BANDUNG,PGI.OR.ID-Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) merupakan mitra strategis dalam memberlakukan Injil kerajaan Allah di bumi Indonesia, yang sama-sama kita cintai. Dan olehnya, tentu saja, Sidang Sinodal KWI yang dilaksanakan setiap tahun ini, selalu masuk dalam agenda doa dan perhatian PGI.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom dalam sambutannya saat pembukaan Sidang Sinodal KWI 2022, di Gedung Bumi Silih Asih Keuskupan Bandung, Jawa Barat, pada Senin (14/11/2022).

“Bersama-sama kita telah melalui perjalanan panjang dalam mewartakan Injil di tengah masyarakat kita yang sedang berjuang menggapai masyarakat yang adil, makmur dan demokratis. Perjalanan bersama yang tidak selalu mudah, dimana kita terkadang harus menempuh jalan berliku, dan tak jarang berupa jalan sunyi, baik dalam komunike PGI-KWI, yang sudah berlangsung puluhan tahun, maupun melalui jejaring Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI),” jelasnya.

Menurut Ketum PGI, perjalanan bersama ini telah semakin mempererat persaudaraan, dan semakin mendekatkan kita satu sama lain sebagai bagian dari umat Kristiani yang Tuhan tempatkan di bumi Indonesia. Kita semakin terhisab ke dalam satu persekutuan sebagai tubuh Kristus yang adalah satu adanya.

“Berbagai hal telah kita lakukan dan sikapi bersama melalui forum ini, dalam kita menjalankan misi yang Tuhan embankan bagi kita, yang sekaligus sebagai wujud partisipasi kita sebagai anak bangsa. Tentu masih banyak juga masalah karena perbedaan-perbedaan, baik itu teologis maupun perilaku keorganisasian. Namun dalam perjalanan selama ini menunjukkan, ada itikad baik bersama untuk tetap berjalan beriringan, saling belajar satu sama lain,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, “kebersamaan kita sebagai umat Kristiani seperti ini, rasanya semakin dibutuhkan pada masa-masa mendatang, di tengah makin besarnya tantangan yang kita hadapi bersama. Kita masih bergumul dengan gurita korupsi yang membelit masyarakat kita dan praktek-praktek ketidak-adilan serta pelanggaran HAM yang masih terus terjadi, khususnya di Papua; kita pun harus berhadapan dengan perilaku sementara elit politik kita yang membajak proses demokratisasi kita menjadi industri yang cenderung menggerus dan menggerus, entah untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun partai. Dan di depan kita kini, ancaman politik identitas juga membayangi pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024 yang akan datang.”

“Tentu kita sangat menghargai kerjakeras pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo, yang dalam berbagai aspek telah membawa harapan baru akan masa depan yang lebih baik,” tandasnya.

Ditambahkan pula, adalah tugas dan tanggung-jawab kita sebagai gereja, untuk berjalan bersama, sebagai persekutuan murid-murid Kristus untuk ikut berpartisipasi bersama elemen bangsa yang berkehendak baik, menggapai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh masayarakat. “Upaya seperti ini, dengan menderivasi ungkapan Charles de Gaule, saya hendak mengatakan, kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan terlalu berharga untuk diserahkan untuk semata menjadi urusan pemerintahan,” ujar Ketum PGI.

Dalam kaitan inilah, lanjut Pdt. Gomar Gultom, PGI sangat mengapresiasi tema persidangan ini, “Berjalan Bersama: Persekutuan, Partisipasi dan Misi”, yang kiranya bisa menjadi komitmen kolektif kita semua gereja-gereja di Indonesia. Dan melalui ini pula kita semakin dipersatukan sebagai tubuh Kristus, sebagai wujud kesetiaan kita atas harapan dan doa Yesus di taman Getsemani: supaya mereka menjadi satu: ut omnes unum sint.

Dia pun berharap sidang sinodal ini senantiasa mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga dapat mengambil keputusan semata-mata atas jalan, kebaikan dan kebenaran yang Tuhan tawarkan.

