (KP), selama tiga hari berturut-turut (8-10/11/2022), menggelar kegiatan Lokakarya Mitigasi Resiko Korupsi di Gereja, di Pondok Remaja PGI, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Lokakarya diikuti sebanyak 29 orang perwakilan dari sinode gereja anggota PGI, dengan  narasumber Kepala Satgas Dit. Permas KPK RI Johnson R. Ginting, dari Stranas Pencegahan Korupsi KPK RI Frido Berek, dan konsultan PGI untuk isu korupsi Audy Wuisang.

Kegiatan yang menjadi bagian dari program PGI ini, dimaksudkan untuk menginstalasi strategi mitigasi melalui perbaikan sistem keuangan, dan prosedur standar pengelolan pemerintahan gereja. “Dengan demikian diharapkan gereja-gereja semakin mampu menata sistem pemerintahan gereja yang mampu mencegah fraud atau korupsi dalam gereja,” jelas Sekretaris Eksekutif bidang KP PGI Pdt. Henrek Lokra.

Lebih jauh dijelaskan, program tersebut disambut antusias oleh seluruh peserta. Hal ini terlihat dari banyaknya cerita pengalaman terkait pengelolaan keuangan di sinode mereka. Termasuk apa saja tantangan yang dihadapi, serta apa yang menjadi harapan dari program ini. Beberapa perwakilan sinode mengaku ingin mendapatkan informasi untuk dapat dipraktekan di sinodenya.

“Ada pula sinode yang telah memiliki sistem mitigasi berupa SOP, mekanisme komplain, dan Code of Conduct. Sehingga pentingnya lokakarya ini sebagai forum saling berbagi,” pungkasnya.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pelaksanaan pendaftaran tanah, asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan aset PGI, anggota dan lembaga keumatan yang berafiliasi dengan PGI, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (7/11/2022).

Penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Menteri ATR/BPN Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto, Ketum PGI Pdt. Gomar Gultom, dan Sekum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty ini, disaksikan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang hadir, MPH-PGI, staf, serta pimpinan gereja.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan apresiasi atas penandatanganan MoU tersebut, sekaligus apresiasi atas seratus hari kerja Kementrian ATR/BPN dalam rangka membenahi pertanahan nasional, yang dalam banyak hal masih diliputi oleh sengkarut tanah, dan ketidakpastian hukum. “Salah satu yang sangat saya apresiasi adalah digitalisasi proses sertifikasi. Hal ini di satu sisi sangat membantu percepatan pembuatan sertifikat dan dapat dilakukan dari mana saja, tetapi di sisi lain, ini yang sangat penting, juga dapat mengatasi tumpang tindih kepemilikan ganda,” katanya.

Lanjut Pdt. Gomar Gultom, MPH-PGI memahami sulitnya pembenahan terhadap sengkarut tanah ini, karena rupa-rupa sebab, antara lain praktik mafia tanah yang masih bergentayangan di berbagai daerah, pengelolaan tata ruang yang belum berkeadilan, distribusi tanah yang berkeadilan belum sepenuhnya berlangsung serta regulasi yang ditengarai tidak berpihak kepada rakyat.

Akibatnya, berbagai konflik terkait masalah kepemilikian tanah merebak dimana-mana, antara masayarakat lokal dengan pengusaha (tambang atau kebun) seperti misalnya kasus-kasus TPL di Sumatera Utara. Juga persoalan di NTT, Sulbar, Mandailing, dan daerah lain.

Menurutnya, selama ini dalam beberapa hal, PGI bekerja bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), terutama ketika terjadi konflik-konflik agrarian, yang jumlahnya cukup memprihatinkan dari tahun ke tahun.