Sidang Tahunan KWI 2022 mengusung tema Berjalan Bersama: Persekutuan, Partisipasi dan Misi. Selain Presidium KWI, para uskup dan pastor, pembukaan juga dihadiri Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, serta Plt. Dirjen Bimas Katolik.

 

Pewarta: Markus Saragih

JAKARTA,PGI.OR.ID-Perubahan regulasi pendidikan dan perkembangan serta persaingan institusi pendidikan perguruan tinggi di Indonesia yang semakin tinggi, menuntut Akademi Perawatan (Akper) RS PGI Cikini untuk menyikapi berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan signifikan yang dapat dilakukan adalah melakukan transformasi perubahan bentuk dari perguruan tinggi vokasi menjadi perguruan tinggi akademik.

Selain itu, berbagai perubahan yang dipicu oleh revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19, juga menuntut Akper RS PGI Cikini mampu menyesuaikan dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat sehingga transformasi Akper RS PGI Cikini dari perguruan tinggi vokasi menjadi perguruan tinggi akademik menjadi sebuah keharusan.

Dalam rangka mewujudkan tuntutan tersebut, maka diperlukan, salahsatunya, adalah kajian yang mendalam. Untuk itulah Yayasan Kesehatan PGI Cikini melaksanakan kegiatan Sarasehan Transformasi Akper RS PGI Cikini Menjadi Stikes PGI Cikini, di Lt 3 Grha Oikoumene, Jakarta, pada Sabtu (12/11/2022).

Sarasehan yang berlangsung secara onsite dan hybrid ini, menjadi sarana audiensi, dengar pendapat, dan konsultasi searah yang melibatkan PGI, LLDIKTI, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PPNI, ABP-PTSI, dan BKPTKI.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Yayasan Kesehatan PGI Cikini Brigjen TNI (Purn) dr. Alexander K. Ginting mengatakan, perjalanan sejarah panjang Akper PGI Cikini menjadi modal yang kuat untuk bisa berobah mengaktualisasikan diri sesuai kebutuhan zaman.

Perobahan tersebut, lanjut Alexander Ginting, tentu memberikan konsekuensi dan risiko, dari akademi menjadi sekolah tinggi yaitu menambah 2 program studi, S1 Keperawatan dan Profesi Ners (lanjutan tahap akademik pada pendidikan Sarjana Keperawatan). Sehingga dengan demikian transformasi ini bisa mewujudnyatakan apa yang menjadi tantangan zaman, namun sekaligus juga memenuhi kebutuhan rumah sakit tidak hanya dikalangan pemerintah, tetapi juga gereja, dan seluruh yayasan yang membutuhkan didalam pelayanan kesehatan.

“Tentu di dalam hal ini diperlukan komitmen, perlu berbagai kajian yang terus menerus, termasuk kajian-kajian faktor internal dan eksternal, termasuk bagaimana penyajian SDM keperawatan, bagaimana akses yang harus disiapkan untuk bisa masuk, dan untuk bisa memenuhi kriteria, baik diskusi-diskusi dalam rangka perobahan tersebut. Oleh karena itu, saresahan ini sangat pentig untuk membahas, dan mengkaji lebih dalam khususnya rencana strategis Yakes PGI Cikini tahun 2023-2030. Perlu berbagai masukan, pemikiran, agar perkembangan ke depan ini bisa disiapkan dengan baik,” katanya.

Dia pun berharap, Stikes PGI Cikini nantinya dalam 10 tahun ke depan dapat menjadi pilihan utama bagi pendidikan kesehatan warga gereja, menjadi pusat penelitian kesehatan yang aplikatif untuk pengembangan kebijakan pemerintah untuk memcahkan problem kesehatan, dan menjadi mitra industri kesehatan, karena kesehatan itu bagian yang penting bagi bangsa Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom mengawali sambutannya menegaskan, penduduk yang besar jika berkualitas, akan  menjadi modal pembangunan namun  jika tidak berkualitas, akan menjadi beban pembangunan. Bonus demografi di Indonesia harus dibarengi dengan peningkatan SDM.