“Konflik-konflik ini bukan saja bermasalah di sekitar pemilikan tanah, tapi ditengarai juga akan merusak lingkungan dan akan membuat masyarakat terserabut dari akarnya. Kualitas lingkungan pada gilirannya makin mengancam kualitas kehidupan kita sebagai manusia. Akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan kita telah diperhadapkan pada realita degradasi tanah, air dan udara, deforestasi atau penggundulan hutan, kepunahan jenis binatang dan tumbuhan, peracunan alam di tingkat global, perubahan atmosfer dan degradasi masyarakat dan budaya,” jelas Ketum PGI.

Itulah sebabnya, Sidang MPL-PGI 2013 mendorong gereja-gereja untuk memiliki komitmen untuk ikut serta mengatasi masalah agraria dan krisis sumber daya alam. Hal ini merupakan muara dari proses yang sudah cukup panjang dan diperhadapkan dengan realitas sosial sebagaimana telah diuraikan. Apalagi ternyata, belakangan ini, beberapa warga desa, terutama korban-korban konflik agraria, merasa ditinggalkan oleh gereja, karena perjuanga mereka mempertahankan haknya tak mendapat perhatian gereja. “Padahal, mestinya, dimana gereja hadir, di sana hadir daya penebusan Kristus, yang lama bengkok diluruskan, yang tidak adil menjadi adil dan yang lemah diberdayakan. Dalam kaitan inilah kami sangat menyambut gembira penanda-tanganan ini. Tentu ini tidak ujug-ujug tiba begitu saja,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, memang terlihat komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menata tata ruang pertanahan kita ke arah yang lebih berkeadilan. Hal ini tampak misalnya semakin diakuinya hak-hak masyarakat adat dalam kepemilikan tanah, yang sebelumnya tidak memungkinkan. “Kami juga menyaksikan proses sertifikasi tanah yang kini telah mencapai 80 jutaan bidang tanah, dari 126 juta bidang tanah di Indonesia. Kita sama-sama mengetahui, sebelum Presiden Jokowi hanya 46 juta yang tersertifikat. Semoga program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana Inpres 2/2018 diteruskan, agar pensertifikatan ini makin luas,” tegasnya.

Lanjut Pdt. Gomar Gultom, sepengetahuannya redistribusi tanah yang sudah sejak 1960 diamanatkan oleh UU Pokok Agraria, barulah untuk pertama sekalai dilakukan pada penghujung 1986, dengan dikembalikannya 13.122 hektare Kawasan hutan adat kepada Sembilan masyarakat hukum adat, yang sebelumnya merupakan bagian dari konsesi hutan industri.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto usai penandatanganan MoU menegaskan, apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN dengan PGI bukan hanya sekadar seremonial semata. Melaluinya Permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pertanahan akan segera diselesaikan tanpa adanya diskriminasi.

“Indonesia negara yang sangat luas, namun hampir seluruh wilayah kita tidak ada yang tidak bermasalah dengan hak atas tanah bagi rakyat, maupun hak atas tanah bagi institusi. Sebab itu, kami memiliki waktu 2 tahun, hingga 2024 untuk menyelesaikannya,” jelasnya.

Dia menambahkan, ada 160 juta bidang tanah yang akan disertifikasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini sudah 140 juta bidang tanah yang selesai disertifikasi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan UU Pasal 33 ayat 3 UUD 45 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada kesempatan itu, Menteri ATR/BPN juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh perwakilan gereja-gereja, terkait persoalan yang dialami terkait pertanahan. Dia pun menegaskan akan membantu menyelesaikannya, asalkan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku.

 

Pewarta: Markus Saragih

BALI,PGI.OR.ID-Bersamaan dengan dihelatnya pertemuan R20 yang mempertemukan pemuka lintas agama dari berbagai negara menjelang pelaksanaan pertemuan presidensi G20 di Bali, sebuah koalisi internasional lintas agama juga menyelenggarakan forum tahunan mereka di Seminyak, Bali, 31 Oktober – 3 November. International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) bekerjasama dengan Kementerian Agama RI menggelar forum tahunannya yang  dikemas dengan tema “Faith and Partnership in Addressing the Climate Crisis.”