Dalam hal ini, PGI bertanggungjawab untuk ikut dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia. Sebab itu, kunci supaya SDM bisa berkualitas dipengaruhi oleh 2 faktor penting yaitu pendidikan dan kesehatan. “Oleh karena itulah di PGI dan di gereja-gereja, pendidikan dan Kesehatan adalah agenda pastoral yang wajib dikembangkan,” tandasnya.

Menurutnya, jika dilihat sejarah lahir gereja-gereja di Indonesia, sejak jaman Zending, 3 hal yang dikerjakan secara bersamaan adalah pengajaran, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itulah lahirnya gereja dibarengi dengan lahirnya sekolah dan rumah sakit.

Jika saat ini Akper PGI Cikini akan mengalami transfromasi, lanjut Ketum PGI, maka ini adalah dalam rangka menjawab tantangan zaman dan peningkatan kualitas SDM kita. Perawat yang berpendidikan S1 akan sangat dibutuhkan masyarakat, dan akan bisa mengimbangi teknologi yang berkembang dan bisa mengimbangi pendidikan tenaga kesehatan (nakes) lainnya.

Sarasehan yang diawali ibadah dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif Bidang KPG PGI Pdt. Lenta Enni Simbolon ini, menghadirkan narasumber Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI) Prof. Dr. Thomas Suyatno, Ditjen Yakes Kemenkes RI,  Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan Ka. Biro Kerjasama Pemprov DKI.

Selain itu, dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Pertuguruan Tinggi Selurruh Indobesia, serta Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Indonesia.

 

Pewarta: Markus Saragih

 

 

 

 

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-Rasa kecewa serta ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua, disampaikan anggota Pansus Kasus Mutilasi dari DPR Papua, serta keluarga korban, kepada Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang diwakili oleh Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Manuputty, dan Kepala Biro Papua PGI Pdt. Ronald Tapilatu, saat berkunjung ke Grha Oikoumene, Jakarta, pada Jumat (11/11/2022).

Kunjungan tersebut dalam rangka safari kampanye kemanusiaan untuk menyampaikan tuntutan mereka, ke sejumlah lembaga di Jakarta, termasuk PGI. Hadir pula perwakilan KontraS, yang merupakan pendamping keluarga korban, dan juga yang melakukan investigasi atas kasus ini. 

Pada kesempatan itu, disampaikan pula bagaimana keluarga mereka dibantai, ditembak, dan dimutilasi dengan keji dalam peristiwa pembunuhan di Timika, 22 Agustus 2022. Potongan-potongan tubuh para kekasih mereka yang tak lagi utuh ditemukan hanyut di sungai. Pelakunya sejumlah aparat keamanan setingkat perwira menengah dan tamtama, dalam kerjasama dengan beberapa warga sipil.

Mereka (para korban, red), dituduh berafiliasi dengan kelompok sipil bersenjata di Papua yang seringkali membuat onar. Keluarga menolak tuduhan itu dengan memberikan berbagai bukti status dan aktifitas para korban. Investigasi KONTRAS turut mendukung keberatan keluarga.

Para pelaku telah ditangkap dan pemberkasan kasus mereka sedang difinalisasi untuk diproses ke pengadilan. Keluarga menuntut digelar pengadilan koneksitas karena para pelaku berlatar-belakang militer aktif dan sipil. Keluarga bahkan menuntut diterapkannya Pengadilan Pelanggaran HAM Berat.

Pelanggaran HAM di Papua memang terkesan sebagai lingkaran setan yang tak pernah berujung. Berbagai kasus pelanggaran HAM dilakukan apparat keamanan terhadap masyarakat sipil, sipil kepada apparat keamanan, maupun sipil terhadap sipil. Nilai manusia menjadi sangat rendah dalam dinamika sosial-politik di wilayah kaya itu.

Menyikapi realitas ini, Pdt. Jacklevyn Manuputty mengungkapkan, PGI telah lama menempatkan masalah Papua sebagai salah satu isu utama dalam panggilan PGI untuk membela hak-hak hidup manusia dan lingkungan. Lebih dari satu dekade PGI membentuk ‘desk Papua,’ kemudian ditingkatkan menjadi ‘Biro Papua’ dengan dukungan ‘Komisi Papua’ yang beranggotakan sejumlah orang yang dianggap ahli dalam masalah Papua. “Upaya untuk mewujudkan Papua tanah damai diperjuangkan PGI bersama berbagai jaringan masyarakat sipil maupun mitra Oikoumene PGI,” ujarnya. 

Sedangkan terhadap pemerintah, PGI menempatkan posisinya sebagai mitra kritis yang setiap saat memberikan masukan positif bagi penyelesaian masalah Papua, tetapi juga mengritisi kekeliruan intervensi elemen-elemen pemerintah terhadap Papua. “Sekalipun berat perjuangan mewujudkan Papua Tanah Damai, namun itu tak harus menjadi alasan untuk mengendorkan semangat, dan menahan langkah advokasi untuk menegakan harkat kemanusiaan dan lingkungan yang bermartabat di Papua,” tandasnya. 

Sementara itu, Pdt. Ronald Tapilatu yang juga mencatat semua masukan dan mendengarkan ekspresi yang disampaikan oleh 2 anggota Pansus Kasus Mutilasi dari DPR Papua yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, maupun juga 2 anggota keluarga mewakili keluarga korban, terasa sangat tragis dan menjadi kasus pelanggaran HAM berat dan terbesar setelah rentetan peristiwa berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dalam 10 tahun terakhir ini. Keluarga korban masih percaya gereja bisa melakukan sesuatu untuk mendorong kasus ini benar-benar dikawal pemerintah secara terbuka dan memenuhi rasa keadilan korban maupun keluarga korban. Itulah alasan mereka datang bertemu PGI.

Keluarga korban juga meminta PGI memfasilitasi pertemuan mereka dengan Sinode GKII. Untuk hal ini sudah dikoordinasikan Biro Papua dan disetujui oleh Ketua Sinode GKII untuk bertemu mereka dalam waktu dekat ini. Selain akan dilaksanakan rapat koalisi kemanusiaan Papua untuk menindaklanjuti secara bersama.

 

JAKARTA,PGI.OR.ID-“Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia (BPK GM) sudah berusia 76 tahun. Setahun lebih muda dari usia NKRI. Banyak orang bertanya apakah BPK GM masih ada? Namun hari ini kita buktikan bahwa BPK GM tak pernah mati. Tuhan sertai BPK GM melalui banyak tantangan selama 76 tahun. Jika Tuhan telah berjalan bersama BPK GM selama 76 tahun, maka Ia akan terus melakukannya dalam tahun-tahun menjelang. BPK GM akan selalu dipakai Tuhan untuk melayani, bukan saja umat Kristen, negeri ini. Inilah dasar bagi kita untuk berkumpul dan bersyukur saat ini”.

Demikian beberapa kalimat yang disampaikan Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, sebelum memanjatkan doa syukur bagi BPK GM yang pada Jumat (11/11/2022), tepat berulangtahun ke-76. Syukur dan Perayaan HUT ke-76 BPK GM dilangsungkan di Hall B Gedung JCC, Senayan, Jakarta, bersamaan dengan kegiatan Indonesia International Book Fair 2022.

Dalam sambutannya, Direktur BPK GM, Meyritha Maryani, mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19  BPK GM menghadapi tantangan yang sangat besar, namun kini mulai pulih dengan dukungan berbagai pihak. “Kami mengalami pertolongan Tuhan lewat banyak cara. Efisiensi kami lakukan, termasuk job enrichment. Kami yakin BPK GM ini milik Tuhan, karena  itu Tuhan tak akan tinggalkan kita,” katanya.

Tema HUT BPK-GM pada tahun ini adalah “Pulih-Kuat-Bertumbuh.” Indonesia berada di urutan 67 dari minat baca, sekalipun menjadi negara dgn perpustakaan nomor dua terbanyak di dunia. Ironisnya minat baca sangat rendah. Meyritha selanjutnya menggarisbawahi bahwa meningkatkan minat baca merupakan tugas BPK GM, selain harus menselaraskan diri, dan kemampuannya dengan berbagai disrupsi tekhnologi yang berkembang pesat dan masif.