PaRD beranggotakan 123 organisasi berbasis agama dan keyakinan dari seluruh dunia, serta  tujuh organisasi pemerintah, dan sembilan lembaga penelitian. Keanggotaan PaRD sejauh ini bersifat sukarela dan terbuka untuk semua entitas pemerintah dan antar-pemerintah yang aktif di bidang agama dan pembangunan serta bantuan kemanusiaan.

Pertemuan yang bertempat di The Trans Resort, Seminyak, diawali oleh Menteri Agama RI, Bapak Yaqut Cholil Qoumas, sebagai keynote speaker yang hadir secara daring. Di hadapan lebih kurang 120 peserta dari perwakilan pemerintah, akademisi/lembaga penelitian, masyarakat sipil, khususnya komunitas agama, spiritual, adat, pakar dan praktisi pembangunan, Menag menegaskan bahwa “Agama menawarkan inspirasi spiritual yang bisa dijadikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dunia internasional saat ini. Begitu banyak persoalan di dunia yang tidak mungkin diselesaikan dengan pendekatan sains dan teknologi semata,”

Menteri Agama selanjutnya mencontohkaan peran agama-agama yang sangat signifikan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat  selama Pandemi Covid-19. “Ajaran agama berperan sangat signifikan dalam meningkatkan imunitas spiritual khususnya dalam upaya peningkatan kesehatan mental dalam menghadapi pandemi Covid-19. Upaya ini terbukti mempercepat proses penyembuhan pasien Covid-19,” ujarnya.

Terkait peran agama-agama dalam upaya pencapaian SDGs, Menag mengatakan, “Praktik keagamaan telah menjadi nilai sehari-hari masyarakat Indonesia. Peningkatan spiritual melahirkan manusia ideal yang mengutamakan kehidupan sosial dan peduli terhadap lingkungan. Manusia ideal terbentuk dari norma budaya dan kebiasaan sehari-hari yang dibutuhkan dalam mewujudkan upaya pembangunan berkelanjutan.”

Mempertimbangkan banyaknya tema serius yang harus dipercakapkan terkait peran agama-agama dalam pengelolaan dampak krisis iklim, pertemuan empat hari itu digelar dalam bentuk plenari maupun percakapan kelompok (parallel sessions). Setiap sesi juga dikelola secara hybrid untuk memfasilitasi partisipasi anggota-anggota PaRD dan narasumber yang tak bisa hadir di Bali. Isu-isu yang digelar dalam pertemuan ini sangat menarik dan terintegrasi satu sama lainnya, sehingga potret tentang peran agama-agama dan kepercayaan dalam mengelola krisis perubahan iklim bisa dihadirkan secara utuh.

Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Manuputty bersama Pdt. Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif PGI yang membidangi isu lingkungan dan kerjasama antaragama, diundang mewakili PGI sebagai narasumber dalam panel mengenai ‘Gerakan Antaragama Menanggapi Krisis Iklim.’  Sepanggung bersama Amanah Nurish, Dosen Univ. Indonesia dan KAICIID Fellow, Jero Jemiwi (aktifis lingkungan dan antaragama dari Bali), panel yang dipandu oleh Filip Buff dari Jaringan Denmark untuk Agama dan Pembangunan, membagi pengalaman-pengalaman pengelolaan dampak krisis lingkungan berbasis agama dan keyakinan di Indonesia.

Pada panel ini, Sekum PGI menjelaskan bahwa kepedulian gereja-gereja di Indonesia terkait permasalahan lingkungan sudah terdokumentasikan sejak 1971 dalam Sidang Raya PGI ke-VII di Pematang Siantar. Setidaknya hal itu nampak dalam perumusan tugas dan panggilan gereja untuk memberitakan Injil bagi semua ciptaan. Dalam penyusunan perencanaan strategis PGI selama lima tahun (2019-2024), tanggung-jawab gereja terhadap ketidak-adilan, hak asasi manusia, dan isu lingkungan berhimpitan dengan jelas.