Merytha menjelaskan bahwa BPK GM berjuang melawan pembajakan yang semakin berkembang pesat saat ini, terutama melalui penggandaan e-book. “BPK GM harus menentukan langkah-langkah strategis di tengah semua tantangan ini untuk menjadi ‘center of christian literacy,” tukasnya.

Bermitra, dan kolaborasi menjadi salah satu strategi utama. BPK GM harus melakukan berbagai inovasi baru, dan manfaatkan perkembangan tekhnologi untuk penerbitan dan pemasaran. Dia pun mengajak keluarga BPK GM untuk meyakini sebagai orang percaya bahwa setelah sunset, ada sunrise. Dengan keyakinan itu BPK GM berpartisipasi dalam Indonesia International Book Fair 2022 setalah sekian lama absen.

Perayaan HUT BPK GM tahun ini mengangkat nuansa Indonesia Timur. Para pengisi acara secara dominan dibalut beragam jenis tenunan dari wilayah Timur Indonesia. Begitu pula para penari, musisi, serta karyawan/karayawati BPK GM. Dalam perayaan ini juga diluncurkan 33 judul buku ‘Seri Selamat’ dari Pdt. Andar Ismail.

Semarak perayaan ini membangkitkan optimisme badan penerbit Kristen tertua di Indonesia ini, untuk berdiri teguh menyongsong era baru, sambil tetap menggenggam mottonya, “Bersama Gereja Mewartakan Kabar Baik Melalui Literatur.”

 

 

TARUTUNG,PGI.OR.ID-Pengentasan kemiskinan merupakan target yang jelas dalam konsultasi nasional duabelas Mutiara nusantara. Melalui pembaharuan budi, pemberdayaan dan kolaborasi, diharapkan daerah miskin mampu mengejar ketertinggalannya.

Perjalanan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dirasakan oleh pemerintah daerah. Juga pemerintah kabupaten Tapanuli Utara yang melalui Bupati Nikson Nababan memaparkan tantangan dan kondisi dalam pengentasan kemiskinan. Akses ke desa-desa terpencil dibangun dan diperbaiki, sehingga mempermudah akses petani menuju pasar. Juga membangun kabupaten Tapanuli Utara dimulai dari desa dengan bantuan anggaran desa, sebelum pemerintah Pusat memberikan dana desa.

Konsultasi nasional ini dilaksanakan di Gedung Raja Pontas Lumbantobing, di kompleks Kantor pusat HKBP Pearaja, Tarutung dari 8-11 November 2022 ini. Bupati Tapanuli Utara menyambut baik para peserta untuk mampir ke tempat wisata dan membeli cindera mata yang membangun perekonomian desa.

Dalam sambutannya, Ephorus HKBP Pdt Robinson Butar-butar merasa terhormat dan dipercaya sebagai tuan rumah terselenggaranya acara konsultasi nasional. Di dalam kompleks kantor pusat HKBP tersedia gedung konferensi dan gedung penginapan bernama Sopo Nommensen yang juga dipakai para panitia, peserta dan narasumber. Transformation Connection Indonesia (TCI) sebagai penyelenggara bersama PGI, PGLII, GKY, JDN, My Home dan HKBP diharap mampu merangkul semua gereja dan Lembaga pelayanan bisa berjejaring.

“Duabelas Mutiara Nusantara ini sebagai wadah kita bersama menyatakan kita adalah terang dan garam dunia”, ungkap Ephorus HKBP. “Saat ini adalah momentum Kairos bagi kita, agar umat yang tertinggal bisa bangkit dari keterpurukan.”

 

Pewarta: Fernandez Hutagalung

 

 

TARUTUNG,PGI.OR.ID-Konsultasi Nasional Transformation Connection Indonesia  (TCI) yang berlangsung di Gedung Raja Pontas Lumbantobing di Pearaja, Tarutung dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi. Konsultasi nasional ini dihadiri sekitar 150 orang dari berbagai daerah, gereja dan Lembaga pelayanan di Indonesia.

Kondisi kemiskinan di desa-desa di Indonesia, mendorong Budi Arie yang orang kota menerima penugasan sebagai Wakil Menteri dari Presiden Joko Widodo. Perekonomian desa yang rendah berbanding terbalik dengan kondisi tanah dan laut Indonesia yang memiliki sumberdaya yang baik dan melimpah. Dalam acara Konsultasi Nasional duabelas Mutiara Nusantara, Wamen menyebut jejaring kerja bagi transformasi bangsa sebagai harapan untuk kerja Bersama untuk pengentasan kemiskinan.

Jejaring yang terbentuk ini, muncul dari keprihatinan bersama tentang kondisi bangsa. Tata Kelola sumberdaya alam, memerlukan sumber daya manusia yang tulus dan mumpuni melakukan perubahan. Kecepatan berpikir dan bertindak menjadi kunci perubahan dalam masyarakat. “Jejaring dua belas Mutiara Nusantara ini, membuat pekerjaan perubahan desa menjadi tanpa batas dan cepat”, ungkap Wamen dengan serius. “Iman terbaik adalah bertindak”.

Pada kesempatan itu, Wamen mengungkapkan bahwa tantangan desa sekarang adalah, kurangnya anak-anak muda mengambil bagian dalam pembangunan desa. Banyak desa yang berisi anak-anak usia sekolah dan para lansia. Anak muda usia produktif banyak yang bekerja ke kota. Dalam Konsultasi nasional ini, semua pihak bisa bergandengan tangan agar memandang bahwa membangun desa adalah membangun masa depan Indonesia. Dan masa depan Indonesia ada di tangan anak muda sekarang. Wamen mengajak anak-anak muda untuk melihat masa depan dan kemajuan desa.

Bersama Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom, Ketua umum PGLII Pdt. Ronny Mandang, Ephorus HKBP Pdt Robinson Butar-butar, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, dan pendiri TCI Dr. Iman Santoso,  Wamen Desa PDTT Budi Arie Setiadi membuka dengan Bersama memukul gondang, alat musik khas Batak.

 

Pewarta: Fernandez Hutagalung

 

TARUTUNG,PGI.OR.ID-Tahun 2020 pemerintah menetapkan fakta 62 daerah tertinggal di Indonesia dan 90% dari daerah tersebut adalah wilayah yang mayoritas beragama Kristen. Banyaknya pelayanan Kristen yang bekerja sendiri-sendiri mendorong Dr. Iman Santoso untuk menginisiasi gerak Bersama dalam jaringan kerja bagi transformasi bangsa.

Konsultasi nasional 12 mutiara nusantara di Tarutung, kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang berlangsung dari 8-11 November 2022, menjadi wadah gereja-gereja, Lembaga-lembaga pelayanan, pemerintah Pusat dan daerah serta jemaat dalam memikirkan dan merumuskan perencanaan Kerjasama untuk transformasi. “Sebuah pertemuan dimana Roh Kudus bekerja untk memulihkan kondisi gereja dan daerah-daerah.”,ungkap Dr. Iman Santoso dalam acara pembukaan Konsultasi Nasional  12 Mutiara Nusantara 2022.

Dalam acara itu, Dr. Iman Santoso mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi ini diperlukan penajaman arti menjadi murid, yang memahami dan menjadi pelaku-pelaku Firman. Kedua, diperlukan pemberdayaan secara ekonomi melalui Pendidikan dan ketrampilan. Terakhir, keberhasilan transformasi ditentukan cara kolaborasi yang saling menguatkan.  Dengan kebersamaan gereja dan pemerintah merajut jejaring yang mampu mengentaskan kemiskinan dan ketertinggal.

 

Pewarta: Fernandez Hutagalung

 

TARUTUNG,PGI.OR.ID-Bertempat di Gedung Raja Pontas Lumbantobing Pearaja, Tarutung, kabupaten Tapanuli Utara, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pdt. Gomar Gultom menyampaikan sambutannya untuk pembukaan Konsultasi Nasional 12 Mutiara Nusantara. Pertemuan Konsultasi Nasional 12 Mutiara Nusantara ini dihadiri sekitar 150 orang dari berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada sambutannya, Pdt. Gomar Gultom menyampaikan kondisi yang yang dikotomis antara umat dan gereja. Banyak Gedung gereja yang tinggi, ibadah yang membahana tapi abai terhadap jeritan umat di sekitarnya.