Manuputty menegaskan bahwa kepedulian terhadap krisis lingkungan berimplikasi pada tanggungjawab advokasi yang harus dikerjakan juga oleh gereja-gereja. Krisis lingkungan menurutnya tidak semata terkait dengan sebab-sebab natural, tetapi juga diakibatkan oleh perilaku-perilaku rakus perusahan-perusahan multi-national dan trans-national yang didukung oleh produk regulasi yang tak berpihak pada lingkungan. Krisis lingkungan terkait dengan pilihan model pembangunan yang melegitimasi penggunaan kapital dan eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar. Krisis lingkungan juga merupakan persoalan ketidak-adilan, ketidak-pedulian (etis), serta rusaknya relasi saling bergantung, kata Manuputty. Karena itu, mengelola krisis lingkungan adalah perjuangan yang tidak ringan dari komunitas masyarakat lokal, jaringan pendukung, sampai pada advokasi bagi perubahan kebijakan. Gereja harus hadir dalam setiap tahap perjuangan itu, tukasnya.

Di kesempatan yang sama, Pdt Jimmy Sormin turut menegaskan perspektif ‘mendiami rumah bersama sebagai satu keluarga Allah’ telah menjangkarkan tanggung-jawab pemeliharaan lingkungan sebaga isu strategis yang selalu diangkat oleh PGI di antara berbagai isu terkait lainnya. Gereja terpanggil untuk selalu menghadirkan ‘shalom’ bagi semesta, karenanya tanggungjawab pemeliharaan lingkungan adalah tanggungjawab iman.

Bertindihan dengan isu relasi antariman, Sormin menginformasikan bahwa PGI selama ini terlibat aktif dalam gerakan ‘Interfaith Rainforest Inititive’ di Indonesia, bahkan saat ini dipercaya untuk memimpin gerakannya. Menurutnya, dalam banyak kasus perusakan lingkungan keterlibatan orang-orang Kristen juga terlihat jelas. Hal ini terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi sikap advokasi gereja, apalagi bila para aktor di balik perusakan lingkungan itu adalah para pejabat publik sekaligus warga gereja.

Penjelasan mengenai inisiatif gereja-gereja di indonesia dalam penanganan krisis iklim melalui kerja-kerja lintas agama memperoleh apresiasi tinggi dari peserta yang hadir. Indonesia dianggap sebagai negara besar dengan keunikan pengelolaan peran agama di ruang publik, termasuk ketika bersinggungan dengan tanggungjawab pemeliharaan lingkungan. Banyak peserta mengaku, ada banyak pembelajaran yang bisa diambil dari Indonesia terkait peran penting agama-agama dalam pembangunan berkelanjutan.

 

 

 

 

BALI,PGI.OR.ID-Konferensi internasional ke-21 mengenai studi-studi Islam (The 21^st AICIS Annual International Conference on Islamic Studies) berlangsung dengan semarak di dua wilayah berbeda, Lombok dan Bali. Kegiatan di Bali bertempat di Hotel Four Points Nusa Dua, 3-7 Oktober 2022.

Konferensi yang digelar dengan tema “Future Religion in G20: Digital Transformation, Knowledge Management, and Social Resilience,” menghadirkan puluhan narasumber menarik dari dalam dan luar negeri. Konferensi ini mengangkat isu-isu terkini studi Islam ke dalam tiga topik utama, masing-masing; Humaniora Digital, Manajemen Pengetahuan, dan Ketahanan Sosial.

Terkait Humaniora Digital, konferensi ini menggali gagasan ‘digital turn’ dan pengaruhnya pada pemahaman klasik tentang studi Islam. Topik Manajemen Pengetahuan secara kritis membahas urgensi reformasi kelembagaan dalam transformasi studi Islam yang bisa menawarkan tata kelola pengetahuan yang sesuai dengan masyarakat yang cepat berubah. Percakapan tentang Ketahanan Sosial menelisik secara dekat ruang-ruang sosiologis dan pribadi dari subjektivitas Muslim. Di segmen ini percakapan akan difokuskan pada ketahanan sosial Muslim di dunia global kontemporer.