“Setidaknya ada tiga penyebab terjadinya dikotomis ini.”, lanjut Ketum PGI. “Ada kecenderungan peran sosial gereja sebagai suplemen ibadah. Semestinya peran sosial inheren dalam ibadah”.  Penyebab kedua, dijelaskan bahwa semangat sinode dan jemaat kita berjalan sendiri-sendiri. Terakhir, bahwa gereja dan Lembaga yang membantu suatu daerah tidak memperkuat gereja-gereja lokal yang ada.

Karena itu perlu sinode dan jemaat berjejaring untuk membangun kebersamaan pelayanan untuk transformasi bangsa. Dalam konsultasi Nasional ini diharapkan dapat melahirkan langkah kongkret sinergi demi kesejahteraan masyarakat.

 

Pewarta: Fernandez Hutagalung

 

CISARUA,PGI.OR.ID-PGI melalui bidang Keadilan dan Perdamaian (KP), selama tiga hari berturut-turut (8-10/11/2022), menggelar kegiatan Lokakarya Mitigasi Resiko Korupsi di Gereja, di Pondok Remaja PGI, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Lokakarya diikuti sebanyak 29 orang perwakilan dari sinode gereja anggota PGI, dengan  narasumber Kepala Satgas Dit. Permas KPK RI Johnson R. Ginting, dari Stranas Pencegahan Korupsi KPK RI Frido Berek, dan konsultan PGI untuk isu korupsi Audy Wuisang.

Kegiatan yang menjadi bagian dari program PGI ini, dimaksudkan untuk menginstalasi strategi mitigasi melalui perbaikan sistem keuangan, dan prosedur standar pengelolan pemerintahan gereja. “Dengan demikian diharapkan gereja-gereja semakin mampu menata sistem pemerintahan gereja yang mampu mencegah fraud atau korupsi dalam gereja,” jelas Sekretaris Eksekutif bidang KP PGI Pdt. Henrek Lokra.

Lebih jauh dijelaskan, program tersebut disambut antusias oleh seluruh peserta. Hal ini terlihat dari banyaknya cerita pengalaman terkait pengelolaan keuangan di sinode mereka. Termasuk apa saja tantangan yang dihadapi, serta apa yang menjadi harapan dari program ini. Beberapa perwakilan sinode mengaku ingin mendapatkan informasi untuk dapat dipraktekan di sinodenya.

“Ada pula sinode yang telah memiliki sistem mitigasi berupa SOP, mekanisme komplain, dan Code of Conduct. Sehingga pentingnya lokakarya ini sebagai forum saling berbagi,” pungkasnya.

JAKARTA,PGI.OR.ID-Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pelaksanaan pendaftaran tanah, asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan aset PGI, anggota dan lembaga keumatan yang berafiliasi dengan PGI, di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin (7/11/2022).

Penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Menteri ATR/BPN Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto, Ketum PGI Pdt. Gomar Gultom, dan Sekum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty ini, disaksikan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang hadir, MPH-PGI, staf, serta pimpinan gereja.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan apresiasi atas penandatanganan MoU tersebut, sekaligus apresiasi atas seratus hari kerja Kementrian ATR/BPN dalam rangka membenahi pertanahan nasional, yang dalam banyak hal masih diliputi oleh sengkarut tanah, dan ketidakpastian hukum. “Salah satu yang sangat saya apresiasi adalah digitalisasi proses sertifikasi. Hal ini di satu sisi sangat membantu percepatan pembuatan sertifikat dan dapat dilakukan dari mana saja, tetapi di sisi lain, ini yang sangat penting, juga dapat mengatasi tumpang tindih kepemilikan ganda,” katanya.

Lanjut Pdt. Gomar Gultom, MPH-PGI memahami sulitnya pembenahan terhadap sengkarut tanah ini, karena rupa-rupa sebab, antara lain praktik mafia tanah yang masih bergentayangan di berbagai daerah, pengelolaan tata ruang yang belum berkeadilan, distribusi tanah yang berkeadilan belum sepenuhnya berlangsung serta regulasi yang ditengarai tidak berpihak kepada rakyat.