Dalam sesi “Religious Council Talks” yang memanggungkan nara sumber dari enam lembaga agama, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Manuputty hadir mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.

Mengapresiasi acara ini, Pdt. Jacklevyn menyampaikan bahwa tema yang dipilih untuk mengemas acara ini sangat kontemporer dan menjadi pergumulan bersama agama-agama saat ini. Gereja-gereja di Indonesia juga mengalami pergulatan yang tidak mudah untuk menyelaraskan diri dengan era transformasi digital yang menantang gereja untuk beradaptasi secara teologis, moral, dan spiritual.

Menurut Pdt. Jacklevyn, perkembangan digitalisasi dalam kehidupan berlangsung sangat cepat dan masif. Percepatannya jauh meninggalkan kepampuan adaptasi gereja-gereja. Perkembangan ini turut mempengaruhi manajemen pengetahuan yang juga mengalami transformasi dengan cepat. Pengetahuan yang katanya dulu harus dicari sampai ke negeri China, sekarang hadir secara berlimpah di ruang-ruang privat, dan bisa diakses dengan mudah hanya dengan memanfaatkan dua jari di atas gadget-gadget pintar yang semakin hari semakin murah harganya.

Dalam situasi ini, pengelolan pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas, toleransi, dan solidritas, dalam rangka pelayanan kemanusiaan dan lingkungan harus sungguh-sungguh menjadi perhatian agama-agama. Dengan begitu, aplikasi pengetahuan memiliki signifikansi etisnya bagi transformasi kehidupan yang lebih bermartabat.

Terkait aspek Ketahanan Sosial, Manuputty menggaris-bawahi disrupsi transformasi digital bagi ketahanan sosial, terutama ketika kelompok-kelompok masyarakat tak bisa beradaptasi dengan dampak dari era transformasi digital. Jarak sosial akan semakin melebar antara kelompok masyarakat yang mampu beradaptasi dengan komunitas yang bahkan tak memiliki kecukupan akses untuk memanfatkan kemajuan tekhnologi digital. Indonesia sangat luas dan beragam, termasuk keragaman dalam kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan.

Selain implikasi disrupsi transformasi digital bagi ketahanan sosial, Manuputty juga mengingatkan berbagai situasi yang saat ini turut berdampak pada melemahnya ketahanan sosial, seperti Pandemi Covid-19, bencana alam dan bencana sosial, politisasi identitas dan perkembangan populisme.

“Tingkat frustrasi dan bunuh diri meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa hari yang lalu di Jakarta, pemuka-pemuka agama menandatangani deklarasi bersama antaragama untuk mengelola berkembangnya kasus-kasus kesehatan jiwa dan kecenderungan bunuh diri yang meningkat di tengah masyarakat,” ungkap Manuputty.

Mengakhiri ulasannya pada acara pembukaan yang dihadiri oleh lebih kurang 350 peserta dari seluruh Indonesia, Manuputty menegaskan peran penting agama-agama saat ini. ‘Sejak dua dekade lalu, lembaga-lembaga sekular dan berbagai agen pembangunan semakin sadar akan peran penting agama-agama yang tidak bisa dilepas-pisahkan dari kerja-kerja pembangunan dunia,’

Selanjutnya ia menggaris-bawahi bahwa dalam seluruh tantangan dan peluang ini, agama-agama harus sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya dan bekerjasama untuk meningkatkan relevansi misinya di tengah dunia yang sedang berubah. Ada dua peran eksistensial yang harus dilakoni agama-agama saat ini, katanya. Pertama, tugas penting agama-agama saat ini untuk menjadikan dirinya sebagai ‘sumber makna,’ jalan bagi masyarakat untuk menemukan makna hidup yang pasti dalam perkembangan kontemporer yang berlangsung cepat dan masif.

Kedua, agama-agama harus menempatkan dirinya sebagai ‘penggerak solidaritas kemanusiaan’ yang selalu siap mendampingi masyarakat untuk meningkatkan ketahanan sosial di tengah berbagai tantangan perubahan yang terjadi di sekitarnya. “Untuk mengimplementasi dua peran itu maka dialog dan kerjasama antaragama bukan lagi merupakan pilihan tetapi sebuah keharusan,” tukas Manuputty.

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-MPH-PGI menyampaikan sejumlah masukan kepada Ketua Pelaksana Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM berat Masa Lalu (PPHAM), Prof Makarim Wibisono, saat berkunjung ke  Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (27/10/2022).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi melalui Keppres no 17/2022 telah membentuk Tim PPHAM  dengan tugas melakukan pengungkapan, dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai dengan tahun 2020. Selain itu, merekomendasikan pemulihan bagi korban dan keluarganya serta merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi.

Masa kerja Tim PPHAM mulai berlaku sejak Keppres 17/2022 ditetapkan pada 26 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

“PGI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan tim ini, yang adalah kehendak negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah membelenggu kita selama ini,” ujar Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom.

Adapun masukan-masukan yang disampaikan oleh MPH-PGI antara lain, perlunya pengungkapan kebenaran, penyelesaian secara non-yudisial hendaknya tidak menihilkan pendekatan yudisial, menghindari kemungkinan adanya impunitas, dan perlunya memorialisasi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, semisal dengan membangun tugu peringatan, serta perlunya negara meminta maaf.

“Kami mengangkat pengalaman gereja dengan perumusan Barmen These. Kami akan memberikan tanggapan dan masukan secara tertulis kepada tim,” katanya.

Prof Makarim Wibisono menyampaikan terimakasih atas masukan-masukan yang telah diberikan oleh MPH-PGI. Menurutnya, apa yang menjadi harapan dengan dibentuknya tim ini, tidak akan terwujud tanpa bantuan dari lembaga-lembaga keagamaan seperti PGI. “Dengan bantuan PGI, maka tugas atau usaha besar namun dengan waktu yang mepet ini, akan dapat tercapai,” tandasnya.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

PEMATANG SIANTAR,PGI.OR.ID-Sebagai upaya membekali para pekerja media gereja dan jurnalis Kristen agar dapat mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman akan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) melalui kerja-kerja jurnalistik, PGI menggelar kegiatan Pelatihan Penulisan Isu KBB di Balai Harungguan, Kantor Sinode Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin (24/10/2022).

Sekitar 25 orang pekerja media gereja dan jurnalis Kristen mengikuti kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Ephorus GKPS Pdt Dr Deddy Fajar Purba ini.

Dalam sambutannya, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC) PGI,  Pdt. Jimmy Sormin, MA mengungkapkan, selain mendapat pembekalan, melalui kegiatan ini juga diharapkan peserta dapat berkolaborasi dalam membangun narasi-narasi konstruktif dalam mewujudkan KBB.

“Ini merupakan salah satu bagian dari proyek PGI bagaimana mendidik, membina, dan memguatkan networking media, salahsatunya ditingkat basis, dalam hal ini Pematang Siantar, dalam mengembangkan literasi dan membangun KBB. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi model bagi gereja-gereja karena ini adalah kegiatan yang pertama kalinya,” katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa isu KBB sangat beririsan dengan politik, terutama menjelang Pemilu 2024. Sehingga media, termasuk media gereja, perlu mengambil peran membangun suasana yang kondusif.

Sementara itu, Pdt. Deddy F. Purba mengapresiasi sekaligus berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan untuk Sinode GKPS menjadi tuan rumah dari kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini. “Kami bersyukur bisa bekerjasama, dan kita berada dalam semangat yang sama dalam rangka mewujudkan KBB di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Ini kesempatan berharga bagi GKPS, sehingga bisa berkontribusi di tengah kehidupan berbangsa, dan bernegara,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, media merupakan salah satu pilar yang perlu ditopang, karena melalui media kita dapat melakukan banyak hal. Namun demikian, harus senantiasa waspada karena media juga bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, untuk kepentingan yang destruktif. Sebab itu, perlu adanya sensitifitas terhadap media.