Akibatnya, berbagai konflik terkait masalah kepemilikian tanah merebak dimana-mana, antara masayarakat lokal dengan pengusaha (tambang atau kebun) seperti misalnya kasus-kasus TPL di Sumatera Utara. Juga persoalan di NTT, Sulbar, Mandailing, dan daerah lain.

Menurutnya, selama ini dalam beberapa hal, PGI bekerja bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), terutama ketika terjadi konflik-konflik agrarian, yang jumlahnya cukup memprihatinkan dari tahun ke tahun.

“Konflik-konflik ini bukan saja bermasalah di sekitar pemilikan tanah, tapi ditengarai juga akan merusak lingkungan dan akan membuat masyarakat terserabut dari akarnya. Kualitas lingkungan pada gilirannya makin mengancam kualitas kehidupan kita sebagai manusia. Akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan kita telah diperhadapkan pada realita degradasi tanah, air dan udara, deforestasi atau penggundulan hutan, kepunahan jenis binatang dan tumbuhan, peracunan alam di tingkat global, perubahan atmosfer dan degradasi masyarakat dan budaya,” jelas Ketum PGI.

Itulah sebabnya, Sidang MPL-PGI 2013 mendorong gereja-gereja untuk memiliki komitmen untuk ikut serta mengatasi masalah agraria dan krisis sumber daya alam. Hal ini merupakan muara dari proses yang sudah cukup panjang dan diperhadapkan dengan realitas sosial sebagaimana telah diuraikan. Apalagi ternyata, belakangan ini, beberapa warga desa, terutama korban-korban konflik agraria, merasa ditinggalkan oleh gereja, karena perjuanga mereka mempertahankan haknya tak mendapat perhatian gereja. “Padahal, mestinya, dimana gereja hadir, di sana hadir daya penebusan Kristus, yang lama bengkok diluruskan, yang tidak adil menjadi adil dan yang lemah diberdayakan. Dalam kaitan inilah kami sangat menyambut gembira penanda-tanganan ini. Tentu ini tidak ujug-ujug tiba begitu saja,” ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, memang terlihat komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menata tata ruang pertanahan kita ke arah yang lebih berkeadilan. Hal ini tampak misalnya semakin diakuinya hak-hak masyarakat adat dalam kepemilikan tanah, yang sebelumnya tidak memungkinkan. “Kami juga menyaksikan proses sertifikasi tanah yang kini telah mencapai 80 jutaan bidang tanah, dari 126 juta bidang tanah di Indonesia. Kita sama-sama mengetahui, sebelum Presiden Jokowi hanya 46 juta yang tersertifikat. Semoga program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana Inpres 2/2018 diteruskan, agar pensertifikatan ini makin luas,” tegasnya.

Lanjut Pdt. Gomar Gultom, sepengetahuannya redistribusi tanah yang sudah sejak 1960 diamanatkan oleh UU Pokok Agraria, barulah untuk pertama sekalai dilakukan pada penghujung 1986, dengan dikembalikannya 13.122 hektare Kawasan hutan adat kepada Sembilan masyarakat hukum adat, yang sebelumnya merupakan bagian dari konsesi hutan industri.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto usai penandatanganan MoU menegaskan, apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN dengan PGI bukan hanya sekadar seremonial semata. Melaluinya Permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pertanahan akan segera diselesaikan tanpa adanya diskriminasi.

“Indonesia negara yang sangat luas, namun hampir seluruh wilayah kita tidak ada yang tidak bermasalah dengan hak atas tanah bagi rakyat, maupun hak atas tanah bagi institusi. Sebab itu, kami memiliki waktu 2 tahun, hingga 2024 untuk menyelesaikannya,” jelasnya.

Dia menambahkan, ada 160 juta bidang tanah yang akan disertifikasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini sudah 140 juta bidang tanah yang selesai disertifikasi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan UU Pasal 33 ayat 3 UUD 45 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada kesempatan itu, Menteri ATR/BPN juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh perwakilan gereja-gereja, terkait persoalan yang dialami terkait pertanahan. Dia pun menegaskan akan membantu menyelesaikannya, asalkan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku.

 

Pewarta: Markus Saragih