Di hari pertama (24/10), peserta mendapat pembekalan terkait Prinsip-Prinsip KBB yang disampaikan oleh Pdt. Jimmy Sormin. Sedangkan di hari kedua (25/10), Thowik dari SEJUK akan memaparkan materi terkait Teknik Penulisan Berspektif KBB. Medsos dan Pemberitaan KBB oleh pegiat media sosial Fauzan, serta materi Peran Pemberitaan Media Kristen dalam Rangka Mewujudkan KBB, Perdamaian dan Keadilan di Indonesia oleh Sekum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty.

Jurnalis Kristen yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari bentengtimes.com, harianmetro.id, IDN Times, kabarnas.com, dan SIB.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Peran media sekarang ini dalam rangka mewujudkan kehidupan keberagamaan telah berjalan dengan baik, melalui pemberitaan yang berupaya untuk meredam konflik. Namun di satu sisi, ada juga media yang yang kurang memperhatikan pemilihan kata dan bahasa, sehingga tanpa sadar ikut memprovokasi.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom di acara Pelatihan Mobile Journalism di Kantor IDN Media, Jakarta, pada Kamis (20/10/2022). Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini, secara khusus menelisik adanya kecenderungan media massa mengesampingkan isu agama dalam pemberitaan. Padahal berita-berita keagamaan perlu publikasi untuk menunjukkan keberagaman di Indonesia.

Lebih jauh dijelaskan Pdt. Gomar Gultom, media mainstream telah dikalahkan oleh media sosial yang begitu cepat menyebar berita, termasuk pemberitaan terkait agama, tanpa proses penyaringan. Sebab itu, dia pun mengajak dan sekaligus berharap agar media mainstream bersama-sama memperjuangkan kehidupan yang toleran, dan menghargai kemajemukan di Indonesia.

“Kita lihat sekarang sudah banyak perumahan berdasarkan agama, jauh sebelumnya tempat pemakaman berdasarkan agama. Ini ancaman, dan menurut saya jurnalis perlu menyuarakan ini, karena dia tidak hanya mengedukasi tapi juga mengadvokasi. Tumpuan NKRI ada di para jurnalis karena mudah menjangkau pikiran masyarakat. Selain itu, media saat ini juga harus pro terhadap pemberitaan terkait perempuan dan anak,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan pembicara lain, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Staf Khusus Presiden bidang Keagamaan Internasional. Menurutnya, disrubsi media sosial sangat luar biasa, semua orang bisa menjadi narasumber. “Setiap orang bisa bebas bicara soal agama, dan kebenaran di ruang publik. Media mainstream punya filter, beda dengan media sosial.  Menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan redifinisi, dan merekonstruksi ruang publik kita seperti apa, dan saya kira jurnalis punya peran sebagai jembatan. Namun dia harus memiliki literasi beragama lintas budaya,” jelas Siti Ruhaini.

Menyinggung toleransi yang menurutnya kini mengalami pasang surut, maka diperlukan adanya kerjasama antara lembaga keagamaan dengan media, sesuai dengan porsinya masing-masing. Moralitas dalam pemberitaan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan partisipasi media dalam mewujudkan toleransi. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Permabudhi Prof Dr. Philip K Widjaja.

Sementara itu, merespon pertanyaan salah seoerang peserta terkait politik identitas jelang Pemilu 2024, Ketua Umum PGI menegaskan, jika politik identitas digunakan untuk mengangkat yang termarginalkan, meningkatkan nilai-nilai universal yang belum tercapai, hal itu bukan menjadi masalah.

 

Pewarta: Markus Saragih